Tutup P20 Summit, Puan: Dunia Sepakat Penguatan Peran Parlemen Jadi Solusi Hadapi Tantangan Global

Kompas.com - 07/10/2022, 14:38 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani saat membuka agenda Parliamentary Forum in the Context of the G20 P20 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
DOK. Humas DPR RI Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani saat membuka agenda Parliamentary Forum in the Context of the G20 P20 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

KOMPAS.com –  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, parlemen negara-negara Group of Twenty ( P20) menyampaikan komitmennya untuk menghadapi isu global pada 2023.

Dia mengatakan itu saat menutup perhelatan pertemuan P20 atau the 8th G20 Parliamentary Speaker's Summit pada Jumat (7/10//2022).

“Parlemen dunia sepakat bahwa penguatan peran parlemen merupakan solusi dalam menghadapi situasi global yang sulit,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (7/10/2022).

Perhelatan yang digelar selama dua hari tersebut telah sukses menghasilkan suatu babak baru dalam mengatasi berbagai permasalahan global melalui penguatan multilateralisme.

Sesuai tema “Stronger Parliament for Sustainable Recovery”, para pemimpin parlemen negara-negara anggota G20 sepakat akan terus meningkatkan peran parlemen pada tataran global.

Baca juga: Gelar Forum Parlemen P20, Puan Ajak Legislator Bangun Kerja Sama Multilateralisme

Selama dua hari diskusi, para pemimpin parlemen membahas isu-isu prioritas mulai dari pembangunan berkelanjutan, green economy, ketahanan pangan dan energi, tantangan ekonomi, hingga kesetaraan gender.

P20 Summit menghasilkan outcome document berupa Chair's Summary yang menggarisbawahi beberapa hal.  

Pertama, multikulturalisme merupakan kanal paling efektif untuk mengatasi berbagai tantangan global bersama.

Kedua, perang dan konflik bersenjata merupakan ancaman atas keamanan dan tatanan global serta membawa dampak negatif terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan perekonomian global.

Ketiga, mendesak negara-negara G20 untuk melipatgandakan upaya dalam mengatasi perbedaan, mempromosikan perdamaian, dan memperkuat pemulihan ekonomi.

Keempat, perlunya sarana pembiayaan yang efektif dan inovatif, termasuk keuangan campuran, untuk membantu mempersempit kesenjangan keuangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). 

Baca juga: Puan Singgung Persoalan Global yang Belum Selesai di P20: Perubahan Iklim hingga Pemberdayaan Perempuan

Kelima, perlunya ekonomi digital yang inklusif, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan penanganan perubahan iklim.

Keenam, pentingnya realisasi komitmen negara-negara maju untuk segera memenuhi target 100 miliar dollar Amerika Serikat (AS) per tahun hingga 2025 serta komitmen untuk transfer teknologi ke negara-negara berkembang.

Ketujuh, urgensi kesetaraan gender yang dapat mewujudkan kemakmuran yang lebih besar dan pembangunan berkelanjutan untuk semua.

Kedelapan, parlemen yang kuat adalah kunci bagi demokrasi yang kuat dan untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan kesejahteraan warga negara berada di pusat pembuatan kebijakan dan legislasi.

Poin-poin yang tertuang dalam outcome document tersebut merupakan wujud komitmen bersama para pemimpin parlemen negara-negara G20 yang akan menjadi masukan bagi pemerintah RI, khususnya dalam KTT G20 yang akan dilaksanakan pada bulan November 2022 di Bali. 

Baca juga: Soal Krisis Global, Puan: Parlemen Dunia Sepakat Tak Ada Negara yang Saling Serang dan Menyalahkan

Puan menegaskan, outcome document tersebut akan menjadi rujukan bagi parlemen negara-negara G20 dalam menyusun legislasi sekaligus menjadi referensi bagi pelaksanaan pertemuan P20 berikutnya yang akan diketuai Parlemen India.

Adapun penutupan tersebut sekaligus mengakhiri keketuaan Indonesia di P20 pada 2022.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke