KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Paulus membuka ASEAN Plus Three Group Meeting yang digelar di Jakarta Room A&B, Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022).
Sebagai informasi, ASEAN Plus Three terdiri atas 10 negara anggota ASEAN, China, Jepang, dan Korea Selatan. Gelaran ASEAN Plus Three Group Meeting merupakan salah satu agenda dalam General Assembly Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144.
Pada forum tersebut, Lodewijk menyampaikan bahwa Asia Tenggara telah menjadi kawasan strategis dengan posisi penting di panggung global, baik secara politik maupun ekonomi.
"Oleh karena itu, suara dan sikap Indonesia dalam isu-isu internasional sering kali sangat diharapkan," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (20/3/2022).
Lodewijk menyampaikan, Indonesia diharapkan dapat menjadi kandidat Drafting Committee on Emergency Item IPU mewakili Asia Pacific Group.
Selain itu, kata Lodewidjk, Indonesia juga meminta dukungan terhadap rancangan resolusi “Peran Parlemen dalam Mendukung Solusi Damai untuk Konflik Rusia dan Ukraina”.
Resolusi tersebut ditujukan untuk meningkatkan solidaritas parlemen melalui diplomasi yang efektif dalam menangani konflik perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia di seluruh dunia.
"Dalam krisis dan konflik, parlemen memiliki peran mendasar dalam menyelesaikan
konflik atau membangun perdamaian abadi melalui proses dialog dan rekonsiliasi," imbuh Lodewijk.
Menanggapi situasi global saat ini, lanjutnya, tindakan parlemen terhadap integritas teritorial dan kedaulatan sangat penting untuk memastikan lingkungan kondusif.
"Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai wakil rakyat untuk berperan dalam
inisiatif perdamaian dan pencegahan konflik melalui diplomasi parlemen," jelasnya.
Lodewijk mengatakan, parlemen global perlu memastikan bantuan kemanusiaan ada untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama perempuan, anak-anak, dan orang tua.
Oleh karena itu, lanjutnya, anggota IPU harus mendorong pemerintah untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan militer dan mempromosikan solusi damai untuk mengakhiri konflik.
"IPU sebagai organisasi global parlemen nasional bertanggung jawab untuk memastikan pelayanan maksimal terhadap rakyat untuk perdamaian dan pembangunan," terang Lodewijk.