Puan Tegaskan Kekuatan Pertanahan Nasional Ditentukan Prajurit TNI yang Andal

Kompas.com - 30/06/2021, 12:50 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani usai memberikan kuliah umum dan pembekalan kepada Perwira Siswa Pendidikan Reguler ke-60 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Tribun Gedung E Mabes TNI AD. DOK. Kresno/nvl (dpr.go.id) Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani usai memberikan kuliah umum dan pembekalan kepada Perwira Siswa Pendidikan Reguler ke-60 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Tribun Gedung E Mabes TNI AD.

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan, kekuatan pertahanan nasional membutuhkan strategi geopolitik, kekuatan alutsista, serta industri pertahanan yang ditentukan dari keunggulan sumber daya manusia (SDM).

Dalam hal ini adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia ( TNI) yang andal, cinta tanah air, setia pada pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan bhineka tunggal Ika sebagai rasa kebersamaan rakyat Indonesia.

“Membangun prajurit TNI Angkatan Darat ( AD) yang andal perlu terus dilakukan melalui pendidikan, penugasan lapangan, maupun kegiatan khusus untuk dapat meningkatkan profesionalitas, menguasai teknologi, mampu berpikir strategis, dan berjiwa Indonesia,” ungkapnya.

Puan mengatakan itu saat memberikan kuliah umum dan pembekalan kepada Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler ke-60 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Tribun Gedung E Mabes TNI AD, Jakarta, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Puan Harap Vaksinasi Anak Bentuk Imunitas Kuat untuk Lawan Covid-19

Dia mengatakan, DPR memperhatikan dan berkomitmen tinggi untuk terus meningkatkan kesejahteraan prajurit, yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, punya rumah, dan anak-anak prajurit bisa sekolah.

“Bagaimana prajurit bisa tenang di garda terdepan kalau keluarganya enggak sejahtera?” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Puan menyampaikan, Seskoad sebagai lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI AD memiliki peran strategis dalam menyiapkan think tank dan pusat pemikiran strategis AD.

Menurutnya, isu nasional yang harus menjadi fokus Seskoad dalam bidang pertahanan matra darat. Pertama tentang medan perang di era disrupsi digital yang terdiri dari ancaman separatisme, terorisme, dan disintegrasi bangsa;

Kedua tentang kemampuan dan kekuatan TNI yang adaptif dalam menghadapi berkembangnya berbagai ancaman.

Baca juga: Berikan Kuliah Umum di Sesko AU Lembang, Puan: Yakinkan TNI Bisa Lindungi Rakyat

Lalu ketiga terkait Minimum Essential Force (MEF) pertahanan negara aspek matra darat yang akan berakhir pada 2024. Untuk itu, Seskoad harus menyiapkan konsep postur TNI AD ke depan.

Konsep tersebut harus memasukkan berbagai faktor perkembangan terakhir, baik dari aspek geopolitik, perkembangan teknologi (IT dan artificial intelligence), serta bentuk ancaman baru terhadap kedaulatan negara serta operasi militer lainnya.

Puan juga menyadari, membangun postur pertahanan militer yang ideal tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat dan seringkali berada dalam situasi yang dinamis, sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, hakikat, dan bentuk ancaman.

Perubahan juga disebabkan dinamika kepentingan dan prioritas keamanan nasional, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan pembiayaan negara.

“Faktor dinamis tersebut menyebabkan pertahanan negara senantiasa memerlukan sebuah proses evaluasi strategis yang dilakukan secara menyeluruh,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut.

Baca juga: Soal PPKM Mikro Darurat, Anggota DPR: Penggantian Nama Bukan Esensi, yang Penting Aksi

Oleh karena itu, dia mengimbau perwira TNI AD melalui Seskoad dapat menggali berbagai strategi geopolitik, strategi diplomasi negara industri alutsista, serta kekuatan dan potensi nasional yang diperlukan untuk membangun pertahanan negara matra darat yang kuat.

Ujung tombak industri pertahanan

Dalam acara yang mengangkat tema “Pembangunan Karakter Bangsa dalam Menghadapi Arus Globalisasi” itu, Puan juga menyampaikan pentingnya menguatkan industri pertahanan dalam negeri sebagai salah satu cara memenuhi ketersediaan alat peralatan pertahanan nasional.

Menurutnya, hal itu adalah komitmen yang harus diwujudkan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Puan menjelaskan, UU tersebut dibentuk untuk mewujudkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan secara mandiri yang didukung kemampuan industri pertahanan nasional dan memajukan keunggulan sumber daya manusianya.

Baca juga: Ketua DPR: Industri Pertahanan Nasional Ujung Tombak Pengembangan Sistem Pertahanan

Industri pertahanan menjadi salah satu ujung tombak dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri untuk memenuhi kualitas dan kuantitas alutsista,” terangnya.

Pengembangan sistem pertahanan tersebut, lanjutnya, juga sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi, serta membangun detterence effect terhadap negara lain.

Puan menambahkan, negara yang memiliki industri pertahanan kuat dan maju memiliki keuntungan lebih dalam mengendalikan arah politik. Hal ini pun dianggap dapat berpengaruh terhadap hubungan diplomatik.

Menurut perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI ini, industri pertahanan nasional saat ini masih memiliki keterbatasan kapasitas produksi dan penguasaan teknologi militer.

Oleh karena itu, pembangunan industri pertahanan nasional diperlukan strategi diplomasi yang kuat, terutama dengan negara-negara yang lebih dulu unggul di bidang teknologi militer.

Baca juga: Kritik KSP Bahas Ibu Kota Baru Saat Pandemi, Anggota DPR: Masyarakat Sedang Menderita

Meski demikian, alumni Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia tersebut menegaskan, diplomasi Indonesia harus teguh pada prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif.

“Kita berhak menentukan arah kebijakan, sikap, kedaulatan, dan tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain,” tegas Puan.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke