Pinjol Ilegal Kian Meresahkan, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah dan OJK Perkuat Perbankan untuk Rakyat Kecil

Kompas.com - 13/10/2021, 12:26 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/10/2021).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/10/2021).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya berupaya mendorong pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar segera memperkuat perbankan untuk rakyat kecil, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Upaya tersebut dilakukan sebagai solusi untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam pengajuan pinjaman. Sebab, saat ini tengah marak penipuan pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah meresahkan masyarakat.

"Oleh karena itu, berikan akses dan prosedur yang lebih mudah serta perluas jangkauan hingga ke seluruh pelosok negeri," imbuh Dasco seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (13/10/2021).

Terkait maraknya pinjol ilegal, Ketua Harian Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini meminta agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan OJK menindak tegas pelaku penipuan.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Polri dan OJK Tindak Tegas Pinjol Ilegal yang Resahkan Masyarakat

"Masalah pinjaman online ilegal adalah permasalahan krusial dan meresahkan masyarakat. Ada yang terganggu secara psikis, depresi, bahkan bunuh diri karena merasa tertekan," ujar Dasco yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Dasco turut memberikan apresiasi terhadap sikap tegas dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam acara “OJK Virtual Innovation Day 2021” mengenai maraknya penipuan pinjol dan tindak pidana keuangan digital yang menjerat dengan bunga tinggi kepada masyarakat.

Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini marak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan aksi-aksi penipuan seperti pinjol ilegal berbasis digital.

Baca juga: Kapolri: Pinjol Ilegal Rugikan Masyarakat, Perlu Upaya Penanganan Khusus

"Saya pikir, tidak hanya pelaku saja tetapi pihak kepolisian juga harus memberikan efek jera kepada para investor dari pinjol ilegal yang kerap melakukan aksi teror kepada masyarakat sebagai korban pinjaman online," tutur Dasco.

 

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke