Cacar Monyet Jadi Darurat Global, Puan Minta Pemerintah Masifkan Sosialisasi

Kompas.com - 26/07/2022, 18:53 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

Stok foto: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Stok foto: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani.

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah untuk memasifkan sosialisasi dan edukasi mengenai penyakit cacar monyet, meski penyakit ini belum ditemukan di Tanah Air.

“Masifkan sosialisasi mengenai penyakit ini, termasuk perbanyak edukasi kepada masyarakat tentang cacar monyet untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap monkeypox,” ucapnya, dikutip dari keterangan persnya, Selasa (26/7/2022).

Dia mengatakan itu menyusul pengumuman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan penyakit tersebut sebagai darurat global atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).

Cacar monyet sudah menyebar di puluhan negara berdasarkan laporan WHO. Belajar dari pengalaman kita menghadapi Covid-19, Indonesia harus siaga terhadap penyakit cacar monyet atau monkeypox,” katanya.

Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah melakukan deteksi dini menyusul pemberitahuan cacar monyet sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.

Baca juga: Bagaimana Risiko Terinfeksi Cacar Monyet Saat Melakukan Perjalanan Internasional? Ini Kata Epidemiolog

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu juga memuji langkah pemerintah menyiapkan dua laboratorium sebagai upaya deteksi dini monkeypox.

“Pastikan fasilitas kesehatan sudah siap menghadapi penyakit ini. Tenaga medis pun juga perlu diingatkan untuk peka terhadap potensi pasien cacar monyet yang menyerang warga,” imbau Puan.

Puan menilai, kesiapsiagaan pemerintah menghadapi cacar monyet dapat meredam keresahan masyarakat.

Mantan Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu pun menegaskan, DPR akan terus mengawal persiapan pemerintah dalam mengantisipasi cacar monyet.

“DPR melalui Komisi IX akan ikut memastikan pemerintah sudah siap apabila cacar monyet masuk ke Tanah Air dan bagaimana skenario yang akan dilakukan terhadap kemungkinan terburuk akibat penyakit ini,” tuturnya.

Baca juga: Menkes: Hasil Tes 9 Suspek Cacar Monyet di Indonesia Negatif

Virus cacar monyet diketahui dapat menular lewat kontak dekat dengan orang lain yang terinfeksi, hewan yang terjangkit, atau bahkan yang terkontaminasi virus.

Pada penularan antarmanusia, cacar monyet menyebar dari satu orang ke orang lainnya melalui kontak fisik dekat.

“Untuk menghindari penularan, kita harus semakin menyadari untuk menerapkan gaya hidup sehat. Termasuk tidak menggunakan barang pribadi bersamaan dengan orang lain seperti handuk dan alat makan,” lanjut Puan.

Dia juga mengimbau masyarakat segera mendatangi fasilitas kesehatan jika mengalami demam bersamaan dengan sakit kepala hebat, pembengkakan anggota tubuh, sakit punggung, nyeri otot, kelesuan, ruam, dan lesu.

Puan juga mengingatkan, cacar monyet bisa menular dari ibu hamil ke janinnya atau dari orangtua ke anak selama masa kehamilan atau setelah kelahiran melalui kontak kulit dengan kulit.

“Inilah pentingnya Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) untuk memastikan jaminan kesehatan kepada ibu dan anak dilakukan secara terpadu,” tegasnya.

Baca juga: Diatur RUU KIA, Puan Sebut Negara Wajib Beri Bantuan Gizi Ibu dan Anak Kurang Mampu

Puan pun mendorong pemerintah terus mengembangkan kerja sama dengan negara-negara sahabat sebagai tindakan pencegahan.

“Utamanya dalam hal penyediaan vaksin cacar monyet, karena WHO telah merekomendasikan agar negara-negara menerapkan respons terkoordinasi, termasuk mempercepat penelitian vaksin, terapi dan alat lainnya,“ tuturnya.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke