Jadi Penopang Ekonomi Masyarakat, Pembangunan Jembatan Plosi di Jombang Diapresiasi Komisi V DPR
Suasana rapat Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/1/2022).KOMPAS.com – Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati mengapresiasi keterlibatan yang baik antara pemerintah daerah dan stakeholder yang berimbas pada percepatan pembangunan di Jombang.
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang sangat proaktif untuk bisa turut serta memberikan dukungan agar pembangunan segera terselesaikan,” ujar Estu, sapaan akrabnya.
Estu mengatakan itu saat meninjau Jembatan Ploso bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Jombang di Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim), Senin (21/02/2022).
“Kita bisa lihat Jembatan Ploso di Jalan Arteri ini, memang semula sempit sekali. Namun, sekarang kami melihat sudah dikerjakan dengan baik oleh seluruh stakeholder, termasuk dari kepolisian yang turut mengatur laju arus kendaraan,” ujarnya dlaam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Oleh karenanya, legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim VIII ini mengatakan, jembatan tersebut masih memerlukan tambahan perluasan dan pelebaran jalan.
Baca juga: Besok, Pemerintah dan DPR Gelar Raker Pembahasan RUU TPKS
“Semua akses antardaerah lewat (Jombang) sini. Jadi apabila jembatan ini tidak dibangun, kemudian terjadi kerusakan di jembatan kama, maka seluruh akses terputus,” terangnya.
Untuk diketahui, Jembatan Ploso merupakan satu-satunya jembatan yang menghubungkan antara utara Brantas dan selatan Brantas. Tidak hanya itu, jembatan ini juga menjadi satu-satunya akses yang menghubungkan Jombang menuju Tuban, Babat, Lamongan, hingga Bojonegoro.
“Hal ini juga sekaligus dapat memutus dan menghentikan pertumbuhan perekonomian masyarakat, khususnya yang di utara Jombang,” tambah Estu.
Sebagai informasi, mayoritas masyarakat Kabupaten Jombang adalah petani. Selain itu, kawasan utara Brantas merupakan salah satu penghasil tembakau terbaik di dunia.
Maka dari itu, kegiatan ekonomi masyarakat Jombang harus disertai pembangunan infrastruktur yang cepat dan memadai.
Baca juga: Anggota Komisi V DPR Sebut Long Storage Kalimati Berpotensi Tumbuhkan Ekonomi di Sidoarjo
Atas dasar itu, Komisi V DPR RI dan seluruh stakeholder terkait mendukung para investor agar masuk ke Kabupaten Jombang.
Dengan begitu, pembangunan Jembatan Ploso yang menghubungkan sisi selatan dan utara Jombang diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya dari segi transportasi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi mengatakan, Kabupaten Jombang memiliki posisi strategis sebagai perlintasan antara jalur utara dengan selatan di Jatim.
Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perencanaan atau pun skema pembangunan infrastruktur yang baik dan strategis.
“Untuk memberikan pelayanan kepada publik yang lebih baik, Pemkab Jombang perlu merespons beberapa kebutuhan yang nantinya dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat,” ujarnya saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan Bupati Jombang di Pendopo Kabupaten Jombang, Jatim, Senin.
Baca juga: Kunjungan Kerja ke Maluku Utara, Komisi VIII DPR Saring Aspirasi Masyarakat
Kebutuhan publik yang dimaksud adalah pelayanan di bidang transportasi dan infrastruktur lainnya.
“Dari pertemuan ini, baik dari temen-temen kementerian sudah mendengarkan dan menerima apa yang menjadi usulan dari Bupati Jombang,” lanjut Arwani.
Arwani mengatakan, dari pemaparan Bupati Jombang, dia ingin kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik.
“Terutama progres tentang bagaimana keseluruhan pengelolaan pemerintahan di masa pandemi,” tutur politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Komisi V DPR RI pun berharap dari berbagai permohonan Bupati dapat mendorong pemerintah pusat untuk bisa mempercepat pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Jombang.
Pertemuan tersebut turut dihadiri mitra Kerja Komisi V DPR RI, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), hingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
