Puan Serukan Kemitraan Global dan Multilateral untuk Selesaikan Konflik Antarnegara hingga Dampak Perubahan Iklim

Kompas.com - 21/03/2022, 17:04 WIB
I Jalaludin S,
A P Sari

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menyerukan penguatan kemitraan global dan multilateral dalam menyelesaikan beberapa tantangan global.

Tantangan global yang dimaksud adalah konflik antar negara, pandemi Covid-19 berkepanjangan, dan dampak yang ditimbulkan perubahan iklim.

Dia mengatakan itu saat membuka First Meeting of the Steering Committee di Inter - Parliamentary Union (IPU) ke-144 BICC, Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022).

Untuk itu, Puan berharap, di tengah ketidakpastian itu, anggota-anggota IPU bisa memastikan proses penyusunan kebijakan menghasilkan hasil yang kuat.

“Kita dapat memulai diskusi dengan membahas isu-isu yang mana kita memiliki kesamaan pandangan. Selanjutnya, kita dapat membahas isu-isu di mana masih terdapat perbedaan pandangan,” ujarnya melansir dpr.go.id, Senin.

Puan juga menegaskan pentingnya diplomasi antarparlemen negara yang tergabung di IPU. Menurutnya, perbedaaan antarnegara bisa disikapi dengan baik melalui diplomasi parlemen.

Baca juga: Puan Tekankan Pentingnya Diplomasi Parlemen dalam Menjembatani Perbedaan Antarnegara pada IPU ke-144

"Bagi kami, DPR RI, mengakui pentingnya diplomasi parlemen yang dapat berkontribusi menjembatani perbedaan antar negara serta memperkuat kerja sama internasional, multilateralisme, dan menolak unilateralisme,” katanya.

Puan mengatakan, IPU telah membuktikan efektivitas dialog antaranggota parlemen untuk mengimplementasikan demokrasi, memelihara perdamaian, mempromosikan hak asasi manusia (HAM), memajukan kesetaraan gender, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Meski demikian, perbedaan-perbedaan antarnegara terhadap isu-isu global masih kerap muncul. Puan menilai hal tersebut wajar, tetapi harus disikapi dengan bijaksana.

Puan pun menekankan pentingnya fleksibilitas dari semua pihak dalam forum. Dengan begitu, IPU ke-144 dapat menyepakati konsensus bersama pada isu-isu global yang dibahas.

"Saya berharap, meski kita semua memiliki kepentingan nasional, tetapi kita juga memperhatikan kepentingan bersama, dan mempertahankan suasana diskusi yang kondusif,” jelasnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menyebutkan, IPU akan mampu mencari solusi mengatasi berbagai tantangan bersama  yang tengah dihadapi dunia hanya melalui aksi kolektif.

Baca juga: Sidang IPU Ke-144, Puan Singgung Konflik Ukraina, Kemerdekaan Palestina, dan Demokrasi di Myanmar

"Dengan dukungan semua delegasi, kita akan membuat Majelis IPU ke-144 ini sukses,” tegas Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu.

Terkini Lainnya
Puan Maharani Apresiasi Kiprah Muhammadiyah dalam Membangun Bangsa

Puan Maharani Apresiasi Kiprah Muhammadiyah dalam Membangun Bangsa

DPR
Marak Kasus Bullying di Sekolah, Puan Desak Evaluasi Menyeluruh

Marak Kasus Bullying di Sekolah, Puan Desak Evaluasi Menyeluruh

DPR
DPR RI Terima Hasil Pemeriksaan BPK Semester I-2025, Puan: Bisa Jadi Bahan Masukan untuk Dewan

DPR RI Terima Hasil Pemeriksaan BPK Semester I-2025, Puan: Bisa Jadi Bahan Masukan untuk Dewan

DPR
Komisi DPR RI Dapat Mitra Kerja Baru, Ini Daftarnya

Komisi DPR RI Dapat Mitra Kerja Baru, Ini Daftarnya

DPR
DPR Sahkan UU KUHAP Baru, Puan Jelaskan Urgensi Pembaruan

DPR Sahkan UU KUHAP Baru, Puan Jelaskan Urgensi Pembaruan

DPR
Sesuai Keputusan MKD, Puan Pastikan Adies Kadir Aktif Kembali Sebagai Wakil Ketua DPR

Sesuai Keputusan MKD, Puan Pastikan Adies Kadir Aktif Kembali Sebagai Wakil Ketua DPR

DPR
Dasco Tegaskan DPR Akan Kaji Putusan MK Soal Larangan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

Dasco Tegaskan DPR Akan Kaji Putusan MK Soal Larangan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

DPR
Puan Ajak Ketua Parlemen Korsel Perkuat Kerja Sama Investasi Hijau hingga Budaya

Puan Ajak Ketua Parlemen Korsel Perkuat Kerja Sama Investasi Hijau hingga Budaya

DPR
Puan Maharani Soroti Krisis Palestina dan Sudan di Forum MIKTA 2025

Puan Maharani Soroti Krisis Palestina dan Sudan di Forum MIKTA 2025

DPR
Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi VII DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi VII DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

DPR
DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com