Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Alifia Nuralita Rezqiana
Kompas.com - Selasa, 30 November 2021
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganindito saat memimpin Rapat Panja Pengeluaran Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2022, Senin (29/11/2021).DOK. Humas DPR RI Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganindito saat memimpin Rapat Panja Pengeluaran Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2022, Senin (29/11/2021).

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganindito saat memimpin Rapat Panja Pengeluaran Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2022 dengan BI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).DOK. Humas DPR RI Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganindito saat memimpin Rapat Panja Pengeluaran Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2022 dengan BI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).

KOMPAS.com – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Dito Ganindito memaparkan, Bank Indonesia ( BI) akan melaksanakan beberapa program strategis dan empat transformasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pemulihan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Dito saat memimpin Rapat Panja Pengeluaran Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2022 dengan BI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Adapun beberapa program strategis tersebut di antaranya memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan BI. Lalu juga memperkuat sinergi bauran kebijakan BI dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah.

Kedua program strategis tersebut dilakukan untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Baca juga: DPR Restui Juda Agung dan Aida S. Budiman sebagai Calon Deputi Gubernur BI

Program strategis selanjutnya adalah memperkuat kebijakan dan surveilans makroprudensial untuk mendorong intermediasi, mendukung ketahanan stabilitas sistem keuangan, memperkuat inklusi ekonomi dan keuangan, serta melindungi konsumen.

“Selain itu juga perlu memperkuat koordinasi dan sinergi pengawasan makroprudensial dengan otoritas terkait,” jelas Dito, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (30/11/2021).

Ia menilai, program strategis BI akan memperkuat efektivitas kerja sama internasional demi mendukung kebijakan BI di bidang moneter, makroprudensial, Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR), dan bidang lainnya.

Sementara itu, disebutkan Dito, empat transformasi BI untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pemulihan ekonomi nasional meliputi transformasi kebijakan, transformasi organisasi, transformasi sumber daya manusia dan budaya kerja, serta transformasi digital.

Baca juga: KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

“Bank Indonesia dalam menjalankan program strategis dan empat transformasi tersebut agar dilaksanakan dengan kinerja yang terukur, efisien, efektif dan good governance,” tegas Dito.

Menurut Dito, BI perlu mengarahkan seluruh instrumen baruan kebijakan, moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran demi mewujudkan pemulihan ekonomi nasional.

Ia pun berharap, pihak BI dapat melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar untuk meningkatkan kredit atau pembiayaan perbankan.

Baca juga: Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Kebijakan makroprudensial longgar ini untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan,” kata Dito.

Menanggapi hal itu, Gubernur BI Perry Warjiyo memberikan apresiasinya atas masukan dari Komisi XI DPR RI.

“Tentu saja kami akan memperbaiki. Oleh karena itu, dengan menyampaikan terima kasih, kami juga memohon berbagai masukan, dan arahan lebih lanjut,” ujar Perry.

PenulisAlifia Nuralita Rezqiana
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
DPR
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh
DPR
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat
DPR
Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi
Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi
DPR
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh
DPR
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI
DPR
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua
DPR
Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik
Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik
DPR
PLN Sulit Dapat Pasokan Batu Bara, Komisi VII Minta Pemerintah Percepat Pembentukan BLU Batu Bara
PLN Sulit Dapat Pasokan Batu Bara, Komisi VII Minta Pemerintah Percepat Pembentukan BLU Batu Bara
DPR
Kondisi di Taiwan Memanas, Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI
Kondisi di Taiwan Memanas, Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI
DPR
Bos Darmex Grup Rugikan Negara Rp 78 Triliun, Komisi III Desak KPK dan Kejagung Menangkapnya
Bos Darmex Grup Rugikan Negara Rp 78 Triliun, Komisi III Desak KPK dan Kejagung Menangkapnya
DPR
Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi
Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi
DPR
BURT DPR Minta Puspanlak Laksanakan Kinerja dengan Mengacu 3 Unsur Pembentukan UU
BURT DPR Minta Puspanlak Laksanakan Kinerja dengan Mengacu 3 Unsur Pembentukan UU
DPR
TNI Gelar Latihan Militer Gabungan 12 Negara, Komisi I: Ini Berikan Banyak Manfaat
TNI Gelar Latihan Militer Gabungan 12 Negara, Komisi I: Ini Berikan Banyak Manfaat
DPR
40 Juta Motor “Bodong” Terancam Disita, DPR Minta Polri Pertimbangkan Aspek Ekonomi Masyarakat
40 Juta Motor “Bodong” Terancam Disita, DPR Minta Polri Pertimbangkan Aspek Ekonomi Masyarakat
DPR