PCR Jadi Syarat Penerbangan, Komisi V DPR Minta Pemerintah Evaluasi Inmendagri

Dwi Nur Hayati
Kompas.com - Senin, 25 Oktober 2021
Petugas kesehatan melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan RT-PCR saat  simulasi penerbangan internasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Sabtu (9/10/2021). Pengelola Bandara Ngurah Rai bekerja sama dengan Rumah Sakit Bali Jimbaran menyiapkan fasilitas 20 bilik RT-PCR dan 10 unit mesin RT-PCR dengan kapasitas 320 tes per jam sebagai salah satu tahapan yang wajib dijalani penumpang penerbangan internasional yang tiba sebelum bisa meninggalkan area terminal internasional bandara menuju hotel karantina. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/nzANTARA FOTO/FIKRI YUSUF Petugas kesehatan melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan RT-PCR saat simulasi penerbangan internasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Sabtu (9/10/2021). Pengelola Bandara Ngurah Rai bekerja sama dengan Rumah Sakit Bali Jimbaran menyiapkan fasilitas 20 bilik RT-PCR dan 10 unit mesin RT-PCR dengan kapasitas 320 tes per jam sebagai salah satu tahapan yang wajib dijalani penumpang penerbangan internasional yang tiba sebelum bisa meninggalkan area terminal internasional bandara menuju hotel karantina. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/nz

 

KOMPAS.com – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Novita Wijayanti meminta pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021.

Adapun Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 berisi tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3, 2, dan 1 di Jawa-Bali yang mengharuskan syarat tes polymerase chain reaction (PCR) untuk penerbangan.

“Saya minta tes PCR tersebut disesuaikan dengan fungsinya sebagai alat diagnosis Covid-19. Untuk skrining sebagai syarat penerbangan cukup tes swab antigen saja,” imbuh Novita seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (25/10/2021).

Terlebih, kata dia, untuk syarat penerbangan sudah mewajibkan surat vaksinasi. Jadi alangkah lebih baik bila peraturan new normal dari pemerintah dibuat dengan menyesuaikan antar-sektor.

Baca juga: PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Upaya tersebut, imbuh Novita, merupakan bentuk respons terhadap kebijakan aturan pemerintah sekaligus dukungan untuk kebangkitan sektor penerbangan di Tanah Air.

“Terutama dalam menghidupkan kembali ekonomi di lingkungan bandara yang telah lama dan paling parah terkena imbas pandemi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Novita meminta pemerintah untuk menjelaskan tentang aturan landasan Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021.

Hal terpenting, kata dia, apakah Kemendagri sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait aturan tersebut.

Baca juga: Naik Pesawat Wajib Tes PCR, Kemenhub: Tak Berlaku bagi Penerbangan ke Daerah Terpencil

“Ini hasil satuan tugas (Satgas) Covid-19 atau bagaimana? Jangan kemudian melahirkan polemik baru”, ucap Novita

Sebagai mitra kerja Kemenhub, ia mengaku turut prihatin akan dampak pandemi Covid-19 pada sektor penerbangan.

“Kami di Komisi V itu mulai senang melihat laporan Kemenhub, terutama pada sektor penerbangan. Pasalnya, selama 1,5 tahun sektor penerbangan ini paling keras mendapat hantaman pandemi.

Sebab, kata dia, semua lini ikut dirugikan karena pandemi. Mulai dari pengurangan karyawan maskapai dan petugas bandara, belum lagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan jasa travel yang gulung tikar.

Baca juga: Perpanjangan PPKM, Pakar UGM: Pelaku UMKM Banyak Gulung Tikar

Kerugian akibat pandemi, kata Novita, juga berimbas kepada daerah-daerah yang mengandalkan pariwisata, seperti Bali dan Lombok.

“Oleh karena itu, Kementerian harus bisa melihat secara holistik ketika membuat kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru jadi langkah mundur dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi tanah air. Penting komunikasi dan koordinasi antar kementerian,” imbuhnya.

