Peduli Nasib Guru Honorer, Puan Minta Pemda Lakukan Efisiensi Anggaran

Amalia Purnama Sari
Kompas.com - Jumat, 26 November 2021
Ketua DPR RI Dr.(H.C) Puan Maharani.DOK. Humas DPR RI Ketua DPR RI Dr.(H.C) Puan Maharani.

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, saat ini pihaknya terus mendorong peningkatan kuota aparatur sipil negara (ASN) untuk guru honorer.

Ia menilai bahwa pemerintah daerah (pemda) dapat melakukan efisiensi anggaran terhadap hal yang belum terlalu penting agar dana bisa dialokasikan untuk penambahan guru.

“Kami memahami adanya keterbatasan kuota setiap daerah untuk pengangkatan guru honorer sebagai ASN. Tapi semua kembali lagi kepada komitmen kita untuk mengangkat harkat para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini,” ucap Puan, dikutip dari dpr.go.id, Jumat (26/11/2021).

Politisi Parati Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu berharap bahwa guru honorer bisa lebih diperhatikan, khususnya mereka yang telah lama mengabdi.

Baca juga: Praktik Kawin Kontrak Menjamur, Puan Janji Segera Sahkan RUU TPKS

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah memberikan afirmasi terhadap guru honorer yang mengikuti seleksi ASN dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( PPPK).

Namun, Puan meminta agar afirmasi tersebut bisa terus ditambah, agar proses pengangkatan guru honorer bisa dipercepat.

“Kami mendorong agar pemerintah semakin mempermudah seleksi guru honorer yang telah lama mendedikasikan diri mereka untuk mendidik anak-anak kita,” ucap Puan.

Selain itu, dia menilai bahwa tambahan afirmasi dalam seleksi PPPK akan membentuk penghargaan negara terhadap dedikasi guru honorer.

Baca juga: DPR Berkomitmen Sahkan RUU TPKS, Puan Ungkit Kasus Kawin Kontrak yang Tewaskan Wanita di Cianjur

Pasalnya, kata dia, kesejahteraan guru honorer sampai saat ini masih sangat kecil. Banyak dari mereka yang masih berjuang keras untuk bertahan hidup.

“Khususnya mereka yang ada di daerah pelosok negeri yang gajinya bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujarnya.

Oleh karenanya, dia meminta pemerintah segera merealisasikan komitmen untuk menyejahterakan seluruh guru. Untuk ini, DPR akan siap mengawal setiap kebijakan pemerintah terkait guru.

“Salah satu fungsi pengawasan DPR dalam masa sidang ini diarahkan kepada pengawasan program satu juta guru PPPK tahun 2021. DPR akan memastikan distribusi guru di setiap jejaring dapat terselesaikan,” harapnya.

Baca juga: Soal Pertemuan Megawati, Prabowo, Puan di Istana, Pengamat: Tidak Ada yang Salah

Lebih lanjut, Puan menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh guru yang terus berkomitmen mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa, terutama selama masa pandemi Covid-19.

Ia menyadari bahwa tugas guru dalam mengajar anak didik selama pandemi bukanlah perkara enteng. Sebab, pandemi membuat fasilitas serta sarana dan prasarana mengajar menjadi sangat terbatas.

“Di tengah pembelajaran jarak jauh, khususnya daerah yang sulit akses internet, bapak dan ibu guru tidak menyerah dan penuh tekad memastikan putra putri kita mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk para guru selama ini. Tetap semangat mengokohkan pendidikan bangsa,” harapnya.

Tidak lupa, Puan mengingatkan bahwa guru adalah ujung tombak pendidikan bangsa. Dedikasi mereka adalah perjuangan tanpa batas.

Baca juga: Soal Pertemuan Megawati-Prabowo-Puan di Istana, Ini Penjelasan Sekretariat Presiden

“Maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi para guru,” tuturnya.

PenulisAmalia Purnama Sari
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
DPR
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh
DPR
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat
DPR
Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi
Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi
DPR
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh
DPR
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI
DPR
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua
DPR
Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik
Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik
DPR
PLN Sulit Dapat Pasokan Batu Bara, Komisi VII Minta Pemerintah Percepat Pembentukan BLU Batu Bara
PLN Sulit Dapat Pasokan Batu Bara, Komisi VII Minta Pemerintah Percepat Pembentukan BLU Batu Bara
DPR
Kondisi di Taiwan Memanas, Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI
Kondisi di Taiwan Memanas, Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI
DPR
Bos Darmex Grup Rugikan Negara Rp 78 Triliun, Komisi III Desak KPK dan Kejagung Menangkapnya
Bos Darmex Grup Rugikan Negara Rp 78 Triliun, Komisi III Desak KPK dan Kejagung Menangkapnya
DPR
Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi
Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi
DPR
BURT DPR Minta Puspanlak Laksanakan Kinerja dengan Mengacu 3 Unsur Pembentukan UU
BURT DPR Minta Puspanlak Laksanakan Kinerja dengan Mengacu 3 Unsur Pembentukan UU
DPR
TNI Gelar Latihan Militer Gabungan 12 Negara, Komisi I: Ini Berikan Banyak Manfaat
TNI Gelar Latihan Militer Gabungan 12 Negara, Komisi I: Ini Berikan Banyak Manfaat
DPR
40 Juta Motor “Bodong” Terancam Disita, DPR Minta Polri Pertimbangkan Aspek Ekonomi Masyarakat
40 Juta Motor “Bodong” Terancam Disita, DPR Minta Polri Pertimbangkan Aspek Ekonomi Masyarakat
DPR