KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Muhaimin Iskandar berharap, Presiden Rusia Vladimir Putin bisa hadir di puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) Indonesia pada Oktober 2022 mendatang.
Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu berharap, Indonesia dapat mendorong Putin membuka jalan perdamaian dengan Ukraina.
Namun, bila tak ada ruang untuk mengkomunikasikan hal tersebut, menurutnya, Putin tak perlu hadir di KTT G20.
"Diharapkan kedatangan Putin jadi sarana cari solusi damai. Tapi saya belum melihat perkembangan terakhir. Nanti saya tanya Bu Menteri Luar Negeri (Menlu), mestinya pertimbangkan hadirkan Putin atau tidak. Karena kalau hadirkan Putin untuk perdamaian bagus, tapi kalau tidak ya untuk apa?" ujarnya.
Dia mengatakan itu usai menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin di ruang Delegasi, Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (25/3/2022).
Baca juga: Usai Bertemu Pimpinan DPR, Dubes Ukraina Harap Rusia Diboikot dari G20
Gus Muhaimin mengatakan, bila Menlu Retno Marsudi dan Presiden Joko Widodo berharap Putin datang, maka KTT G20 adalah forum untuk bicara langsung kepada Putin.
“Kalau Putin enggak dateng kita gunakan G20 untuk solidaritas dunia untuk hentikan perang," sambungnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat.
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan, pihaknya akan terus membantu mengkomunikasikan persoalan tersebut kepada Menlu dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menyampaikan, dengan adanya jembatan komunikasi dari Indonesia, Ukraina berharap Rusia tak lagi mengganggu kedaulatan wilayahnya.
"Pasti, terkait perkembangan ini akan saya sampaikan melalui Pak Presiden maupun Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Yang disampaikan Dubes terakhir ini, maupun yang disampaikan Dubes Rusia kemarin. Karena ada perbedaan informasi yang harus dikonfirmasi sama-sama," terangnya.
Dia menilai, titik temu persoalan tersebut hanya satu yang diharapkan Ukraina, yakni Rusia tidak lagi mengganggu kedaulatan negara mereka.
Baca juga: Anggota DPR Sebut Kesolidan G20 Diuji di Tengah Isu Kehadiran Putin
“Negosiasi ini macet karena permintaan Rusia yang dianggap Ukraina merebut kedaulatan," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Muhaimin mendengarkan perkembangan terkini di Ukraina yang masih berkonflik dengan Rusia. Ia berjanji akan berperan sebagai fasilitator perdamaian kedua negara.
"Dubes Ukraina datang ke kantor DPR dan menjelaskan semua perkembangan yang memilukan, memprihatinkan, agresi Rusia kepada Ukraina. Beliau harap Indonesia berperan aktif untuk hentikan perang,” ujarnya.
Dia juga mengatakan, Dubes Ukraina berharap G20 menjadi sarana meminta Putin menghentikan serangan pada Ukraina yang berada dalam posisi sangat sulit karena masih menerima serangan dan kerusakan dari Rusia.
"Oleh karena itu, kami imbau Rusia untuk hentikan serangan agar dialog dan (buat) pertemuan perdamaian,” katanya.
Baca juga: Gus Muhaimin: Kami Ingin Rusia Jadi Lokomotif Perdamaian Tata Dunia Baru
Gus Muhaimin mengatakan, pihaknya akan menyampaikan harapan-harapan Dubes Ukraina kepada Presiden, salah satunya pada G20, termasuk pula jalur-jalur diplomasi internasional yang dimiliki Indonesia sehingga upaya perdamaian bisa percepat.
Sementara itu, Dubes Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin mengapresiasi pertemuan hangat dengan Gus Muhaimin. Dia berterima kasih atas Gus Muhaimin yang mendorong perdamaian antara Ukraina dan Rusia.
“Saya berterima kasih kepada beliau. Apa yang terjadi di Ukraina sekarang adalah krisis kemanusiaan ekstrem. Jutaan warga Ukraina kesulitan mengakses listrik, air, makanan, layanan kesehatan dan sosial, infrastruktur juga hancur. Saya harap kemanusiaan bisa menuntaskan hal ini. Merdeka atau mati," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kamis (24/3/2020) Gus Muhaimin juga telah menerima kunjungan Dubes Rusia Lyudmila Georgievna Vorobieva.
Dalam kesempatan itu, Gus Muhaimin menegaskan satu hal, yaitu menolak agresi militer Rusia dan mendorong lahirnya perdamaian.
Baca juga: Pro Kontra Putin Hadiri G20, Anggota DPR: Indonesia Harus Berjarak dengan Blok Barat dan Rusia