KOMPAS.com – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Dito Ganindito memaparkan, Bank Indonesia ( BI) akan melaksanakan beberapa program strategis dan empat transformasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pemulihan ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan Dito saat memimpin Rapat Panja Pengeluaran Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2022 dengan BI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).
Adapun beberapa program strategis tersebut di antaranya memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan BI. Lalu juga memperkuat sinergi bauran kebijakan BI dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah.
Kedua program strategis tersebut dilakukan untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Baca juga: DPR Restui Juda Agung dan Aida S. Budiman sebagai Calon Deputi Gubernur BI
Program strategis selanjutnya adalah memperkuat kebijakan dan surveilans makroprudensial untuk mendorong intermediasi, mendukung ketahanan stabilitas sistem keuangan, memperkuat inklusi ekonomi dan keuangan, serta melindungi konsumen.
“Selain itu juga perlu memperkuat koordinasi dan sinergi pengawasan makroprudensial dengan otoritas terkait,” jelas Dito, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (30/11/2021).
Ia menilai, program strategis BI akan memperkuat efektivitas kerja sama internasional demi mendukung kebijakan BI di bidang moneter, makroprudensial, Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR), dan bidang lainnya.
Sementara itu, disebutkan Dito, empat transformasi BI untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pemulihan ekonomi nasional meliputi transformasi kebijakan, transformasi organisasi, transformasi sumber daya manusia dan budaya kerja, serta transformasi digital.
Baca juga: KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember
“Bank Indonesia dalam menjalankan program strategis dan empat transformasi tersebut agar dilaksanakan dengan kinerja yang terukur, efisien, efektif dan good governance,” tegas Dito.
Menurut Dito, BI perlu mengarahkan seluruh instrumen baruan kebijakan, moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran demi mewujudkan pemulihan ekonomi nasional.
Ia pun berharap, pihak BI dapat melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar untuk meningkatkan kredit atau pembiayaan perbankan.
“ Kebijakan makroprudensial longgar ini untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan,” kata Dito.
Menanggapi hal itu, Gubernur BI Perry Warjiyo memberikan apresiasinya atas masukan dari Komisi XI DPR RI.
“Tentu saja kami akan memperbaiki. Oleh karena itu, dengan menyampaikan terima kasih, kami juga memohon berbagai masukan, dan arahan lebih lanjut,” ujar Perry.