Obat Sirup Diduga Picu Gangguan Ginjal Akut, DPR Dorong Pemerintah Cari Pihak yang Bertanggung Jawab

Kompas.com - 23/10/2022, 14:36 WIB
Yogarta Awawa Prabaning Arka,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rahmad Handoyo mendorong pemerintah untuk melakukan investigasi secara mendalam guna mengetahui kandungan berlebih etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirup yang diduga menjadi penyebab gangguan ginjal akut pada anak yang beredar di masyarakat.

Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) tersebut mengatakan, harus ada pihak yang bertanggungjawab atas kasus gagal ginjal akut yang diduga dipicu oleh bahan cemaran berbahaya tersebut.

“Pemerintah harus melakukan investigasi mendalam untuk mencari pihak yang bertanggung jawab atas kandungan EG dan DEG yang berlebihan pada obat sirup anak,” ujar Handoyo dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (23/10/2022).

Baca juga: Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah “Tracing” dan Lakukan Tata Laksana Penanganan Cacar Monyet di Indonesia

Handoyo melanjutkan bahwa pemerintah harus memastikan penyebab kandungan zat berbahaya yang terdapat pada obat sirup anak. Penyebabnya harus ditelusuri, apakah karena kelalaian, ketidaksengajaan, ketidaktaatan mengikuti prosedur, atau perubahan bahan baku.

Sebagai contoh, pihak produsen melakukan perubahan bahan baku obat, tapi tidak melaporkannya pada otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Penyebabnya harus ditelusuri. Jika ada pihak yang bersalah, baik dari sisi administrasi maupun dari hukum, harus diberikan sanksi yang tegas,” katanya.

Pemerintah, lanjut Handoyo, juga harus memperhatikan anak yang menjadi korban gangguan ginjal akut, baik yang sudah meninggal maupun yang masih dalam perawatan.

Baca juga: Anggota Komisi IX DPR Minta Masyarakat Waspadai Omicron BA.2.75

Pemerintah perlu memberikan santunan kepada keluarga korban serta menanggung biaya perawatan bagi anak-anak yang saat ini masih dirawat.

Handoyo mengusulkan bahwa setelah diketahui penyebab penyakit gagal ginjal akut, pemerintah perlu membuka seterang-terangnya perusahaan serta obat-obatan yang mengandung zat kimia berbahaya itu.

“Saya kira pemerintah perlu membuka perusahaan serta obat-obatan yang mengandung zat berbahaya tersebut. Termasuk, peran instansi terkait yang melakukan pengawasan. Masyarakat perlu mengetahui hal ini agar mereka bisa paham dan tidak ada lagi kepanikan,” tutur Handoyo.

Baca juga: Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis untuk Tangani Stunting

Di sisi lain, Handoyo meyakini bahwa horor penyakit gangguan ginjal akut misterius pada anak-anak perlu ditangani dengan baik.

Hal tersebut untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat karena Kementerian Kesehatan, BPOM, serta Ikatan Dokter Anak yang berkolaborasi telah mengetahui penyebab utama penyakit yang tingkat kematian mencapai 55 persen ini

“Kami berduka atas jatuhnya korban. Namun, di sisi lain, kami juga berterimakasih kepada pemerintah atas kerja kerasnya, mulai sejak awal ditemukan penyakit gagal ginjal pada anak sampai menemukan titik terang penyebab penyakit ini. Kami mengapresiasi kerja keras mereka, terlebih sudah ada obat yang didatangkan dari Singapura” ujarnya.

Terkini Lainnya
Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

DPR
Hadiri Fatayat NU, Cucun Ahmad Tegaskan Negara Harus Lindungi Perempuan

Hadiri Fatayat NU, Cucun Ahmad Tegaskan Negara Harus Lindungi Perempuan

DPR
WNI Ditahan Junta Myanmar, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi untuk Pembebasan

WNI Ditahan Junta Myanmar, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi untuk Pembebasan

DPR
Polemik Pulau Enggano, Wakil Ketua DPR RI Soroti Keterbatasan Akses Transportasi

Polemik Pulau Enggano, Wakil Ketua DPR RI Soroti Keterbatasan Akses Transportasi

DPR
Pemerintah Kirim Daftar Nama Calon Dubes, DPR Segera Lakukan Fit and Proper Test

Pemerintah Kirim Daftar Nama Calon Dubes, DPR Segera Lakukan Fit and Proper Test

DPR
HUT Ke-79 Bhayangkara, Komisi III Minta Polri Tingkatkan Profesionalisme dan Transformasi Digital

HUT Ke-79 Bhayangkara, Komisi III Minta Polri Tingkatkan Profesionalisme dan Transformasi Digital

DPR
Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren

Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren

DPR
Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik

Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik

DPR
Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

DPR
Kursi Dubes RI di Pos Kunci Masih Kosong, Dasco: DPR Tunggu Pengajuan Resmi dari Pemerintah

Kursi Dubes RI di Pos Kunci Masih Kosong, Dasco: DPR Tunggu Pengajuan Resmi dari Pemerintah

DPR
BUMDes Bisa Untung Rp Miliar Per Tahun, Wakil Ketua DPR Ajak Desa Manfaatkan Koperasi Merah Putih

BUMDes Bisa Untung Rp Miliar Per Tahun, Wakil Ketua DPR Ajak Desa Manfaatkan Koperasi Merah Putih

DPR
Dorong Sinkronisasi Pembangunan Desa, Wakil Ketua DPR Gelar Dialog Lintas Level Pemerintahan

Dorong Sinkronisasi Pembangunan Desa, Wakil Ketua DPR Gelar Dialog Lintas Level Pemerintahan

DPR
Insiden Ancaman Bom di Penerbangan Haji, Cucun Ahmad Desak Intelijen Tingkatkan Deteksi Dini

Insiden Ancaman Bom di Penerbangan Haji, Cucun Ahmad Desak Intelijen Tingkatkan Deteksi Dini

DPR
Hadapi Society 5.0, Adies Kadir Soroti Pentingnya Penguasaan Teknologi bagi Generasi Muda

Hadapi Society 5.0, Adies Kadir Soroti Pentingnya Penguasaan Teknologi bagi Generasi Muda

DPR
Masa Reses, DPR RI Tinjau Temuan BPK Jatim soal Aset Daerah dan BUMD

Masa Reses, DPR RI Tinjau Temuan BPK Jatim soal Aset Daerah dan BUMD

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke