Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi

Fransisca Andeska Gladiaventa
Kompas.com - Kamis, 4 Agustus 2022
Wisatawan datang ke Pulau Komodo yang merupakan salah satu kawasan Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Zintan Prihatini/KOMPAS.com Wisatawan datang ke Pulau Komodo yang merupakan salah satu kawasan Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur.

KOMPAS.com – Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Andreas Hugo Pareira mendukung keputusan DPR yang meminta pemerintah untuk menyelesaikan sengketa kenaikan biaya masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, menurut Andreas, merugikan masyarakat yang berada di sekitar TN Komodo. Selain itu, permasalahan ini juga menimbulkan tekanan bagi pelaku wisata di Labuan Bajo.

“Maka dari itu saya meminta Komisi X DPR untuk menganggendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan mengundang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), perwakilan pelaku wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF), dan PT Flobamora pada sidang yang akan datang untuk membicarakan permasalahan ini,” ungkap Andreas dalam keterangan persnya, Kamis (4/8/2022).

Sebagai informasi, pemerintah memutuskan untuk menaikkan biaya masuk ke TN Komodo, termasuk di dalamnya Pulau Komodo dan Pulau Padar dengan biaya dari Rp 200.000 menjadi Rp 3,75 juta.

Tarif tersebut berlaku untuk satu tahun, tetapi belum termasuk fasilitas menyewa kapal dan akomodasi.

Baca juga: Menyoal Kenaikan Tiket TN Komodo, Turis Asing Pun Sebut Terlalu Mahal

Adapun kenaikan biaya itu menimbulkan aksi demo yang berujung kerusuhan di Labuan Bajo. Kondisi ini bahkan sempat menjadi perhatian internasional.

“Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan berujung negatif bagi kampanye untuk Labuan Bajo," sebut Andreas.

Jika kondisi demo itu terus berlanjut, lanjut dia, wisatawan akan merasa enggan dan tidak nyaman untuk berkunjung ke Labuan Bajo.

"Maka dari itu perlu untuk duduk bersama dan mencari solusi demi menghentikan aksi demo itu,” jelas Andreas.

Andreas bersama dengan DPR mendorong agar pemerintah bersama stakeholder terkait untuk segera menyelesaikan kerusuhan yang terjadi di Labuan Bajo.

“Penyebab mogok massal dipicu oleh ketidakpercayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Flores, Sumba, Timor, dan Alor (Flobamora) untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo tanpa melibatkan rakyat yang telah lebih dulu terlibat sebagai pelaku industri pariwisata,” jelas Andreas.

Baca juga: Pelaku Pariwisata di Labuan Bajo Mogok, Anggota Dewan Minta Komisi X DPR Gelar RDP

Selain itu, kenaikan tarif yang terjadi dimaksudkan untuk memberi batasan bagi pengunjung. Tujuannya adalah untuk melindungi Komodo dari kepunahan.

Sayangnya, kebijakan yang dikeluarkan tersebut justru berdampak pada ratusan orang di Labuan Bajo yang menggantungkan hidupnya dari kedatangan wisatawan.

“Kebijakan ini tentunya berimbas pada pelaku wisata dan ekonomi kreatif (ekraf) yang baru saja pulih pascapandemi Covid-19 dengan kembali ramainya kunjungan turis dari dalam negeri maupun luar negeri ke Labuan Bajo,” ujar Andreas.

Baca juga: Soroti Kenaikan Tiket TN Komodo, Walhi NTT: Pemerintah Jangan Represif Bungkam Kritik

Menurut Andreas, Labuan Bajo memang dikenal sebagai destinasi yang banyak menarik turis dari luar negeri untuk berkunjung.

Namun, sejak beberapa tahun terakhir, pariwisata di Labuan Bajo banyak mengandalkan wisatawan lokal, khususnya dengan adanya pembatasan akibat pandemi Covid-19.

Kenaikan tarif itu tentu akan berdampak besar bagi para pelaku pariwisata yang tak hanya mengharapkan kehadiran turis dari luar negeri atau turis kaya. Apalagi selama pandemi, para pelaku pariwisata justru tertolong dengan kehadiran wisatawan domestik.

“Hal ini membuktikan para turis yang tidak berkantong sangat tebal justru menjadi jaring pengaman sosial bagi industri wisata di Labuan Bajo. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan tarif wisata perlu untuk dikaji ulang demi keberlangsungan industri pariwisata di Labuan Bajo,” ucapnya.

PenulisFransisca Andeska Gladiaventa
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
DPR
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh
DPR
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat
DPR
Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi
Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi
DPR
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh
DPR
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI
DPR
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua
DPR
Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik
Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik
DPR
PLN Sulit Dapat Pasokan Batu Bara, Komisi VII Minta Pemerintah Percepat Pembentukan BLU Batu Bara
PLN Sulit Dapat Pasokan Batu Bara, Komisi VII Minta Pemerintah Percepat Pembentukan BLU Batu Bara
DPR
Kondisi di Taiwan Memanas, Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI
Kondisi di Taiwan Memanas, Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI
DPR
Bos Darmex Grup Rugikan Negara Rp 78 Triliun, Komisi III Desak KPK dan Kejagung Menangkapnya
Bos Darmex Grup Rugikan Negara Rp 78 Triliun, Komisi III Desak KPK dan Kejagung Menangkapnya
DPR
Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi
Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi
DPR
BURT DPR Minta Puspanlak Laksanakan Kinerja dengan Mengacu 3 Unsur Pembentukan UU
BURT DPR Minta Puspanlak Laksanakan Kinerja dengan Mengacu 3 Unsur Pembentukan UU
DPR
TNI Gelar Latihan Militer Gabungan 12 Negara, Komisi I: Ini Berikan Banyak Manfaat
TNI Gelar Latihan Militer Gabungan 12 Negara, Komisi I: Ini Berikan Banyak Manfaat
DPR
40 Juta Motor “Bodong” Terancam Disita, DPR Minta Polri Pertimbangkan Aspek Ekonomi Masyarakat
40 Juta Motor “Bodong” Terancam Disita, DPR Minta Polri Pertimbangkan Aspek Ekonomi Masyarakat
DPR