PenulisDwi Nur Hayati
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Canangkan “Indonesia Mandiri Karbohidrat dan Protein”, Gus Muhaimin Ingin Indonesia Tak Impor Lagi
Canangkan “Indonesia Mandiri Karbohidrat dan Protein”, Gus Muhaimin Ingin Indonesia Tak Impor Lagi
DPR
Dorong Pemerintah Sejahterakan Rakyat, Gus Muhaimin Paparkan Tiga Hal yang Harus Dilakukan
Dorong Pemerintah Sejahterakan Rakyat, Gus Muhaimin Paparkan Tiga Hal yang Harus Dilakukan
DPR
Ziarah Makam KH Zaenal Mustofa, Gus Muhaimin Berharap Bisa Teladani Spiritnya
Ziarah Makam KH Zaenal Mustofa, Gus Muhaimin Berharap Bisa Teladani Spiritnya
DPR
Lewat KTT G20, Indonesia Diharapkan Dorong Putin Buka Jalan Perdamaian dengan Ukraina
Lewat KTT G20, Indonesia Diharapkan Dorong Putin Buka Jalan Perdamaian dengan Ukraina
DPR
Menuju Net Zero 2050, Puan Minta Anggota IPU Komitmen Adopsi Deklarasi Nusa Dua
Menuju Net Zero 2050, Puan Minta Anggota IPU Komitmen Adopsi Deklarasi Nusa Dua
DPR
Ada 1.196 Ton Sabu di Pangandaran, Komisi III DPR Minta Polri Tingkatkan Persenjataan Perang Narkoba
Ada 1.196 Ton Sabu di Pangandaran, Komisi III DPR Minta Polri Tingkatkan Persenjataan Perang Narkoba
DPR
Gus Muhaimin: Kami Ingin Rusia Jadi Lokomotif Perdamaian Tata Dunia Baru
Gus Muhaimin: Kami Ingin Rusia Jadi Lokomotif Perdamaian Tata Dunia Baru
DPR
Soroti Ketimpangan Arus Kas Pertamina, Gus Muhaimin: Perlu Regulasi agar Tak Bergantung pada Impor
Soroti Ketimpangan Arus Kas Pertamina, Gus Muhaimin: Perlu Regulasi agar Tak Bergantung pada Impor
DPR
Sidang Ke-144 IPU, Puan Bertemu Majelis Nasional Thailand Bahas Kerja Sama 2 Negara
Sidang Ke-144 IPU, Puan Bertemu Majelis Nasional Thailand Bahas Kerja Sama 2 Negara
DPR
Implementasikan Kesetaraan Gender, Puan: IPU Harus Berada di Garis Terdepan
Implementasikan Kesetaraan Gender, Puan: IPU Harus Berada di Garis Terdepan
DPR
Puan Usul Pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan Parlemen Arab
Puan Usul Pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan Parlemen Arab
DPR
Pertemuan Bilateral Parlemen Indonesia-Korea, Puan Ingin Tingkatkan Kerja Sama di Berbagai Bidang
Pertemuan Bilateral Parlemen Indonesia-Korea, Puan Ingin Tingkatkan Kerja Sama di Berbagai Bidang
DPR
Sidang Ke-144 IPU, Puan Ajak Anggota Buat Komitmen Aksi Selamatkan Dunia dari Krisis Iklim
Sidang Ke-144 IPU, Puan Ajak Anggota Buat Komitmen Aksi Selamatkan Dunia dari Krisis Iklim
DPR
Sidang Ke-144 IPU Bahas Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir, Puan: Cegah Pengembangan Senjata Nuklir
Sidang Ke-144 IPU Bahas Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir, Puan: Cegah Pengembangan Senjata Nuklir
DPR
Puan Turun Langsung Siapkan IPU Ke-144, Manajer Westin Nusa Dua: Beliau Sangat Profesional
Puan Turun Langsung Siapkan IPU Ke-144, Manajer Westin Nusa Dua: Beliau Sangat Profesional
DPR