Bukan Cuma Pertanian, KUR Didorong Komisi IX DPR Masuk ke Sektor Bernilai Tukar Rendah di Sumut
Anggota Komisi XI DPR RI Gus Gus Irawan Pasaribu, saat menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, BI, OJK, LPS, Bank Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN), di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (27/10/2021). KOMPAS.com – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Gus Irawan Pasaribu mengatakan, masyarakat Sumatera Utara ( Sumut) secara dominan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.
Pasalnya, provinsi yang terdiri dari 33 kabupaten atau kota dan jumlah penduduk sebesar 14,8 juta jiwa ini, perekonomiannya masih ditopang sektor pertanian sebesar 21 persen.
“Saya mendapatkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang menunjukkan bahwa nilai tukar petani di Sumut relatif tinggi,” ujar Irawan.
Dia mengatakan itu usai menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Sumut, perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia ( BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN), di Kota Medan, Sumut, Rabu (27/10/2021).
Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan, pada 2020 nilai tukar petani berada pada angka 109. Namun, bila ditelisik lebih jauh, jumlah ini menjadi tantangan bagi perbankan.
Baca juga: Wakil Ketua DPR Minta Pelaksanaan Tes PCR Ditata Ulang
“Bahwa itu hanya pada satu sektor saja di atas seratus persen, yakni sektor perkebunan rakyat,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Oleh karenanya, Irwan menyatakan, pihaknya akan terus memonitor dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan seperti, OJK, BI, bank-bank Himbara, dan BPD untuk bisa masuk dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sub sektor yang nilai tukarnya minus atau tekor.
“Kami berharap adanya terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh perbankan maupun regulator BI atau OJK untuk mendorong lagi pertumbuhan yang lebih besar, secara spesifik seperti pemberian KUR,” ujarnya.
Irawan menjelaskan, di sektor lain, seperti pangan, hortikultura, perikanan, hingga kelautan, nilai tukar petani dan nelayannya masih di bawah seratus persen.
Baca juga: Anggap Sebagai Tukang Stempel Pemerintah, Formappi: Segitu Tak Berdayanya DPR?
“Empat sektor itu tekor. Jadi saya mendorong agar pemberian KUR untuk sektor-sektor yang masih nilai tukar petaninya masih di bawah seratus persen,” ungkapnya.
Irawan juga mengatakan, terdapat satu lagi pertumbuhan besar. Namun, bila dilihat dari potensi data yang ditampilkan, baru 72 persen dari potensi yang ada.
“Artinya, masih ada ruang untuk ekspansi lebih cepat memenuhi 28 persen lagi,” dorong legislator daerah pemilihan Sumut II tersebut.
Merujuk pada data BPS, sebelum Covid-19 rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumut tumbuh 5,17 persen. Memasuki Covid-19 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi minus 1,07 persen.
Namun, pada triwulan II-2021 perekonomian tumbuh sebesar 4,95 persen. BI memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Sumut pada 2021 akan tumbuh di rentang 2,5-3,3 persen.
