Ketua Komisi III DPR Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur

Alek Kurniawan
Kompas.com - Sabtu, 9 Oktober 2021
Ilustrasi.Shutterstock Ilustrasi.

KOMPAS.com – Kasus dugaan pemerkosaan yang dialami tiga orang anak berusia di bawah 10 tahun di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada 2019 baru-baru ini viral di media sosial.

Berdasarkan laporan ibu kandung ketiga anak, terduga pelaku merupakan ayah kandung mereka sendiri. Kepolisian Resort (Polres) Luwu Timur dikabarkan telah menutup kasus ini karena barang bukti yang ada dianggap lemah.

Melihat kejadian tersebut, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Herry meminta kepolisian untuk transparan dalam mengungkap kasus dugaan pemerkosaan tersebut.

Menurut Herman, hal ini bukan semata demi memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian, tetapi untuk memberikan keadilan kepada semua pihak.

Baca juga: Kuasa Hukum Harap Mabes Polri Tangani Kasus Pemerkosaan 3 Anak di Luwu Timur

Ia pun berharap, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat segera memerintahkan jajarannya untuk membuka kembali kasus dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur jika ditemukan bukti baru.

“Lakukan penyelidikan menyeluruh sesuai prosedur yang benar dan ungkap kasus ini dengan sebenar-benarnya," kata Herman dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (9/10/2021).

Baca juga: Desakan untuk Membuka Kembali Penyelidikan Perkara Dugaan Pemerkosaan 3 Anak di Luwu Timur Menguat

Kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, tambah Herman, harus menjadi perhatian bagi masyarakat karena ini merupakan kejahatan yang sangat serius.

“Aparat penegak hukum harus memastikan tidak ada ruang sekecil apa pun bagi mereka yang melakukan kejahatan keji. Terlebih, pelaku berpikir bisa lolos dari jerat hukum setelah melakukannya," ucap politikus dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.

Herman juga meminta petugas kepolisian untuk menyelesaikan kasus dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur secara profesional.

Baca juga: Kasus Pemerkosaan 3 Anak di Luwu Timur, Diabaikan Polres hingga Istana Turun Tangan

"Kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, harus diselesaikan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Pastikan pelakunya mendapat hukuman. Di saat yang sama, polisi juga harus melindungi identitas korban dan anak. Utamakan kepentingan terbaik mereka," kata Herman.

Aparat kepolisian, imbuh Herman, harus bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada semua pihak. Dengan cara ini, rasa keadilan di masyarakat bisa dipulihkan, termasuk kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.

Baca juga: Pemerkosaan 3 Anak di Luwu Timur: Ayah Bisa Dipecat, Kasus Dibuka Lagi

Jika kasus tersebut dibuka kembali, Herman mengimbau kepada masyarakat untuk mengawal jalannya penyelidikan hingga ditemui titik terang perkara sebenarnya.

"Di sisi lain, saya memberi apresiasi kepada masyarakat yang telah bersuara lewat media sosial hingga kasus ini mengemuka kembali. Bila kasus ini dibuka saat ada bukti baru, mari bersama-sama kawal perkembangannya hingga ditemukan kejelasan atas kejadian sebenarnya," tuturnya.

PenulisAlek Kurniawan
EditorAgung Dwi E
Terkini Lainnya
Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren
Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren
DPR
Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur
Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur
DPR
PKB Nilai Aturan Wajib PCR bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan
PKB Nilai Aturan Wajib PCR bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan
DPR
HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia
HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia
DPR
Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, tapi Rakyat Pemiliknya
Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, tapi Rakyat Pemiliknya
DPR
Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV
Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV
DPR
Tak Ada Bendera Indonesia di Thomas Cup, Puan: Sesungguhnya Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua
Tak Ada Bendera Indonesia di Thomas Cup, Puan: Sesungguhnya Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua
DPR
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat
DPR
Aplikasi Pinjol Ilegal Masih Marak, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Lakukan Ini
Aplikasi Pinjol Ilegal Masih Marak, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Lakukan Ini
DPR
Pinjol Ilegal Kian Meresahkan, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah dan OJK Perkuat Perbankan untuk Rakyat Kecil
Pinjol Ilegal Kian Meresahkan, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah dan OJK Perkuat Perbankan untuk Rakyat Kecil
DPR
Puan Berharap Pembukaan Akses Turis Asing ke Bali Dongkrak Perekonomian Masyarakat
Puan Berharap Pembukaan Akses Turis Asing ke Bali Dongkrak Perekonomian Masyarakat
DPR
Ketua Komisi III DPR Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur
Ketua Komisi III DPR Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur
DPR
Paparkan Isu Prioritas Presidensi G20 2022 di Indonesia, Puan Minta Dukungan Anggota G20
Paparkan Isu Prioritas Presidensi G20 2022 di Indonesia, Puan Minta Dukungan Anggota G20
DPR
Pemerintah Pangkas Durasi Karantina Wisman, DPR: Ini Langkah Positif untuk Bali
Pemerintah Pangkas Durasi Karantina Wisman, DPR: Ini Langkah Positif untuk Bali
DPR
Puan Minta Negara G20 Jadi Contoh Upaya Pembangunan Ekonomi Hijau
Puan Minta Negara G20 Jadi Contoh Upaya Pembangunan Ekonomi Hijau
DPR