Bukan Cuma Pertanian, KUR Didorong Komisi IX DPR Masuk ke Sektor Bernilai Tukar Rendah di Sumut

Kompas.com - 29/10/2021, 17:04 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Gus Irawan Pasaribu mengatakan, masyarakat Sumatera Utara ( Sumut) secara dominan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

Pasalnya, provinsi yang terdiri dari 33 kabupaten atau kota dan jumlah penduduk sebesar 14,8 juta jiwa ini, perekonomiannya masih ditopang sektor pertanian sebesar 21 persen.

“Saya mendapatkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang menunjukkan bahwa nilai tukar petani di Sumut relatif tinggi,” ujar Irawan.

Dia mengatakan itu usai menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Sumut, perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia ( BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN), di Kota Medan, Sumut, Rabu (27/10/2021).

Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan, pada 2020 nilai tukar petani berada pada angka 109. Namun, bila ditelisik lebih jauh, jumlah ini menjadi tantangan bagi perbankan.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Minta Pelaksanaan Tes PCR Ditata Ulang

“Bahwa itu hanya pada satu sektor saja di atas seratus persen, yakni sektor perkebunan rakyat,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Oleh karenanya, Irwan menyatakan, pihaknya akan terus memonitor dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan seperti, OJK, BI, bank-bank Himbara, dan BPD untuk bisa masuk dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sub sektor yang nilai tukarnya minus atau tekor.

“Kami berharap adanya terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh perbankan maupun regulator BI atau OJK untuk mendorong lagi pertumbuhan yang lebih besar, secara spesifik seperti pemberian KUR,” ujarnya.

Irawan menjelaskan, di sektor lain, seperti pangan, hortikultura, perikanan, hingga kelautan, nilai tukar petani dan nelayannya masih di bawah seratus persen.

Baca juga: Anggap Sebagai Tukang Stempel Pemerintah, Formappi: Segitu Tak Berdayanya DPR?

“Empat sektor itu tekor. Jadi saya mendorong agar pemberian KUR untuk sektor-sektor yang masih nilai tukar petaninya masih di bawah seratus persen,” ungkapnya.

Irawan juga mengatakan, terdapat satu lagi pertumbuhan besar. Namun, bila dilihat dari potensi data yang ditampilkan, baru 72 persen dari potensi yang ada.

“Artinya, masih ada ruang untuk ekspansi lebih cepat memenuhi 28 persen lagi,” dorong legislator daerah pemilihan Sumut II tersebut.

Merujuk pada data BPS, sebelum Covid-19 rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumut tumbuh 5,17 persen. Memasuki Covid-19 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi minus 1,07 persen.

Namun, pada triwulan II-2021 perekonomian tumbuh sebesar 4,95 persen. BI memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Sumut pada 2021 akan tumbuh di rentang 2,5-3,3 persen.

Baca juga: Jaksa Agung Kaji Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi, Anggota DPR: Tak Ada yang Salah Sepanjang Proporsional

Terkini Lainnya
Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi IV DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi IV DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

DPR
DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

DPR
Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

DPR
Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

DPR
Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

DPR
Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

DPR
Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

DPR
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke