IPU Ke-144, Puan Sebut Proposal Resolusi Konflik Rusia-Ukraina dari Selandia Baru Sejalan dengan Indonesia

Kompas.com - 22/03/2022, 11:34 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Ketua DPR RI Puan Maharani dipercaya menjadi Ketua Majelis dalam Sidang Umum Inter?Parliamentary Union (IPU) ke?144 yang berlangsung di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022).
DOK. Humas DPR RI Ketua DPR RI Puan Maharani dipercaya menjadi Ketua Majelis dalam Sidang Umum Inter?Parliamentary Union (IPU) ke?144 yang berlangsung di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022).

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan, proposal Selandia Baru mengenai Resolusi konflik Rusia- Ukraina dalam forum General Debate 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU) sebagai emergency item sejalan dengan semangat perdamaian yang diusung Indonesia.

Proposal emergency item dari Selandia Baru itu mendapat suara terbanyak dalam voting delegasi-delegasi IPU di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022).

Puan menjelaskan, Indonesia juga mengajukan proposal emergency item serupa. Namun usulan Selandia Baru mendapat lebih banyak suara dari delegasi IPU.

Usulan dari Selandia Baru masuk setelah usulan dari Indonesia ke majelis sidang, tepatnya di detik-detik terakhir tenggat waktu pengajuan usulan.

“Secara prinsipil ini bukan tentang menang atau kalah voting. Kedua emergency item mengedepankan prinsip budaya damai, penghormatan hukum internasional, territorial integrity, dan aspek kemanusiaan sesuai semangat yang diusung Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: Sidang IPU Ke-144, Puan Singgung Konflik Ukraina, Kemerdekaan Palestina, dan Demokrasi di Myanmar

Dalam usulan emergency item ini, Indonesia mencoba menawarkan alternatif melalui pendekatan jalan tengah. Indonesia mengingatkan dunia, IPU dibangun di atas landasan dialog dan diplomasi parlemen.

Oleh karenanya, kata Puan, penanganan konflik dengan pendekatan diplomasi yang melibatkan parlemen harus dikedepankan.

“Aspek humanitarian juga menjadi salah satu fokus. Penanganan konflik harus mengedepankan keselamatan masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak,” jelasnya.

Adapun, narasi usulan emergency item Selandia Baru merupakan kombinasi antara dua usulan yang masuk sebelumnya.

Delegasi Selandia Baru dalam argumennya mengatakan, usulan tersebut mengadopsi beberapa poin usulan yang dikemukakan Indonesia.

Dalam naskah yang dibagikan ke delegasi Majelis IPU ke-144, terdapat beberapa kesamaan dengan naskah usulan Indonesia terutama mengenai humanitarian corridor dan aspek penanganan pengungsi lainnya akibat perang.

Baca juga: Puan Tekankan Pentingnya Diplomasi Parlemen dalam Menjembatani Perbedaan Antarnegara pada IPU Ke-144

Delegasi Afrika Selatan dukung usulan Indonesia

Dalam kesempatan penyampaian pandangan negara-negara, delegasi Afrika Selatan mendukung Indonesia dan memandang usulan Indonesia lebih mudah diimplementasikan parlemen.

Menurutnya, IPU dalam hal ini harus memaksimalkan fungsi yang dimiliki sebagai sarana mediasi dan dialog antarparlemen.

Untuk diketaaui, draf usulan Selandia Baru pada prinsipnya menginginkan jalan dialog seperti usulan Indonesia. Namun pertimbangannya lebih keras mengecam Rusia.

Proposal Indonesia tidak menunjukkan adanya kecaman terhadap salah satu pihak. Puan mengatakan, usulan dari Indonesia membawa dinamika di sidang IPU.

“Usulan Indonesia mampu memecah voting dan menghalangi adopsi secara aklamasi dari emergency item usulan Ukraina, yang dianggap sebagian pihak berat sebelah,” tuturnya.

“Yang utama bagi Majelis ke-144 ini adalah perdamaian permanen yang dapat diterima oleh kedua belah pihak,” lanjut politisi PDIP itu.

Baca juga: Pimpin Sidang IPU Ke–144, Puan Sebut Parlemen Perlu Mobilisasi Aksi Nyata Atasi Perubahan Iklim

Untuk diketahui, emergency item merupakan usulan agenda baru yang dianggap mendesak dan sangat penting untuk dibahas di sidang IPU, tetapi tidak tercantum dalam agenda yang ditetapkan sebelumnya.

“Majelis ke-144 IPU dilaksanakan di tengah situasi konflik antara Rusia dan Ukraina sehingga semua usulan emergency item yang masuk terkait dengan perang yang terjadi di Ukraina,” kata Puan.

Usai pengambilan voting, rancangan emergency item yang disetujui akan dibahas di drafting committee.

Tugas dari drafting committee adalah memformulasikan resolusi soal konflik Rusia-Ukraina yang ditelaah secara substantif maupun bahasa.

Emergency item dari Selandia Baru sama dengan Indonesia

Salah satu delegasi Indonesia yang hadir dalam voting di General Debate IPU Irine Yusiana Roba Puteri mengatakan, usulan emergency item dari Selandia Baru pada dasarnya sesuai dengan semangat Indonesia.

“Delegasi Selandia Baru saat menyampaikan pidato bahkan menyampaikan, poin mereka mengenai building the culture of peace, integritas teritorial, dan penghormatan atas hukum internasional telah dengan jelas dan elegan disampaikan Ibu Ketua DPR Puan Maharani,” ucapnya.

Baca juga: Puan Maharani Dorong Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Irine juga menyampaikan, dalam beberapa forum IPU ke-144, Puan berkali-kali menekankan poin tersebut agar parlemen mempromosikan toleransi, dan dialog, serta menolak kekerasan.

 “Kemudian akan diajukan ke Pleno untuk pengesahan,” tambah anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

Sebelumnya, Ukraina juga mengajukan emergency item agar sidang IPU mengeluarkan resolusi untuk mengecam Rusia.

Namun, Presiden Bureau of Women Parliamentarians dari Ukraina L Vasylenko melalui sambungan virtual mencabut usulan itu dan memohon delegasi IPU mendukung usulan Selandia Baru.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke