Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Amalia Purnama Sari
Kompas.com - Senin, 29 November 2021
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordiantor Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin saat menghadiri pertemuan dengan para petinggi Partai Komunis China (CPC) secara virtual, Senin (25/10/2021).DOK. Humas DPR RI Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordiantor Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin saat menghadiri pertemuan dengan para petinggi Partai Komunis China (CPC) secara virtual, Senin (25/10/2021).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menilai perlunya upaya penutupan akses masuk warga negara asing (WNA) guna mengantisipasi masuknya varian Covid-19 “Omicron” dari Afrika Selatan.

Gus Muhaimin menyerukan penutupan akses WNA dilakukan di pintu masuk bandara, pelabuhan, maupun perbatasan negara.

“Saya kira perlu dipertimbangkan (penutupan akses kedatangan WNA). Kita lihat Sejumlah negara mulai menutup akses, terutama dari negara-negara di bagian selatan Afrika,” kata dia, dikutip dari keterangan pers resminya, Senin (29/11/2021).

Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menambahkan, upaya pemerintah memperketat akses kedatangan pelancong internasional belum cukup jika melihat lonjakan-lonjakan kasus yang terjadi sebelumnya.

Baca juga: Muncul Varian Omicron, Jokowi: Waspada, Antisipasi Sedini Mungkin

Sebab, lanjut dia, Indonesia telah dua kali mengalami lonjakan kasus Covid-19 secara ekstrem yang dibawa oleh WNA dan warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri.

“Saya kira ini bisa menjadi pelajaran. Jangan sampai ada anggapan imported cases berisiko kecil. Itu justru membahayakan dan memperberat penanganan pandemi,” ujarnya.

Selain itu, Gus Muhaimin juga menyoroti keputusan pemerintah untuk menambah masa karantina bagi WNA dan WNI dari awalnya tiga hari menjadi tujuh hari.

“Saya mendukung penambahan masa karantina. Dari tiga hari menjadi tujuh hari dan 14 hari bagi mereka yang datang dari 10 negara poin A, yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Malawi, Angola, Zambia, dan Hongkong," jelasnya.

Baca juga: 12 Negara yang Deteksi Omicron dan yang Dilarang Masuk ke Indonesia

Dia juga mengingatkan pemerintah untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Menurutnya, kebijakan penerapan PPKM merupakan langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat dari risiko penularan Covid-19, terutama saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Pokoknya jangan sampai menyebabkan kasus Covid-19 kembali naik saat libur Nataru. Akibatnya akan berdampak buruk bukan dari sisi kesehatan saja tapi perekonomian jadi tidak berjalan,” tegas Gus Muhaimin.

Lebih lanjut, Gus Muhaimin mendorong pemerintah untuk mempercepat vaksinasi guna pembentukan herd immunity.

Baca juga: 5 Fakta Penting soal Mutasi Terbaru Covid-19, Varian Omicron

Di samping itu, ia juga mengimbau masyarakat agar tidak pilih-pilih jenis vaksin, karena semua vaksin yang disediakan pemerintah merupakan pilihan terbaik.

“Kalau masyarakat peduli dan disiplin protokol kesehatan (prokes), maka Covid-19 ini bisa dicegah dan tidak terjadi gelombang ketiga,” pintanya.

PenulisAmalia Purnama Sari
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
DPR
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh
DPR
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat
DPR
Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi
Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi
DPR
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh
DPR
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI
DPR
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua
DPR
Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik
Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik
DPR
PLN Sulit Dapat Pasokan Batu Bara, Komisi VII Minta Pemerintah Percepat Pembentukan BLU Batu Bara
PLN Sulit Dapat Pasokan Batu Bara, Komisi VII Minta Pemerintah Percepat Pembentukan BLU Batu Bara
DPR
Kondisi di Taiwan Memanas, Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI
Kondisi di Taiwan Memanas, Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI
DPR
Bos Darmex Grup Rugikan Negara Rp 78 Triliun, Komisi III Desak KPK dan Kejagung Menangkapnya
Bos Darmex Grup Rugikan Negara Rp 78 Triliun, Komisi III Desak KPK dan Kejagung Menangkapnya
DPR
Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi
Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi
DPR
BURT DPR Minta Puspanlak Laksanakan Kinerja dengan Mengacu 3 Unsur Pembentukan UU
BURT DPR Minta Puspanlak Laksanakan Kinerja dengan Mengacu 3 Unsur Pembentukan UU
DPR
TNI Gelar Latihan Militer Gabungan 12 Negara, Komisi I: Ini Berikan Banyak Manfaat
TNI Gelar Latihan Militer Gabungan 12 Negara, Komisi I: Ini Berikan Banyak Manfaat
DPR
40 Juta Motor “Bodong” Terancam Disita, DPR Minta Polri Pertimbangkan Aspek Ekonomi Masyarakat
40 Juta Motor “Bodong” Terancam Disita, DPR Minta Polri Pertimbangkan Aspek Ekonomi Masyarakat
DPR