Peduli Nasib Guru Honorer, Puan Minta Pemda Lakukan Efisiensi Anggaran

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, saat ini pihaknya terus mendorong peningkatan kuota aparatur sipil negara (ASN) untuk guru honorer.

Ia menilai bahwa pemerintah daerah (pemda) dapat melakukan efisiensi anggaran terhadap hal yang belum terlalu penting agar dana bisa dialokasikan untuk penambahan guru.

“Kami memahami adanya keterbatasan kuota setiap daerah untuk pengangkatan guru honorer sebagai ASN. Tapi semua kembali lagi kepada komitmen kita untuk mengangkat harkat para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini,” ucap Puan, dikutip dari dpr.go.id, Jumat (26/11/2021).

Politisi Parati Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu berharap bahwa guru honorer bisa lebih diperhatikan, khususnya mereka yang telah lama mengabdi.

Baca juga: Praktik Kawin Kontrak Menjamur, Puan Janji Segera Sahkan RUU TPKS

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah memberikan afirmasi terhadap guru honorer yang mengikuti seleksi ASN dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( PPPK).

Namun, Puan meminta agar afirmasi tersebut bisa terus ditambah, agar proses pengangkatan guru honorer bisa dipercepat.

“Kami mendorong agar pemerintah semakin mempermudah seleksi guru honorer yang telah lama mendedikasikan diri mereka untuk mendidik anak-anak kita,” ucap Puan.

Selain itu, dia menilai bahwa tambahan afirmasi dalam seleksi PPPK akan membentuk penghargaan negara terhadap dedikasi guru honorer.

Baca juga: DPR Berkomitmen Sahkan RUU TPKS, Puan Ungkit Kasus Kawin Kontrak yang Tewaskan Wanita di Cianjur

Pasalnya, kata dia, kesejahteraan guru honorer sampai saat ini masih sangat kecil. Banyak dari mereka yang masih berjuang keras untuk bertahan hidup.

“Khususnya mereka yang ada di daerah pelosok negeri yang gajinya bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujarnya.

Oleh karenanya, dia meminta pemerintah segera merealisasikan komitmen untuk menyejahterakan seluruh guru. Untuk ini, DPR akan siap mengawal setiap kebijakan pemerintah terkait guru.

“Salah satu fungsi pengawasan DPR dalam masa sidang ini diarahkan kepada pengawasan program satu juta guru PPPK tahun 2021. DPR akan memastikan distribusi guru di setiap jejaring dapat terselesaikan,” harapnya.

Baca juga: Soal Pertemuan Megawati, Prabowo, Puan di Istana, Pengamat: Tidak Ada yang Salah

Lebih lanjut, Puan menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh guru yang terus berkomitmen mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa, terutama selama masa pandemi Covid-19.

Ia menyadari bahwa tugas guru dalam mengajar anak didik selama pandemi bukanlah perkara enteng. Sebab, pandemi membuat fasilitas serta sarana dan prasarana mengajar menjadi sangat terbatas.

“Di tengah pembelajaran jarak jauh, khususnya daerah yang sulit akses internet, bapak dan ibu guru tidak menyerah dan penuh tekad memastikan putra putri kita mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk para guru selama ini. Tetap semangat mengokohkan pendidikan bangsa,” harapnya.

Tidak lupa, Puan mengingatkan bahwa guru adalah ujung tombak pendidikan bangsa. Dedikasi mereka adalah perjuangan tanpa batas.

Baca juga: Soal Pertemuan Megawati-Prabowo-Puan di Istana, Ini Penjelasan Sekretariat Presiden

“Maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi para guru,” tuturnya.