Merujuk Rencana Strategis MEF, Puan Nyatakan Alutsista TNI Harus Diperbarui

Dwi Nur Hayati
Kompas.com - Kamis, 3 Juni 2021
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat memberikan kuliah umum di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Jakarta, Rabu (2/6/2021). 
DOK. Humas DPR RI Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat memberikan kuliah umum di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Jakarta, Rabu (2/6/2021).

 

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan, kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia ( TNI) harus diperbarui dan dimodernisasi.

Pembaharuan itu, kata dia, dengan merujuk pada rencana strategis minimum essential force (MEF) yang akan berakhir pada 2024.

“Akan kami bicarakan melalui Komisi I, apa saja yang dibutuhkan oleh TNI? Tidak bisa jika pengadaan alutsista tak sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah negara,” ujar Puan dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (3/6/2021).

Oleh karenanya, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) Perjuangan ini menegaskan, pemenuhan kebutuhan alutsista harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik negara.

Baca juga: Polemik Pengadaan Alutsista Rp 1,75 Kuadriliun dan Pentingnya Argumentasi Kemenhan

“Harus sesuai karakteristik, potensi ancaman, dan geopolitik,” imbuh Puan saat memberikan kuliah umum di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Untuk itu, ia meminta agar pembelian alutsista bukan dari barang bekas. Terlebih, pascaperistiwa Kapal Selam Republik Indonesia (KRI) Nanggala.

Puan mengaku, parlemen mendukung dan mendorong terpenuhinya kebutuhan alutsista TNI untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.

Baca juga: Ketua DPR: RI Bisa Jadi Bangsa Besar jika Berpegang pada Pancasila

Ia menyampaikan, hal itu sekaligus untuk menanggapi rancangan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI Tahun 2020-2024.

Sebelumnya, rancangan itu telah menuai perhatian luas karena nilai kebutuhannya mencapai Rp 1.788 triliun.

“Rancangan Alpalhankam itu akan dibicarakan DPR RI melalui Komisi I,” ucap Puan.

Dibutuhkan cara pandang geopolitik

Dalam kesempatan tersebut, Puan menyampaikan, bahwa membangun pertahanan negara dibutuhkan cara pandang geopolitik yang menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan.

Dengan begitu, sebut dia, kebijakan strategis pertahanan negara juga diarahkan pada pembangunan pertahanan maritim Indonesia.

“Maka pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut (AL) sebagai komponen utama pertahanan negara di laut adalah suatu kebutuhan dalam pembangunan pertahanan negara. Hal ini sekaligus sebagai salah satu komponen kekuatan maritim,” ujar Puan.

Ia menegaskan, DPR RI turut mendukung upaya membangun kekuatan TNI untuk melaksanakan pertahanan negara.

Baca juga: Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Menurut Puan, salah satu upaya negara untuk memenuhi ketersediaan peralatan pertahanan adalah dengan memperkuat industri pertahanan sesuai Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan.

“Kekuatan pertahanan negara juga sangat membutuhkan sumber daya manusia (SDM), prajurit TNI, yang tidak hanya andal namun juga memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Puan berharap, Seskoal dapat melaksanakan peran strategis dalam mempersiapkan think tank dan center of excellence on naval and maritime science.

Pasalnya, Seskoal merupakan lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI AL.

Baca juga: [POPULER NASIONAL] BREAKING NEWS: Penangkapan Munarman | Komandan Seskoal Pernah Alami Blackout di KRI Nanggala

Adapun beberapa isu nasional yang menurut Puan perlu menjadi fokus dan atensi Seskoal sebagai lembaga think tank dalam bidang pertahanan matra laut, di antaranya agenda Indonesia sebagai poros maritim dunia, menuntaskan pengamanan wilayah batas maritim dengan 10 negara tetangga, maritime security; serta MEF pertahanan negara aspek matra laut yang akan berakhir pada 2024

PenulisDwi Nur Hayati
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Tingkatkan Kualitas Lulusan Sarjana, Setjen DPR Gelar “Magang di Rumah Rakyat”
Tingkatkan Kualitas Lulusan Sarjana, Setjen DPR Gelar “Magang di Rumah Rakyat”
DPR
Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi
Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi
DPR
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi
DPR
Silaturahmi Ulama Se-Gorontalo, Gus Ami: Optimisme NU Topang RI di Masa Pandemi Covid-19
Silaturahmi Ulama Se-Gorontalo, Gus Ami: Optimisme NU Topang RI di Masa Pandemi Covid-19
DPR
Anggota Komisi IV DPR: Lonjakan Kasus Covid-19 di Bangkalan Tak Berdampak secara Ekonomi, tapi...
Anggota Komisi IV DPR: Lonjakan Kasus Covid-19 di Bangkalan Tak Berdampak secara Ekonomi, tapi...
DPR
Begini Respons Komisi VI DPR Soal Layanan Digital BRI Agro
Begini Respons Komisi VI DPR Soal Layanan Digital BRI Agro
DPR
Gus AMI Minta Pemerintah Konsisten Kembangkan BLK Komunitas
Gus AMI Minta Pemerintah Konsisten Kembangkan BLK Komunitas
DPR
Pengusaha Keluhkan Izin Usaha, Anggota Komisi VI DPR: Banyak Aturan Berubah
Pengusaha Keluhkan Izin Usaha, Anggota Komisi VI DPR: Banyak Aturan Berubah
DPR
Wakil Ketua BKSAP DPR: Akses Pendidikan untuk Perempuan Harus sama dengan Laki-laki
Wakil Ketua BKSAP DPR: Akses Pendidikan untuk Perempuan Harus sama dengan Laki-laki
DPR
DPR RI Tolak Transformasi Sekretariat AIPA dan Minta Anggaran Dikelola Efisien
DPR RI Tolak Transformasi Sekretariat AIPA dan Minta Anggaran Dikelola Efisien
DPR
Wakil Ketua DPR Berharap UMKM Mampu Dongkrak Perekonomian Indonesia
Wakil Ketua DPR Berharap UMKM Mampu Dongkrak Perekonomian Indonesia
DPR
Ketua Umum Golkar: Jangan Dulu Bicara Politik, Fokus pada Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat
Ketua Umum Golkar: Jangan Dulu Bicara Politik, Fokus pada Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat
DPR
Pemberangkatan Haji Batal, Puan Minta Pemerintah Tetap Layani Calon Jemaah
Pemberangkatan Haji Batal, Puan Minta Pemerintah Tetap Layani Calon Jemaah
DPR
Soal Pembatalan Ibadah Haji, Wakil Ketua DPR: Ini Kebijakan Terbaik
Soal Pembatalan Ibadah Haji, Wakil Ketua DPR: Ini Kebijakan Terbaik
DPR
Merujuk Rencana Strategis MEF, Puan Nyatakan Alutsista TNI Harus Diperbarui
Merujuk Rencana Strategis MEF, Puan Nyatakan Alutsista TNI Harus Diperbarui
DPR