Puan Berharap Pembukaan Akses Turis Asing ke Bali Dongkrak Perekonomian Masyarakat

Kompas.com - 12/10/2021, 14:40 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharanidpr.go.id Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani berharap pemerintah bisa mengatur pembukaan akses untuk turis asing sehingga bisa berdampak terhadap perekonomian masyarakat di Bali, khususnya bagi mereka yang berada di level usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Agar UMKM pun kembali bertumbuh, khususnya di sektor pariwisata. Kios-kios di tempat wisata juga kembali hidup,” ujar Puan dalam keterangan pers resminya, dikutip Kompas.com, Selasa (12/10/2021).

Puan yakin, dengan peningkatan ekonomi rakyat, perekonomian daerah juga akan tumbuh, sehingga kesejahteraan akan semakin membaik.

Oleh karenanya, dia menyambut baik rencana pembukaan kembali akses Bali bagi wisatawan mancanegara (wisman) pada Kamis (14/10/2021) mendatang.

"Semoga 'pembukaan pintu' Bali ini bisa mendatangkan banyak manfaat bagi rakyat setempat," harapnya.

Baca juga: Menengok Bali Jelang Dibuka buat Turis Asing

Selain itu, Puan menyebutkan, penutupan akses masuk bagi turis asing sekaligus penutupan tempat wisata sangat berdampak terhadap sektor pariwisata di Bali. Sebab, sebagian besar masyarakatnya sangat mengantungkan perekonomian mereka di sektor ini.

Adapun dampak dari berhentinya berbagai jenis usaha yang berafiliasi dengan pariwisata, meliputi perdagangan besar dan eceran, fasilitas akomodasi, makanan-minuman, industri jasa, transportasi, hingga industri pengolahan.

Terhentinya sektor pariwisata pun membuat ekonomi banyak warga Bali merosot drastis.

“Maka rencana dibukanya kembali akses untuk wisman harus membuat ekonomi masyarakat kembali menggeliat,” kata Puan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah yang baik akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Paparkan Isu Prioritas Presidensi G20 2022 di Indonesia, Puan Minta Dukungan Anggota G20

Maka dari itu itu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus bahu-membahu mempersiapkan dibukanya kembali sektor pariwisata agar Indonesia tidak lagi mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi.

“Tak hanya untuk memulihkan sektor pariwisata, tetapi juga untuk membangun optimisme UMKM. Saat sektor-sektor perekonomian kembali bergerak, pada akhirnya rakyat yang akan mendapatkan manfaat,” tuturnya.

Terkait pembukaan akses untuk turis asing ke Pulau Dewata, ada beberapa syarat yang harus diikuti wisatawan mancanegara.

Beberapa kriteria itu, di antaranya sudah vaksin lengkap, menjalani tes kesehatan termasuk harus terbebas dari Covid-19, hingga karantina selama 5-8 hari dengan biaya sendiri sebelum bisa bebas berwisata di Bali.

Baca juga: Ini Syarat Turis Asing Bisa ke Bali Mulai 14 Oktober 2021

Puan pun mengingatkan, petugas yang berwajib betul-betul memastikan turis asing menjalani seluruh tahapan syarat tersebut.

“Beberapa negara lain juga melakukan hal serupa. Semua tahapan ini harus dijalani sesuai ketentuan, sehingga kita bisa menghindari terjadinya imported case, dan warga Bali juga merasa aman dengan kehadiran para wisatawan asing,” sebutnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu juga meminta agar fasilitas protokol kesehatan (prokes) di Bandara Internasional Ngurah Rai sebagai pintu masuk turis asing bisa terus dipenuhi.

Selain tes fisik, pemeriksaan dokumen kesehatan hingga keimigrasian harus dilakukan secara detail dan akurat.

Baca juga: Puan Minta Negara G20 Jadi Contoh Upaya Pembangunan Ekonomi Hijau

“Saya yakin pemerintah sudah mempersiapkan sebaik-baiknya. Namun saya mengingatkan agar pengawasan yang ketat selalu dilakukan, termasuk di tempat-tempat wisata,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke