Soal Pembayaran THR dengan Dicicil, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Timbulkan Polemik

KOMPAS.com – Wakil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Azis Syamsuddin menghimbau Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mempertimbangkan skema pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR) 2021 dengan cara di cicil.

“Jangan sampai ini menimbulkan gejolak dan polemik yang berkepanjangan," ujar Azis dalam dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (30/3/2021).

Pembayaran THR dengan cara dicicil, menurut Azis, akan berdampak pada daya beli masyarakat di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Untuk itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme pembayaran THR cicilan itu. Apalagi saat ini masih ada perusahaan yang belum membayarakan THR kepada pekerja.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan, hingga kini masih ada perusahaan yang belum membayar cicilan THR 2020 untuk buruh dan pekerja.

Baca juga: Rapat di DPR, Komnas Perempuan Jelaskan Pentingnya RUU PKS

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga mendorong Kemnaker untuk menghimbau perusahaan yang belum membayar cicilan THR 2020, agar segera melunasi kewajibannya kepada buruh dan pekerja.

Meski demikian, Azis memperkirakan jumlah perusahaan yang akan mengajukan penundaan pembayaran THR tahun ini tidak akan sebanyak tahun lalu.

“Terlebih krisis arus kas di perusahaan pada tahun ini, lebih bisa terkelola dengan baik dibanding tahun lalu,” ujarnya.

Sementara itu, kalangan dunia usaha berharap, pencairan bantuan sosial yang pemerintah janjikan pada Lebaran 2021 dapat mendongkrak konsumsi dan mendorong pemulihan ekonomi, meskipun masih diberlakukan larangan untuk mudik.

Senada, Azis juga optimis daya beli masyarakat pada 2021 bisa lebih tinggi daripada 2021

Baca juga: Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Pimpinan DPR Minta Pertamina Perhatikan Dampak ke Lingkungan dan Masyarakat

“Kegiatan ekonomi tidak akan berhenti meskipun tidak mudik. Masih ada kesempatan untuk mendongkrak konsumsi," tuturnya.

Azis meminta Kemnaker untuk bisa memanfaatkan momentum ini untuk memaksimalkan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan demand.

Ia berharap, pemerintah dapat mengatur waktu dan memastikan pencairan bantuan sosial berjalan lancar saat lebaran nanti.

"Kami mengingatkan agar pengendalian pandemi pun tetap harus jadi perhatian utama agar trennya terus menurun dan semakin minim menjelang musim Lebaran," pungkasnya.