KOMPAS.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) Republik Indonesia (RI) Andi Akmal Pasluddin mengatakan, melambungnya harga pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia bukan hanya menjadi persoalan Kementerian Pertanian (Kementan) semata.
Oleh karenanya, ia mengisyaratkan agar semua pihak dari berbagai elemen pemerintah untuk segera memberi perhatian serius.
“Persoalan harga pangan ini sudah menjadi persoalan multidimensi yang mesti melibatkan seluruh elemen pemerintah dalam menyelesaikannya,” ujar Akmal dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (8/7/2022).
Sebab, lanjut dia, kenaikan harga pangan tidak terjadi hanya karena persoalan produksi. Akan tetapi, faktor eksternal dan internal di Indonesia juga telah memberi kontribusi terhadap kenaikan harga pangan.
Menurut Akmal, apabila kenaikan harga pangan dibiarkan berlarut-larut maka akan mengguncang kondisi ekonomi masyarakat karena daya beli mereka semakin menurun.
Baca juga: Mengenal Sistem Ekonomi dan Jenis-Jenisnya
Tak hanya itu, legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) II itu menyebutkan bahwa harga pangan yang tinggi juga akan berdampak terhadap efek domino beruntut sehingga mempengaruhi sektor lain.
“Bahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun sudah memahami bahwa ada ancaman inflasi akibat meningkatnya harga pangan,” ucap Akmal.
Untuk mengelola manajemen krisis, lanjut dia, stok cadangan pangan harus menjadi kebijakan pemerintah.
Pemerintah diminta lebih teliti dan tidak salah langkah dalam mengelola stok. Sebab, negara sendiri masih kewalahan mengelola produksi.
“Oleh karena itu, manajemen stok mesti baik. Begitu pula dengan meningkatkan jumlah produksi beberapa komoditas bahan pangan yang potensial, seperti beras, cabai, bawang merah, telur, daging ayam, dan ikan, serta minyak goreng,” imbuh Akmal.
Baca juga: Harga Komoditas Tinggi, Penerimaan Pajak Tembus Rp 705,8 Triliun pada Mei 2022
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir produksi beras telah sesuai harapan.
Meskipun Indonesia memiliki pasokan pangan yang relatif aman, kata Akmal, hal itu tidak menjamin harga komoditas stabil.
Kenaikan harga pangan tersebut dibuktikan dengan kenaikan harga sebagian besar komoditas, terutama sembilan bahan pokok (sembako), seperti daging sapi, cabai, bawang merah, telur dan daging ayam, ikan, serta minyak goreng.
“Pada masa yang akan datang, pemerintah mesti dapat meningkatkan kemampuan petani Indonesia dengan alat, modal, hingga produk bibit. Dengan begitu, produk yang dihasilkan dapat bersaing, baik secara harga maupun kualitas,” jelas Akmal.
Peningkatan produksi pangan tersebut, lanjut dia, termasuk pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
Ketiga hal tersebut harus menjadi leading sektor terhadap pengendalian pangan termasuk dalam tata niaga.
“Selama ini dalam menangani persoalan pangan antara kementerian teknis dan regulator sering bertabrakan sehingga tidak ada titik temu pangan,” ucap Akmal.