DPR Raih Predikat Badan Publik Informatif, Puan: Ini Bukti dari Keterbukaan Parlemen

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Kamis, 28 Oktober 2021
Ketua DPR Puan Maharani membacakan Ikrar Kesaktian Pancasila dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Jumat (1/10/2021)YouTube.com/Sekretariat Presiden Ketua DPR Puan Maharani membacakan Ikrar Kesaktian Pancasila dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Jumat (1/10/2021)

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) Republik Indonesia ( RI) Puan Maharani mengatakan, penghargaan DPR sebagai Badan Publik Informatif adalah wujud komitmen menjadikan lembaga ini rumah rakyat.

Penghargaan tersebut diberikan Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021, Selasa (26/10/2021). DPR memperoleh nilai 96,52, sehingga mendapatkan predikat Badan Publik Informatif.

“Terima kasih atas anugerah yang diberikan Komisi Informasi Pusat untuk DPR RI sebagai Badan Publik Informatif. Ini bukti dari keterbukaan parlemen yang menjadi prinsip kami dalam bekerja,” ungkapnya

Puan mengatakan, sejak dilantik pada 2019, pihaknya menegaskan ingin mewujudkan parlemen yang modern dan terbuka. Dia juga berkomitmen menjadikan DPR sebagai rumah rakyat sesungguhnya.

Baca juga: Cuti Bersama Natal Dihapus, Puan: Belajar dari Lebaran Kemarin

“Agar menjadi parlemen modern, kami terus berupaya menjadikan DPR sebagai rumah rakyat yang terbuka dan aspiratif. Ini sebagai bentuk transparansi kami kepada masyarakat,” ucapnya seperti dimuat dalam dpr.go.id, Rabu (27/10/2021).

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengatakan, pihaknya memahami dukungan masyarakat ikut berperan dalam membangun parlemen yang modern dan terbuka.

Untuk itu, DPR RI terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi yang dimiliki DPR RI kepada publik.

“Ada beragam sarana yang kami buat supaya masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat terkait DPR,” ujarnya.

Puan menyebutkan, DPR RI memiliki sejumlah platform pelayanan informasi yang memudahkan keterlibatan masyarakat, seperti Sistem Informasi Legislasi (Sileg), Sistem Informasi Arsip (Siar), Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (Simas PUU).

Baca juga: Puan Minta Kemenaker Pertimbangkan Harapan Buruh Soal Kenaikan Upah Minimum 2022

Dia juga mengatakan, keterbukaan parlemen merupakan bentuk tanggung jawab DPR sebagai lembaga yang mengusulkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Politisi PDIP itu menekankan, setiap aspirasi dan masukan dari masyarakat diterima secara terbuka oleh DPR RI guna mendorong terciptanya partisipasi publik.

Menurutnya, hal tersebut penting sebagai pembuktian kinerja yang dapat betul-betul dirasakan rakyat.

Ke depan, Puan berharap, penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari KIP ini akan menambah semangat DPR untuk semakin terbuka dalam bekerja.

“DPR akan selalu menjaga kepercayaan rakyat dan secara terbuka terus menunjukkan kerja keras dan cerdas yang penuh dedikasi tinggi dalam menjalankan fungsi dan peran DPR guna memenuhi aspirasi dan harapan rakyat,” tuturnya.

Baca juga: Dukung Jokowi Tutup BUMN Tak Berkembang, Puan: Percuma Bertahan, Hanya Jadi Beban Negara

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
DPR
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh
DPR
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat
DPR
Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi
Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi
DPR
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh
DPR
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI
DPR
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua
DPR
Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik
Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik
DPR
PLN Sulit Dapat Pasokan Batu Bara, Komisi VII Minta Pemerintah Percepat Pembentukan BLU Batu Bara
PLN Sulit Dapat Pasokan Batu Bara, Komisi VII Minta Pemerintah Percepat Pembentukan BLU Batu Bara
DPR
Kondisi di Taiwan Memanas, Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI
Kondisi di Taiwan Memanas, Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI
DPR
Bos Darmex Grup Rugikan Negara Rp 78 Triliun, Komisi III Desak KPK dan Kejagung Menangkapnya
Bos Darmex Grup Rugikan Negara Rp 78 Triliun, Komisi III Desak KPK dan Kejagung Menangkapnya
DPR
Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi
Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi
DPR
BURT DPR Minta Puspanlak Laksanakan Kinerja dengan Mengacu 3 Unsur Pembentukan UU
BURT DPR Minta Puspanlak Laksanakan Kinerja dengan Mengacu 3 Unsur Pembentukan UU
DPR
TNI Gelar Latihan Militer Gabungan 12 Negara, Komisi I: Ini Berikan Banyak Manfaat
TNI Gelar Latihan Militer Gabungan 12 Negara, Komisi I: Ini Berikan Banyak Manfaat
DPR
40 Juta Motor “Bodong” Terancam Disita, DPR Minta Polri Pertimbangkan Aspek Ekonomi Masyarakat
40 Juta Motor “Bodong” Terancam Disita, DPR Minta Polri Pertimbangkan Aspek Ekonomi Masyarakat
DPR