Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, tapi Rakyat Pemiliknya

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Selasa, 19 Oktober 2021
Kegiatan Reses II Tahun Anggaran 2021 di kantor Bupati Simalungun, Senin (18/10/2021).
DOK. Humas DPR RI Kegiatan Reses II Tahun Anggaran 2021 di kantor Bupati Simalungun, Senin (18/10/2021).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, pemerintah merupakan pihak yang menguasai tanah dalam hal pertanahan. Namun kepemilikan tanah sepenuhnya adalah rakyat.

Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Karena Negara hanya menguasai tanah, sedangkan kepemilikannya tetap masyarakat. Karena tanah harus pro rakyat, tanah untuk menyejahterakan rakyat," tegasnya.

Dia mengatakan itu dalam kegiatan Reses II Tahun Anggaran 2021 di kantor Bupati Simalungun, Senin (18/10/2021).

Oleh karenanya, Junimart kembali mendesak Badan Pertanahan Nasional dan Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) mempercepat proses pembuatan sertifikat kepemilikan tanah masyarakat yang telah memenuhi persyaratan.

Baca juga: Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Dia menjelaskan, hal tersebut bertujuan menekan angka konflik horizontal di tengah masyarakat yang disebabkan masalah pertanahan.

Junimart menegaskan, proses pembuatan sertifikat kepemilikan tanah masyarakat harus dipercepat dan dijadikan prioritas.

“Jangan sampai sebaliknya, hingga ada masyarakat yang merasa dipersulit. Ini harus, untuk mencegah konflik di tengah masyarakat akibat masalah pertanahan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Reses ini turut dihadiri Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, Wakil Bupati Zonny Waldi, Kepala Kantor BPN/ATR Simalungun Jusen Faber Damanik, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Simalungun, dan Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) Simalungun.

Baca juga: Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Pada kesempatan ini, Junimart meminta Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Simalungun bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam setiap proses percepatan pembuatan sertifikat kepemilikan tanah masyarakat.

Politisi PDI-Perjuangan itu berharap, konflik-konflik pertanahan sebagaimana yang terjadi di berbagai daerah tidak terjadi di kabupaten Simalungun.

"Supaya di Simalungun tidak terjadi seperti di Riau, di mana ada ribuan sertifikat tanah masyarakat dibatalkan dan menjadi hak guna usaha (HGU) jadi kawasan hutan,” ujar politisi yang akrab dijuluki Banteng Simalungun itu.

Junimart mengatakan, tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengurusi hutan, bukan meniadakan hak atas tanah rakyat. Oleh karena itu, hal tersebut tidak diharapkan terjadi di Kabupaten Simalungun.

Baca juga: Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Indef: Harusnya Bebas dari Unsur Politis

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol
DPR
Puan: Mari Perjuangkan agar RUU TPKS Bisa Segera Disahkan
Puan: Mari Perjuangkan agar RUU TPKS Bisa Segera Disahkan
DPR
DPR Akan Bentuk Panja Khusus untuk Pantau Kenaikan Biaya Haji
DPR Akan Bentuk Panja Khusus untuk Pantau Kenaikan Biaya Haji
DPR
Peduli Nasib Guru Honorer, Puan Minta Pemda Lakukan Efisiensi Anggaran
Peduli Nasib Guru Honorer, Puan Minta Pemda Lakukan Efisiensi Anggaran
DPR
RUU HKPD Siap Dibahas di Rapat Paripurna, Puteri Anetta Minta RUU Ini Jamin Otonomi Daerah
RUU HKPD Siap Dibahas di Rapat Paripurna, Puteri Anetta Minta RUU Ini Jamin Otonomi Daerah
DPR
Praktik Kawin Kontrak Menjamur, Puan Janji Segera Sahkan RUU TPKS
Praktik Kawin Kontrak Menjamur, Puan Janji Segera Sahkan RUU TPKS
DPR
Dirotasi ke Komisi VII DPR, Herman Hery: Saya Tinggalkan Komisi III dengan Rasa Bangga
Dirotasi ke Komisi VII DPR, Herman Hery: Saya Tinggalkan Komisi III dengan Rasa Bangga
DPR
Prihatin Nasib 500.000 Warga Pemilik “Surat Ijo” di Surabaya, Junimart Girsang: Akan Kami Perjuangkan
Prihatin Nasib 500.000 Warga Pemilik “Surat Ijo” di Surabaya, Junimart Girsang: Akan Kami Perjuangkan
DPR
Junimart Girsang Minta Kemendagri Cabut Izin Ormas yang Meresahkan Masyarakat
Junimart Girsang Minta Kemendagri Cabut Izin Ormas yang Meresahkan Masyarakat
DPR
Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Baru, Puan: Semoga Makin Dekat dengan Rakyat
Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Baru, Puan: Semoga Makin Dekat dengan Rakyat
DPR
Puan Sebut Dedikasi Muhammadiyah Datangkan Banyak Manfaat untuk Rakyat
Puan Sebut Dedikasi Muhammadiyah Datangkan Banyak Manfaat untuk Rakyat
DPR
Junimart Girsang Sebut Proses Pemilu 2024 Dapat Dipersingkat
Junimart Girsang Sebut Proses Pemilu 2024 Dapat Dipersingkat
DPR
Pejabat Kementan Kenakan Baju Partai, Junimart Girsang: Sebaiknya Dipecat Saja
Pejabat Kementan Kenakan Baju Partai, Junimart Girsang: Sebaiknya Dipecat Saja
DPR
Puan Minta Pertamina Usut Tuntas Penyebab Kebakaran Kilang Minyak Cilacap
Puan Minta Pertamina Usut Tuntas Penyebab Kebakaran Kilang Minyak Cilacap
DPR
Puan Minta Pemenang Piala KBPP Polri Wakili RI di Turnamen Internasional
Puan Minta Pemenang Piala KBPP Polri Wakili RI di Turnamen Internasional
DPR