Komisi VI Minta Pemerintah Agendakan Banyak Event di Bali untuk Bangkitkan Ekonomi dari Keterpurukan

Kompas.com - 25/08/2022, 10:08 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Gde Sumarjaya Linggih saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Erick Thohir dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/8/2022).
DOK. Humas DPR RI Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Gde Sumarjaya Linggih saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Erick Thohir dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

KOMPAS.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Gde Sumarjaya Linggih meminta pemerintah untuk mengutamakan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan sejumlah acara yang akan digelar.

Permintaan itu ia sampaikan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi Bali yang masih terkontraksi di angka minus. Pasalnya, ekonomi di Pulau Dewata ini sangat bergantung dengan kedatangan para turis, terutama turis mancanegara.

“Saya menyarankan setiap acara jika memungkinkan dilimpahkan ke Bali. Kami mengetahui bahwa Australia masih membatasi masyarakatnya dan China juga belum masuk ke Bali,” ujar pria yang akrab disapa Demer itu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (25/8/2022).

Oleh karena itu, ia berharap, sejumlah event tidak terkonsentrasi hanya di Nusa Dua, tetapi juga di Kuta, Sanur, dan Bedugul.

Hal tersebut Demer sampaikan saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Erick Thohir dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Baca juga: Ekonomi Bali Cuma Tumbuh 0,07 Persen, Sektor Pariwisata Butuh Perhatian Lebih

Pada kesempatan itu, ia menjelaskan, penyebab minusnya ekonomi Bali karena sebagian besar pendapatan wilayah ini berasal dari sektor pariwisata yang sangat tergantung dengan kondisi situasi dunia.

“Kalau daerah lain mungkin tidak se-minus Bali karena masih memiliki pendapatan dari kelapa sawit atau batu bara, seperti Sumatera dan Kalimantan,” ucap Demer.

Selain daerah itu, lanjut dia, ekonomi di Jawa juga masih berputar karena memiliki produksi dalam negeri. Begitu pula dengan Sulawesi yang memiliki pendapatan dari hasil nikel.

“Sedangkan Bali mengalami keterpurukan karena tidak ada sama sekali aliran dana yang masuk ke daerah ini sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonominya sangat minus,” jelas Demer.

Baca juga: Pilihan Menginap Pelancong Bisnis dan Liburan di Nusa Dua

Bali sepi pelancong

Demer mengungkapkan, Bali merupakan provinsi sekaligus pulau yang begitu didambakan setiap insan dalam menghabiskan waktu liburan atau bersantai.

“Namun, akibat pandemi selama dua tahun terakhir ini membuat Bali jadi sepi pelancong,” ucapnya.

Google Mobility Index mencatat mobilitas tempat rekreasi, taman bermain, dan transportasi di Bali sejak pandemi selalu berada di teritori negatif.

Artinya, mobilitas masyarakat di ketiga area tersebut sepi alias tak ada pengunjung. Padahal, ketiga tempat ini memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi Bali.

Parahnya lagi, saat kebijakan pembatasan wilayah ketat seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), mobilitas terpantau anjlok. Bahkan, angka mobilitas mencapai indeks -90.

Baca juga: Mobil Akomodasi ASEAN Para Games 2022 Lalu-lalang, CFD Solo Dipastikan Tetap Buka

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor akomodasi dan transportasi menyumbang hingga 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Bali.

Pada saat dilakukan pembatasan akses masuk Bali beserta tempat wisatanya, pertumbuhan ekonomi sektor akomodasi dan transportasi juga ikut amblas,

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke