Vaksinasi Indonesia Tertinggal dari Negara Lain, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Ajak Tokoh Agama untuk Sosialisasikan

Kompas.com - 24/06/2021, 12:23 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI.DOK. dpr.go.id (Andri/Man) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI.

KOMPAS.com – Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia relatif tertinggal dari beberapa negara lain.

Vaksinasi di India, misalnya saat ini sudah menyentuh angka 232.744.813 warga untuk vaksin dosis pertama atau hampir 17 persen dari total populasi. Kemudian, vaksinasi di China sudah menyentuh lebih dari 1 miliar penduduk.

“Sedangkan di Indonesia vaksinasi dosis pertama masih baru menyentuh 24 jutaan warga. Target sejuta vaksinasi per hari juga masih belum terealisasi,” kata orang yang akrab disapa Gus Muhaimin, Kamis (24/6/2021).

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengakui, masih ada sebagian masyarakat yang menolak untuk mendapatkan vaksinasi.

Riset Universitas Padjajaran melaporkan, setidaknya masih ada 30 persen masyarakat menolak vaksinasi.

Baca juga: Pemerintah Minta DPR Bahas Isu Krusial dalam RKUHP, Jangan Langsung Sahkan

Gus Muhaimin pun menyarankan agar pemerintah mengandeng tokoh-tokoh agama untuk menyosialisasikan pentingnya vaksinasi.

“Dalam hemat saya peran tokoh agama ini harus lebih ditingkatkan untuk menyosialisaikan pentingnya vaksinasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com,

Menurutnya, salah satu alasan masyarakat menolak vaksinasi karena keyakinan. Oleh karenanya, masalah ini harus didekati lewat keyakinan pula.

Terkait lonjakan kasus Covid-19 dalam dua pekan terakhir, Gus Muhaimin meminta pemerintah memanfaatkan poliklinik desa (Polindes) sebagai sentra vaksinasi.

“Kami meminta pemerintah terus menggenjot upaya vaksinasi Covid-19. Manfaatkan poliklinik desa sebagai sentra vaksinasi agar daya jangkaunya lebih luas dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Soal RKUHP, Komisi III DPR Hanya Akan Bahas Pasal-pasal Krusial

Dia menjelaskan, sentra vaksinasi saat ini masih terpusat di puskemas. Padahal sebagian besar keberadaan Puskesmas ada di tingkat kecamatan. Situasi ini pun membuat sebagian masyarakat enggan untuk mengikuti program vaksinasi.

“Salah satu kendala belum optimalnya program vaksinasi adalah masyarakat di pedesaan kesulitan mengakses sentra vaksinasi yang berbasis puskemas,” sebutnya.

Maka dari itu, pemerintah harus memikirkan bagaimana membuat polindes yang jangkauannya lebih dekat dengan masyarakat bisa menjadi sentra vaksinasi.

Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan, saat ini stok vaksin di Indonesia relatif aman. Akhir pekan lalu Indonesia kembali menerima 10 juta dosis vaksin corona produksi Sinovac dalam bentuk bahan baku atau bulk.

Dengan kedatangan vaksin ini, jumlah total vaksin yang telah diterima Indonesia sejauh ini sebanyak 104.728.400 dosis.

Baca juga: 105 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, Termasuk 17 Anggota Dewan

Rinciannya, yaitu 94,5 juta dosis vaksin produksi Sinovac, 8.228.400 dosis vaksin AstraZeneca, dan 2 juta dosis vaksin Sinopharm.

“Ketersediaan vaksin bisa dikatakan aman. Saat ini tinggal bagaimana kita memaksimalkan daya jangkau vaksinasinya sehingga bisa menyentuh ke setiap lapisan masyarakat,” katanya.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke