Komisi II DPR Minta Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Jawab Tudingan Negatif Kepadanya

KOMPAS.com - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengatakan, Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Heru Budi Hartono harus menjawab berbagai tudingan negatif yang dilontarkan oleh kelompok masyarakat kepadanya.

"Banyaknya tudingan dan nada miring dari kelompok masyarakat ini perlu menjadi perhatian serius yang harus dibuktikan oleh Pak Heru Budi Hartono," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (19/10/2022).

Menurut Guspardi, penunjukan Budi Heru Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dituding sarat muatan politis dan bukan didasarkan faktor profesionalisme.

Selain itu, kata dia, Heru Budi juga dinilai mempunyai rekam jejak yang kurang bersih dan kerap bersinggungan dengan kasus korupsi di DKI Jakarta.

Baca juga: Diduga Korupsi Dana Desa, 2 Kades di Tanah Laut Sempat Diminta Kembalikan Uang, tapi...

Guspardi mengungkapkan bahwa nama Heru Budi Hartono dalam jejak digital disebut memiliki keterkaitan terhadap kasus dugaan korupsi pembelian tanah Cengkareng dan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Kasus ini juga diduga melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Banyak pihak merasa khawatir, Heru Budi akan mengubah berbagai kebijakan Anies Baswedan yang tidak sesuai dengan pemerintah pusat seperti reklamasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut Guspardi, banyak pihak juga meragukan kemampuan Heru Budi dalam menjaga netralitas aparat aparatur sipil negara (ASN) pada pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Oleh karena itu, ia kembali meminta Heru Budi untuk menjawab dan membuktikan berbagai tudingan yang dilontarkan kelompok masyarakat.

Baca juga: Sejumlah Kelompok Masyarakat Gelar Tabur Bunga di Stadion Kanjuruhan

Adapun tudingan tersebut, termasuk menepis stigma negatif yang beredar bahwa Heru Budi dipilih sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta karena faktor kedekatan dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan bukan berdasarkan profesionalisme.

Menurut Guspardi, keraguan masyarakat Jakarta tentu akan mempengaruhi efektivitas kepemimpinan Heru Budi sebagai pengganti Anies yang dinilai banyak pihak berhasil memimpin Jakarta.

“Dan itu harus mampu dijawab dan dibuktikan Pak Heru Budi Hartono,” katanya.