Waspada Krisis Ekonomi Global, Wakil Ketua Banggar DPR Minta Automatic Adjustment Dijalankan

Fransisca Andeska Gladiaventa
Kompas.com - Selasa, 23 Agustus 2022
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Cucun Ahmad Syamsurijal. Dok. DPR RI Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Cucun Ahmad Syamsurijal.

KOMPAS.com – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pemerintah diharapkan bisa menerapkan kebijakan automatic adjustment yang mampu meredam krisis ekonomi global.

“Masyarakat Indonesia mengalami kekhawatiran bahwa dampak konflik yang sedang terjadi di China-Taiwan akan mempengaruhi perekonomian Indonesia,” ungkap Cucun dalam keterangan persnya, Selasa (23/8/2022).

Hal itu disampaikan oleh Cucun saat menghadiri diskusi dengan tajuk Mampukah Arsitektur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN) 2023 Menghadapi Gelapnya Ekonomi Dunia di ruangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/8/2022).

Cucun mengatakan, Indonesia masih memiliki cadangan devisa yang memadai dan beberapa komoditas mengalami peningkatan. Dari situ, ekonomi Indonesia justru yang paling bisa bertahan dengan negara lain.

Baca juga: DPR Gelar Rapat Paripurna Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN

“Diharapkan masyarakat Indonesia untuk tidak perlu khawatir lagi dengan adanya konflik China-Taiwan, karena Indonesia mampu redam potensi krisis ekonomi global,” jelas Cucun.

Selain itu, kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, yakni kebijakan fiskal tahun 2023 itu mendapat apresiasi dari Fraksi PKB.

Menurutnya, pemerintah tetap harus bisa mempertahankan jaringan pengaman sosial agar masyarakat tidak terlalu terdampak dengan potensi krisis yang ada.

“Salah satu kebijakan pemerintah yang tidak dapat terhindarkan nantinya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak ( BBM). Kondisi inilah yang tidak dapat dihindarkan karena menyesuaikan dengan kondisi harga minyak mentah dunia yang terus mengalami kenaikan,” jelas Cucun.

Baca juga: Prediksi Arah Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2023

Lebih lanjut, Cucun mengatakan, kebijakan automatic adjustment ini telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, tepatnya Pasal 28 Ayat 2.

Kebijakan ini diterapkan untuk menggantikan langkah refocusing anggaran. Dengan demikian, Fraksi PKB telah mendesak pemerintah untuk tetap menyediakan fiskal buffer yang memadai dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan fiskal dengan penerapan automatic adjustment secara cepat dan akuntabel.

“Hal itu dilakukan untuk tetap memastikan kita tidak akan kebingungan lagi apabila sewaktu-waktu terjadi situasi darurat, baik akibat pandemi atau faktor lainnya,” ujar Cucun.

Kata dia, penerapan kebijakan itu akan membuat pengelolaan fiskal akan menjadi fleksibel, sehingga anggaran negara bisa dengan cepat dialokasikan untuk meminimalkan dampak distortif dari situasi pandemi.

“Dalam kebijakan fiskal 2023, pemerintah harus mampu meningkatkan pendapatan negara melalui implementasi reformasi perpajakan tahun 2023. Adapun hal itu dengan didukung oleh pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” katanya.

PenulisFransisca Andeska Gladiaventa
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru
Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru
DPR
Komisi II Sebut Kasus Pertanahan di Jateng Harus Diselesaikan dengan Keberpihakan terhadap Masyarakat
Komisi II Sebut Kasus Pertanahan di Jateng Harus Diselesaikan dengan Keberpihakan terhadap Masyarakat
DPR
Doakan Korban Gempa Cianjur, Gus Muhaimin: Duka Cianjur Duka Rakyat Indonesia
Doakan Korban Gempa Cianjur, Gus Muhaimin: Duka Cianjur Duka Rakyat Indonesia
DPR
GKSB DPR RI-Parlemen Chile Adakan Pertemuan di Valparaiso
GKSB DPR RI-Parlemen Chile Adakan Pertemuan di Valparaiso
DPR
Delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Chile Berkunjung ke KBRI Chile
Delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Chile Berkunjung ke KBRI Chile
DPR
Agar Penyaluran Dana PSR Berjalan Baik, Anggota Komisi XI Minta BPDPKS Lakukan Sosialisasi
Agar Penyaluran Dana PSR Berjalan Baik, Anggota Komisi XI Minta BPDPKS Lakukan Sosialisasi
DPR
KTT G20 Berjalan Sukses, Anggota Komisi VI Demer: Bawa Nama Baik Bali ke Suluruh Dunia
KTT G20 Berjalan Sukses, Anggota Komisi VI Demer: Bawa Nama Baik Bali ke Suluruh Dunia
DPR
Sah, DPR Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Jadi Undang-undang
Sah, DPR Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Jadi Undang-undang
DPR
Soal Megawati Semeja dengan SBY, Junimart Girsang: Pencerminan Nilai-nilai Pancasila
Soal Megawati Semeja dengan SBY, Junimart Girsang: Pencerminan Nilai-nilai Pancasila
DPR
Komisi III Apresiasi Kesiagaan Polri Jaga Keamanan KTT G20: Kapolri Turun Langsung Ke Lapangan
Komisi III Apresiasi Kesiagaan Polri Jaga Keamanan KTT G20: Kapolri Turun Langsung Ke Lapangan
DPR
Pemilihan Panwaslu Terindikasi KKN, DPR Minta Ketua Bawaslu Lakukan Hal Ini
Pemilihan Panwaslu Terindikasi KKN, DPR Minta Ketua Bawaslu Lakukan Hal Ini
DPR
Wakil Ketua DPR Korpolkam Hadiri Latihan Manuver Menembak Senjata Ranpur Terintegrasi
Wakil Ketua DPR Korpolkam Hadiri Latihan Manuver Menembak Senjata Ranpur Terintegrasi
DPR
Hadiri APPF di Bangkok, Fadli Zon Bawa Misi Sukseskan 2 Usulan Resolusi
Hadiri APPF di Bangkok, Fadli Zon Bawa Misi Sukseskan 2 Usulan Resolusi
DPR
Anggota Komisi VI Minta Pemerintah Dorong Pembangunan Potensi Wisata di Maluku
Anggota Komisi VI Minta Pemerintah Dorong Pembangunan Potensi Wisata di Maluku
DPR
Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi Minta Pemerintah Siap Hadapi Ancaman Resesi Pangan
Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi Minta Pemerintah Siap Hadapi Ancaman Resesi Pangan
DPR