Anggota Komisi VI Minta Pemerintah Dorong Pembangunan Potensi Wisata di Maluku

KOMPAS.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Melani Leimena Suharli meminta pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) untuk terus mengembangkan potensi wisata di Maluku.

Pengembangan potensi wisata tersebut, kata dia, bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat setempat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Jadi semuanya harus bersinergi, baik dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura (Persero), dan yang lainnya. Hal ini termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) setempat perlu dilibatkan,” jelas Melani dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (31/10/2022).

Melalui sinergi tersebut, lanjut dia, diharapkan dapat menghasilkan dan mengimplementasikan berbagai program untuk kebermanfaatan masyarakat Maluku.

Baca juga: 2 Bocah Kakak Adik di Maluku Sembunyi di Kardus demi Naik Kapal, Hendak Cari Sang Ibu

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai menghadiri pertemuan dengan sejumlah Direktur Utama (Dirut) BUMN dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VI DPR ke Provinsi Maluku, Jumat (28/10/2022).

Selain potensi wisata, Melani juga meminta pemerintah mendukung potensi laut di Provinsi Maluku.Dukungan yang dimaksud, yakni berupa kesiapan kapal untuk pendistribusian atau pengeksporan ke negara-negara lain.

“Saya mengapresiasi ekspor ikan dari Provinsi Maluku yang meningkat sangat signifikan di saat provinsi lainnya mengalami penurunan,” ujarnya.

Minta penugasan khusus pada setiap BUMN

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal meminta Kementerian BUMN memberikan penugasan-penugasan khusus kepada setiap BUMN untuk menggarap potensi wisata di Maluku.

Hekal memberikan apresiasi terhadap pengidentifikasian titik-titik potensi wisata yang telah dilakukan masing-masing BUMN. Namun, menurutnya hal ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak segera ditindaklanjuti secara prosedural.

“Maka kita tadi undang Aviasi dan pariwisata, supaya ada kejelasan serta penugasan spesifik BUMN mana dan mengerjakan apa, melalui holding atau melalui sub-holding, untuk melaksanakan eksekusi daripada pembangunan destinasi-destinasi wisata,” ujar Hekal.

Baca juga: 3 Lokasi di Asia Dinobatkan Natgeo Sebagai Destinasi Wisata Wajib Dikunjungi tahun 2023

Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menyebutkan bahwa saat ini pemerintah sedang fokus membangun wisata-wisata prioritas.

Meski fokus di wisata prioritas, menurut Haekal, lantas tidak berarti pemerintah meninggalkan atau mengesampingkan potensi wisata lainnya. Apalagi saat ini sedang dalam momentum pemulihan pascaCovid-19.

“Kita lihat dari sisi mana yang investasinya bisa relatif lebih ringan, tapi cepat mendapatkan hasil untuk masyarakat. Mudah-mudahan sektor pariwisata bisa menjadi sektor yang termasuk paling cepat karena investasinya relatif agak kecil,” imbuhnya.

Apalagi, kata Haekal, Maluku punya potensi diving, snorkeling yang luar biasa biasa bagus.