Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Kompas.com - 30/11/2021, 20:56 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganindito saat memimpin Rapat Panja Pengeluaran Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2022, Senin (29/11/2021).DOK. Humas DPR RI Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganindito saat memimpin Rapat Panja Pengeluaran Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2022, Senin (29/11/2021).

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganindito saat memimpin Rapat Panja Pengeluaran Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2022 dengan BI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).DOK. Humas DPR RI Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganindito saat memimpin Rapat Panja Pengeluaran Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2022 dengan BI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).

KOMPAS.com – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Dito Ganindito memaparkan, Bank Indonesia ( BI) akan melaksanakan beberapa program strategis dan empat transformasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pemulihan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Dito saat memimpin Rapat Panja Pengeluaran Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2022 dengan BI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Adapun beberapa program strategis tersebut di antaranya memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan BI. Lalu juga memperkuat sinergi bauran kebijakan BI dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah.

Kedua program strategis tersebut dilakukan untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Baca juga: DPR Restui Juda Agung dan Aida S. Budiman sebagai Calon Deputi Gubernur BI

Program strategis selanjutnya adalah memperkuat kebijakan dan surveilans makroprudensial untuk mendorong intermediasi, mendukung ketahanan stabilitas sistem keuangan, memperkuat inklusi ekonomi dan keuangan, serta melindungi konsumen.

“Selain itu juga perlu memperkuat koordinasi dan sinergi pengawasan makroprudensial dengan otoritas terkait,” jelas Dito, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (30/11/2021).

Ia menilai, program strategis BI akan memperkuat efektivitas kerja sama internasional demi mendukung kebijakan BI di bidang moneter, makroprudensial, Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR), dan bidang lainnya.

Sementara itu, disebutkan Dito, empat transformasi BI untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pemulihan ekonomi nasional meliputi transformasi kebijakan, transformasi organisasi, transformasi sumber daya manusia dan budaya kerja, serta transformasi digital.

Baca juga: KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

“Bank Indonesia dalam menjalankan program strategis dan empat transformasi tersebut agar dilaksanakan dengan kinerja yang terukur, efisien, efektif dan good governance,” tegas Dito.

Menurut Dito, BI perlu mengarahkan seluruh instrumen baruan kebijakan, moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran demi mewujudkan pemulihan ekonomi nasional.

Ia pun berharap, pihak BI dapat melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar untuk meningkatkan kredit atau pembiayaan perbankan.

Baca juga: Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Kebijakan makroprudensial longgar ini untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan,” kata Dito.

Menanggapi hal itu, Gubernur BI Perry Warjiyo memberikan apresiasinya atas masukan dari Komisi XI DPR RI.

“Tentu saja kami akan memperbaiki. Oleh karena itu, dengan menyampaikan terima kasih, kami juga memohon berbagai masukan, dan arahan lebih lanjut,” ujar Perry.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke