Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh

KOMPAS.com – Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aria Bima mengatakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki andil yang korelatif terhadap pengembangan daerah di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Sebab, terdapat aspek pemberdayaan sumber daya alam (SDA) yang harus berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

"Intinya ada hal yang korelatif terhadap regional development. Tentunya aspek pemberdayaan SDA itu harus korelatif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah,” kata Aria, dikutip dari keterangan persnya, Selasa (9/8/2022).

Dia mengatakan itu usia memimpin pertemuan dengan beberapa eselon I kementerian dalam rangka pengembangan sistem kelistrikan, regasifikasi, serta pengolahan gas dan sumber migas baru, di Banda Aceh, Senin (8/8/2022).

Aria menambahkan, peran BUMN yang melibatkan sektor privat usaha kecil menengah (UKM) dan berbagai stakeholder juga perlu berkorelasi dengan rencana strategis (renstra) dari pemerintah daerah baik, untuk gubernur maupun di tingkat kabupaten kota di wilayah Aceh.

Baca juga: Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR daerah pemilihan (dapil) Nanggroe Aceh Darussalam I Rafli mengatakan, BUMN dalam hal ini Pertamina dapat mengelola SDA dan sumber daya manusia (SDM) secara baik agar nilai investasi di NAD dapat semakin berkembang.

Dirinya juga meminta agar peran Pertamina sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI di NAD dapat lebih aktual, faktual, dan terjalin komunikasi yang produktif untuk Aceh.

Rafli berharap, ada wilayah kerja Pertamina sekarang yang sudah masuk kepada wilayah regulator dari badan pengelola minyak dan gas (migas) Aceh sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015.

“Di sana ada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Nah kenapa ini penting, menurut saya adalah bagaimana SDM yang ada, SDA yang ada, itu bisa terkelola secara baik. Kami ingin nilai investasi juga semakin berkembang untuk Aceh," katanya.

Sementara itu, legislator daerah pemilihan (dapil) NAD II Muslim menyoroti Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL) atau KEK ARUN.

Baca juga: Kondisi di Taiwan Memanas, Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI

Muslim menanyakan komitmen Pertamina dalam menyelesaikan proyek KEKAL meski saat ini Pertamina telah menunjuk PT Perta Arun Gas (PAG) sebagai pelaksana persiapan KEKAL.

Namun, dia berharap, komitmen tersebut dapat betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Aceh, khususnya kesempatan kerja bagi pengembangan industri yang diharapkan lebih maksimal.

"KEK ARUN ini masih mandek-mandek aja biarpun hari ini kelihatan Pertamina sudah komit dengan menunjuk PAG sebagai pelaksana persiapan KEK ARUN. Tentu kami harapkan komitmen ini harus betul-betul kesana,” katanya.

Muslim berharap, KEK ARUN dapat berdampak secara langsung bagi masyarakat, khususnya Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Aceh.

“Semoga  dirasakan betul, termasuk bagaimana bagi hasilnya, peluang kesempatan kerjanya, pengembangan industri tentu kami akan bisa maksimum," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Komisi VI DPR RI bertemu dengan eselon I Kementerian BUMN, eselon I Kementerian Koperasi dan UKM, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Direktur Utama PT Pertamina Gas, Direktur Utama PT Perta Arun Gas, Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, dan Direktur Utama PT PLN (Persero).

Baca juga: Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak, Fraksi PKS DPR Usul Bentuk Pansus Hak Angket

Turut hadir dalam kunjungan kerja reses komisi VI DPR RI ke NAD, di antaranya Adisatrya Suryo Sulistio, Rieke Diah Pitaloka, Sonny T Danaparamita, Evita Nursanty (F-PDIP), Singgih Januratmoko, Budhy Setiawan (F-PG), Nyat Kadir, Zuristyo Firmadata, Rudi Hartono Bangun (F-Nasdem), Tommy Kurniawan, Acep Adang Ruhiat (F-PKB), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Intan Fauzi (F-PAN), dan Achmad Baidowi (F- PPP).