Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Kompas.com - 29/11/2021, 19:16 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani dalam acara Inter-Parliamentary Union (IPU)DOK. Humas DPR RI Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani dalam acara Inter-Parliamentary Union (IPU)

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan, Indonesia harus siap siaga mencegah masuknya virus SARS-CoV-2 B.1.1.529 atau Omicron.

“Meski (virus) Omicron belum diketahui apakah lebih berbahaya dari (virus SARS-CoV-2) varian Delta, tapi Indonesia sudah harus siap siaga. Pemantauan risiko varian ini memang sudah seharusnya dilakukan,” tegas Puan, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (29/11/2021).

Ia meminta agar pemerintah memperketat pengawasan pelaksanaan aturan baru karantina di Indonesia demi mengantisipasi masuknya virus corona varian Omicron.

“Perketat pengawasan aturan karantina pelaku perjalanan dari luar negeri, mengingat case Omicron sudah terjadi di sejumlah negara di luar Afrika,” kata Puan.

Baca juga: Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Menurutnya, pengetatan aturan karantina juga perlu diberlakukan untuk semua suspect sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan masuknya virus Omicron.

“Aturan karantina tidak boleh hanya baik di atas kertas, tapi harus sampai ke pelaksanaannya. Oleh karenanya, pengawasan ekstra sangat diperlukan untuk menghindari imported case,” tukas Puan.

Puan tak ingin kondisi Indonesia yang sudah membalik, kembali memburuk akibat kurang mitigasi.

“Respons cepat pemerintah dari berbagai elemen masyarakat harus diimbangi dengan pengawasan ketat di berbagai pintu-pintu masuk ke Indonesia. Baik perbatasan darat, pelabuhan laut, dan bandara,” katanya.

Untuk diketahui, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menjadikan Omicron sebagai varian of concern (VoC). Artinya, virus ini masuk dalam kategori Covid-19 paling meresahkan.

Baca juga: Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Omicron pertama kali ditemukan di Botswana, Afrika Selatan, tetapi saat ini sejumlah negara di Afrika dan Hong Kong mulai melaporkan temuan kasus Covid-19 varian Omicron.

“Pemerataan vaksin harus menjadi perhatian dunia karena Omicron yang masuk dalam VoC ini bisa jadi merupakan dampak dari kurang meratanya vaksinasi secara global,” kata Puan.

Adapun kemunculan Covid-19 varian Omicron disebut terjadi akibat kurangnya vaksinasi Covid-19 di Afrika. Hal ini menyebabkan virus SARS-CoV-2 bermutasi.

“Kita harus bekerja sama untuk mencapai kesetaraan vaksin untuk semua orang dan di mana saja,” tutur Puan.

Meskipun Omicron disebut memiliki tingkat penularan lebih cepat, mempengaruhi tingkat keparahan Covid-19, dan mampu mengelabuhi daya tahan tubuh atau imun sehingga tidak terdeteksi, tetapi Puan mengimbau masyarakat agar tidak panik.

Baca juga: DPR Setujui Anggaran Operasional Bank Indonesia Rp 28,41 Triliun pada 2022

“Yang paling penting selalu terapkan protokol kesehatan (prokes). Tidak perlu takut selama kita tidak kendor prokes,” tegasnya.

Ia pun mendukung kebijakan pemerintah yang menutup pintu masuk sementara bagi warga negara asing (WNA) yang memiliki riwayat perjalanan ke negara tersebut.

Seperti diketahui, pemerintah telah menambah durasi karantina bagi WNA dari luar negeri dan WNI yang hendak kembali ke RI.

“Indonesia saat ini sudah lebih baik, jangan sampai kebobolan lagi seperti pertengahan tahun lalu. Rumah sakit penuh, obat pun sulit, pasokan oksigen kurang, dan banyak korban meninggal. Kasihan tenaga kesehatan yang sudah kelelahan,” ucap Puan.

Perihal vaksinasi Covid-19, Puan meminta agar warga yang belum divaksin dapat segera melakukan vaksinasi agar tidak mudah terpapar virus.

Ia menilai, vaksinasi menjadi salah satu jawaban dalam menghadapi virus Omicron. Karenanya, pemerintah harus mempercepat vaksinasi Covid-19 di seluruh Indonesia.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke