Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

Fransisca Andeska Gladiaventa
Kompas.com - Senin, 8 Agustus 2022
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Guspardi Gaus. Dok. DPR RI Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Guspardi Gaus.

KOMPAS.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Guspardi Gaus menyebutkan pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru ( DOB) di Papua dapat mereduksi kecemburuan sosial yang memicu timbulnya konflik di Papua.

“Pembentukan DOB ini masyarakat akan merasakan adanya perbaikan yang signifikan dari segi ekonomi, pendidikan, akses kesehatan, serta pelayanan birokrasi pemerintahan,” sebut Guspardi dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (8/8/2022).

Selain itu, Guspardi mengatakan, pemekaran tiga DOB ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cendrawasih.

“Pemerintah harus melakukan pendampingan dan supervisi agar pembangunan di daerah otonomi baru Papua dapat berjalan lebih optimal dalam merealisasikan dana pembangunan dalam berbagai bidang. Jadi, kita dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lain di Indonesia,” jelas Guspardi.

Baca juga: Anggota Komisi II DPR Sebut Independensi Jadi Aspek Penting dalam Pemilihan Pejabat Kepala Daerah

Sebagai informasi, hal tersebut selaras dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pelayanan birokrasi yang cepat.

Guspardi menilai, selama ini pelayanan publik dan hambatan birokrasi mengalami kendala terhadap luasnya wilayah Papua dan beberapa infrastruktur yang belum memadai.

Maka dari itu, kata dia, dengan bertambahnya tiga DOB ini akan membuka akses pembangunan yang memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

“Selama ini dana otonomi khusus belum dikelola dengan baik dan menimbulkan adanya tarik menarik antar kepentingan kaum elit di Papua. Hal itu yang membuat masyarakat Papua menjadi khawatir dengan bertambahnya tiga DOB baru yang diyakini tidak akan berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR: UU Lima Provinsi Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Guspardi, perlu dilakukan perbaikan mentalitas pemerintah daerah dan reformasi birokrasi serta tata kelola dana pemerintah pusat yang lebih akuntabel, efisien, dan efektif.

“Hal itu perlu untuk dimanfaatkan dengan penuh dalam kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah sudah membentuk sebuah badan khusus yang bertugas untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, pelaporaan, serta koordinasi terpadu untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua.

Badan khusus itu langsung diketuai oleh Wakil Presiden (Wapres) Indonesia yang beranggotakan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pejabat Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), serta pejabat dari Papua.

Baca juga: Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah

PenulisFransisca Andeska Gladiaventa
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
Ajak Wartawan Sukseskan P20, Hafisz Tohir: Tunjukkan Indonesia Bukan Negara Kecil
Ajak Wartawan Sukseskan P20, Hafisz Tohir: Tunjukkan Indonesia Bukan Negara Kecil
DPR
Fadli Zon: Diplomasi Negara Tugas Semua Pihak, Termasuk Mahasiswa
Fadli Zon: Diplomasi Negara Tugas Semua Pihak, Termasuk Mahasiswa
DPR
Wakil Ketua BKSAP DPR Sebut Generasi Muda Punya Peluang Besar Duduki Kursi Parlemen
Wakil Ketua BKSAP DPR Sebut Generasi Muda Punya Peluang Besar Duduki Kursi Parlemen
DPR
Anggota Komisi XI Tanggapi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi yang Beratkan Masyarakat
Anggota Komisi XI Tanggapi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi yang Beratkan Masyarakat
DPR
Respons Usul Pilkada 2024 Maju 2 Bulan, Anggota Komisi II Rifqi: Kita Harus Revisi UU
Respons Usul Pilkada 2024 Maju 2 Bulan, Anggota Komisi II Rifqi: Kita Harus Revisi UU
DPR
Anggota Komisi II DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu soal Pemilu Dampak DOB Papua
Anggota Komisi II DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu soal Pemilu Dampak DOB Papua
DPR
Hadiri SAI 20, Puan: Kita Perlu Mengedepankan Gotong Royong untuk Bangun Dunia yang Lebih Baik
Hadiri SAI 20, Puan: Kita Perlu Mengedepankan Gotong Royong untuk Bangun Dunia yang Lebih Baik
DPR
Terkait Kasus Sambo, Desmond: Komisi III Akan Lakukan Pengawasan Hingga Selesai di Peradilan
Terkait Kasus Sambo, Desmond: Komisi III Akan Lakukan Pengawasan Hingga Selesai di Peradilan
DPR
Lindungi Ekonomi Nasional, DPR Setujui Pengesahan UU Perjanjian Kemitraan Regional
Lindungi Ekonomi Nasional, DPR Setujui Pengesahan UU Perjanjian Kemitraan Regional
DPR
Baleg DPR Minta Revisi UU Sisdiknas Dikaji Ulang Kembali Bersama Masyarakat
Baleg DPR Minta Revisi UU Sisdiknas Dikaji Ulang Kembali Bersama Masyarakat
DPR
Komisi II Paparkan Tujuan Pembentukan Provinsi Papua Barat
Komisi II Paparkan Tujuan Pembentukan Provinsi Papua Barat
DPR
Kunker ke Tulang Bawang, Puan: DPR Sedang Kerja Keras Agar Petani Tak Sulit Dapat Pupuk
Kunker ke Tulang Bawang, Puan: DPR Sedang Kerja Keras Agar Petani Tak Sulit Dapat Pupuk
DPR
Komisi VI Minta Pemerintah Agendakan Banyak Event di Bali untuk Bangkitkan Ekonomi dari Keterpurukan
Komisi VI Minta Pemerintah Agendakan Banyak Event di Bali untuk Bangkitkan Ekonomi dari Keterpurukan
DPR
Puan Maharani Usulkan Bilateral Investment Treaty untuk Dorong Investasi Indonesia ke Timor Leste
Puan Maharani Usulkan Bilateral Investment Treaty untuk Dorong Investasi Indonesia ke Timor Leste
DPR
Waspada Krisis Ekonomi Global, Wakil Ketua Banggar DPR Minta Automatic Adjustment Dijalankan
Waspada Krisis Ekonomi Global, Wakil Ketua Banggar DPR Minta Automatic Adjustment Dijalankan
DPR