Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kualitas Belanja Penanganan Pandemi Covid-19

Amalia Purnama Sari
Kompas.com - Kamis, 7 Oktober 2021
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharanidpr.go.id Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas belanja dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Tahun Anggaran 2022 agar dilaksanakan secara responsif dalam menghadapi dinamika dan risiko pandemi Covid-19 yang terus berubah,” terang Puan, dikutip dari keterangan pers resmi DPR, Kamis (7/10/2021).

Sejumlah langkah itu, sebut dia, penting dilakukan demi perbaikan strategi penanganan Covid-19 dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah harus terus melakukan perbaikan strategi penanganan Covid-19 untuk mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi,” pintanya.

Baca juga: Puan Hadiri Forum Parlemen G20 di Roma, Apa Tujuan dan Agendanya?

Hal tersebut disampaikan Puan dalam agenda Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, Kamis.

Usai rapat penutupan tersebut, DPR rencananya akan memasuki masa reses yang dimulai pada Jumat (8/10/2021) hingga Minggu (31/10/2021).

Dalam rapat paripurna itu, Puan hadir secara virtual karena saat ini dirinya sedang berada di Roma, Italia, untuk mengikuti Seventh Group of 20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20).

Adapun pidato penutupan masa sidang akan dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Puan Akan Hadiri Pertemuan Parlemen Negara-negara G20 di Roma

Sebelum penutupan masa sidang, DPR akan melakukan sejumlah pembahasan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut penuturan Puan, salah satu agenda rapat paripuran hari ini adalah mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi terhadap sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) Komisi II DPR.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR, pengambilan keputusan soal persetujuan perpanjangan terhadap RUU tentang Penanggulangan Bencana, serta RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Selanjutnya akan ada pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” sebut Puan dalam sambutannya.

Baca juga: Puan Jajal Jet Tempur TNI AU dan Peroleh Wing Kehormatan

Ia melanjutkan, meski awal masa persidangan dilakukan di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level empat, DPR telah mengefektifkan pelaksanaan fungsi dan tugas konstitusionalnya dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan (prokes).

Tidak lupa, Puan mengajak seluruh anggota DPR agar dapat ikut mengambil peran dan tanggung jawab dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Dan memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan, ikut mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi rakyat di daerah pemilihan masing-masing,” pesan Puan kepada jajarannya.

Mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut turut menambahkan bahwa saat ini pihaknya telah menyelesaikan pembahasan tiga RUU yang telah disahkan menjadi Undang-undang (UU).

Baca juga: Koordinator MAKI Gugat Lagi Puan ke PTUN Jakarta Terkait Seleksi Anggota BPK

“DPR bersama pemerintah telah mengesahkan UU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 pada masa sidang ini,” tuturnya.

PenulisAmalia Purnama Sari
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren
Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren
DPR
Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur
Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur
DPR
PKB Nilai Aturan Wajib PCR bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan
PKB Nilai Aturan Wajib PCR bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan
DPR
HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia
HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia
DPR
Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, tapi Rakyat Pemiliknya
Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, tapi Rakyat Pemiliknya
DPR
Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV
Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV
DPR
Tak Ada Bendera Indonesia di Thomas Cup, Puan: Sesungguhnya Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua
Tak Ada Bendera Indonesia di Thomas Cup, Puan: Sesungguhnya Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua
DPR
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat
DPR
Aplikasi Pinjol Ilegal Masih Marak, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Lakukan Ini
Aplikasi Pinjol Ilegal Masih Marak, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Lakukan Ini
DPR
Pinjol Ilegal Kian Meresahkan, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah dan OJK Perkuat Perbankan untuk Rakyat Kecil
Pinjol Ilegal Kian Meresahkan, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah dan OJK Perkuat Perbankan untuk Rakyat Kecil
DPR
Puan Berharap Pembukaan Akses Turis Asing ke Bali Dongkrak Perekonomian Masyarakat
Puan Berharap Pembukaan Akses Turis Asing ke Bali Dongkrak Perekonomian Masyarakat
DPR
Ketua Komisi III DPR Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur
Ketua Komisi III DPR Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur
DPR
Paparkan Isu Prioritas Presidensi G20 2022 di Indonesia, Puan Minta Dukungan Anggota G20
Paparkan Isu Prioritas Presidensi G20 2022 di Indonesia, Puan Minta Dukungan Anggota G20
DPR
Pemerintah Pangkas Durasi Karantina Wisman, DPR: Ini Langkah Positif untuk Bali
Pemerintah Pangkas Durasi Karantina Wisman, DPR: Ini Langkah Positif untuk Bali
DPR
Puan Minta Negara G20 Jadi Contoh Upaya Pembangunan Ekonomi Hijau
Puan Minta Negara G20 Jadi Contoh Upaya Pembangunan Ekonomi Hijau
DPR