Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi

Kompas.com - 04/08/2022, 12:23 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
A P Sari

Tim Redaksi

Wisatawan datang ke Pulau Komodo yang merupakan salah satu kawasan Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Zintan Prihatini/KOMPAS.com Wisatawan datang ke Pulau Komodo yang merupakan salah satu kawasan Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur.

KOMPAS.com – Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Andreas Hugo Pareira mendukung keputusan DPR yang meminta pemerintah untuk menyelesaikan sengketa kenaikan biaya masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, menurut Andreas, merugikan masyarakat yang berada di sekitar TN Komodo. Selain itu, permasalahan ini juga menimbulkan tekanan bagi pelaku wisata di Labuan Bajo.

“Maka dari itu saya meminta Komisi X DPR untuk menganggendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan mengundang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), perwakilan pelaku wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF), dan PT Flobamora pada sidang yang akan datang untuk membicarakan permasalahan ini,” ungkap Andreas dalam keterangan persnya, Kamis (4/8/2022).

Sebagai informasi, pemerintah memutuskan untuk menaikkan biaya masuk ke TN Komodo, termasuk di dalamnya Pulau Komodo dan Pulau Padar dengan biaya dari Rp 200.000 menjadi Rp 3,75 juta.

Tarif tersebut berlaku untuk satu tahun, tetapi belum termasuk fasilitas menyewa kapal dan akomodasi.

Baca juga: Menyoal Kenaikan Tiket TN Komodo, Turis Asing Pun Sebut Terlalu Mahal

Adapun kenaikan biaya itu menimbulkan aksi demo yang berujung kerusuhan di Labuan Bajo. Kondisi ini bahkan sempat menjadi perhatian internasional.

“Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan berujung negatif bagi kampanye untuk Labuan Bajo," sebut Andreas.

Jika kondisi demo itu terus berlanjut, lanjut dia, wisatawan akan merasa enggan dan tidak nyaman untuk berkunjung ke Labuan Bajo.

"Maka dari itu perlu untuk duduk bersama dan mencari solusi demi menghentikan aksi demo itu,” jelas Andreas.

Andreas bersama dengan DPR mendorong agar pemerintah bersama stakeholder terkait untuk segera menyelesaikan kerusuhan yang terjadi di Labuan Bajo.

“Penyebab mogok massal dipicu oleh ketidakpercayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Flores, Sumba, Timor, dan Alor (Flobamora) untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo tanpa melibatkan rakyat yang telah lebih dulu terlibat sebagai pelaku industri pariwisata,” jelas Andreas.

Baca juga: Pelaku Pariwisata di Labuan Bajo Mogok, Anggota Dewan Minta Komisi X DPR Gelar RDP

Selain itu, kenaikan tarif yang terjadi dimaksudkan untuk memberi batasan bagi pengunjung. Tujuannya adalah untuk melindungi Komodo dari kepunahan.

Sayangnya, kebijakan yang dikeluarkan tersebut justru berdampak pada ratusan orang di Labuan Bajo yang menggantungkan hidupnya dari kedatangan wisatawan.

“Kebijakan ini tentunya berimbas pada pelaku wisata dan ekonomi kreatif (ekraf) yang baru saja pulih pascapandemi Covid-19 dengan kembali ramainya kunjungan turis dari dalam negeri maupun luar negeri ke Labuan Bajo,” ujar Andreas.

Baca juga: Soroti Kenaikan Tiket TN Komodo, Walhi NTT: Pemerintah Jangan Represif Bungkam Kritik

Menurut Andreas, Labuan Bajo memang dikenal sebagai destinasi yang banyak menarik turis dari luar negeri untuk berkunjung.

Namun, sejak beberapa tahun terakhir, pariwisata di Labuan Bajo banyak mengandalkan wisatawan lokal, khususnya dengan adanya pembatasan akibat pandemi Covid-19.

Kenaikan tarif itu tentu akan berdampak besar bagi para pelaku pariwisata yang tak hanya mengharapkan kehadiran turis dari luar negeri atau turis kaya. Apalagi selama pandemi, para pelaku pariwisata justru tertolong dengan kehadiran wisatawan domestik.

“Hal ini membuktikan para turis yang tidak berkantong sangat tebal justru menjadi jaring pengaman sosial bagi industri wisata di Labuan Bajo. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan tarif wisata perlu untuk dikaji ulang demi keberlangsungan industri pariwisata di Labuan Bajo,” ucapnya.

Terkini Lainnya
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina
DPR
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun
DPR
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB
DPR
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk
DPR
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum
DPR
Prihatin dengan Kondisi di Myanmar, Fadli Zon Minta ASEAN Segera Realisasikan Five-Point Consensus
Prihatin dengan Kondisi di Myanmar, Fadli Zon Minta ASEAN Segera Realisasikan Five-Point Consensus
DPR
Bali Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, DPR RI Soroti Permasalahan Kelangkaan Air Bersih
Bali Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, DPR RI Soroti Permasalahan Kelangkaan Air Bersih
DPR
Lingkup Kerja Kompleks dan Dinamis, Setjen DPR Hadirkan Solusi Lewat Perkantoran Modern
Lingkup Kerja Kompleks dan Dinamis, Setjen DPR Hadirkan Solusi Lewat Perkantoran Modern
DPR
DPR
DPR "Walk Out" Saat Israel Ajukan Draf Kemanusiaan di Sidang IPU, Fadli Zon: Kita Anti Penjajahan
DPR
Rumania Ingin Perkuat Kerja Sama Bisnis hingga Impor Senjata dengan Indonesia
Rumania Ingin Perkuat Kerja Sama Bisnis hingga Impor Senjata dengan Indonesia
DPR
Di Sidang IPU, Puan Kecam Aksi Israel di Gaza dan Minta Negara-negara Besar untuk Bertindak
Di Sidang IPU, Puan Kecam Aksi Israel di Gaza dan Minta Negara-negara Besar untuk Bertindak
DPR
Puan Ajak Negara Adidaya Gunakan Pengaruhnya untuk Hentikan Peperangan di Palestina
Puan Ajak Negara Adidaya Gunakan Pengaruhnya untuk Hentikan Peperangan di Palestina
DPR
Kutuk  Aksi Terorisme di Rusia, Wakil Ketua DPR: Tidak Dapat Dibiarkan dan Harus Ditindak Tegas
Kutuk Aksi Terorisme di Rusia, Wakil Ketua DPR: Tidak Dapat Dibiarkan dan Harus Ditindak Tegas
DPR
Sidang IPU di Swiss, Fadli Zon Kutuk Israel yang Serang Masyarakat Sipil saat Ramadhan
Sidang IPU di Swiss, Fadli Zon Kutuk Israel yang Serang Masyarakat Sipil saat Ramadhan
DPR
Bertemu Presiden IPU, Puan Ditunjuk Jadi Duta untuk Promosikan Kepemimpinan Perempuan di Parlemen Dunia
Bertemu Presiden IPU, Puan Ditunjuk Jadi Duta untuk Promosikan Kepemimpinan Perempuan di Parlemen Dunia
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke