Wakil DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Lahan Tidur BUMN untuk Hadapi Krisis Pangan

KOMPAS.com –Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rakyat Indonesia (RI) M Azis Syamsuddin mendorong pemerintah, khususnya Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) memaksimalkan fungsi lahan yang dikuasainya, tapi tidak dimanfaatkan untuk menghadapi ancaman krisis pangan.

Azis menjelaskan, langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini terfokus pada stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dengan alokasi pagu anggaran sebesar sebesar Rp 699,43 triliun atau nyaris Rp 700 triliun.

“Jalan keluar ini merupakan upaya mengantisipasi kerawanan pangan, hingga menumbuhkan dunia kerja dan usaha baru," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (28/3/2021).

Untuk itu, Aziz pun menilai pemanfaatan lahan BUMN penting untuk dikelola kelompok tani sampai petani milenial di seluruh nusantara, seperti lewat pola kemitraan dengan jangka waktu yang ditentukan.

Baca juga: Wakil DPR Azis Imbau Masyarakat untuk Tidak Mengunggah Peristiwa Terorisme di Medsos

"Pada posisi ini, BUMN juga bisa menggandeng pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan akselerasi,” ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut, lahan BUMN yang tidak produktif dapat menjadi solusi di tengah kegelisahan masyarakat dan pemerintah di atas bayang-bayang Utang Luar Negeri (ULN).

Aziz menambahkan, lahan tidur milik BUMN dapat pula dijadikan penguat rencana program cetak sawah dengan prinsip-prinsip pokok.

Salah satunya menjawab defisit pangan hingga tidak menimbulkan polemik seperti impor beras, termasuk mengurangi konflik agraria, perampasan tanah petani dan masyarakat adat.

Menurutnya, BUMN mempunyai andil besar untuk menghadapi polemik ini, yakni dengan kembali pada prinsip pelibatan aktif rakyat sebagai aktor utamanya.

Baca juga: Awal Mula Polemik Impor Beras, Ditolak DPR hingga Presiden Jokowi Turun Tangan

“Bukan untuk membangun food estate seperti MIFEE di Papua atau rice estate oleh BUMN atau perusahaan swasta agribisnis, tapi mengedepankan pemanfaatan di tengah beban APBN yang terus meningkat dan melebarnya angka pengangguran," paparnya.

Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini menegaskan, bila BUMN tidak bergerak untuk ikut mencari alternatif, maka dapat dipastikan pada 2021 akan terjadi lonjakan stimulus yang lagi-lagi membebani APBN.

Dia menegaskan, hal tersebut merupakan fakta. Pasalnya dari 2020 ke 2021, beban APBN melonjak Rp 295,4 triliun ke Rp 403,9 triliun. Lonjakan ini terjadi akibat adanya pagu PEN yang pertama kali disampaikan pemerintah pada awal 2021.

Angka tersebut naik 20,63 persen dari realisasi anggaran PEN tahun lalu sebesar Rp 579,8 triliun.

“Kami tentu berharap langkah pemulihan tidak hanya mengandalkan stimulus. Program padat karya dengan maksimalkan lahan tidur milik BUMN juga jadi solusi," jelasnya.

Baca juga: Ramai Polemik Impor, Ternyata RI Sudah Ekspor Beras ke 20 Negara

Adapun, ancaman krisis pangan dunia tersebut berdasarkan prediksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang mengantisipasi kekeringan dan rawan pangan akibat dampak pandemi Covid-19 di seluruh negara.

Menghemat anggaran dan mendukung Kementan

Aziz menambahkan, pemanfaatan lahan tidur milik BUMN dapat memaksimalkan konsep refocusing dan penghematan pada setiap kementerian, lembaga maupun pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota.

Dia menyebut, negara saat ini membutuhkan anggaran besar untuk penanggulangan pandemi. Di satu sisi, Kementerian Pertanian (Kementan) tetap harus terus menyiapkan pangan, namun di sisi lain, ada pula sektor yang tidak tergarap.

“Ini celah agar di tengah kondisi saat ini, kita bisa meningkatkan kemandirian," terangnya anggota DPR RI daerah pemilihan Lampung II tersebut.

Baca juga: Polemik Impor Beras, Komisi VI DPR Akan Gelar Rakor bersama Mendag

Aziz juga mengatakan, adanya pemanfaatan lahan tidur milik BUMN jadi bagian dari upaya mendukung Kementan untuk menjaga produksi melalui ketersediaan benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan) agar terjaga dengan baik.

Dia mengatakan, insentif bagi petani yang diterbitkan selama masa pandemi diharapkan menjaga semangat untuk bertani.

“Sementara perluasan areal tanam dan ekstensifikasi pertanian dan memaksimalkan produksi dengan eksisting lahan yang tersedia, tidak lagi membuat kekhawatiran. Maka intervensi BUMN sangat dibutuhkan," tegasnya.

Terkait langkah pemerintah, Azis merespons penegasan Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang berulang kali meminta BUMN memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pemanfaatan lahan.

Pemanfaatan lahan tersebut bisa dibuka sebagai areal persawahan maupun lahan basah ataupun gambut.

Baca juga: Jokowi Minta Sri Mulyani Siapkan Anggaran Untuk Serap Beras Petani

Aziz menilai, pendampingan ini penting agar masyarakat mengerti bagaimana membuat lahannya menjadi produktif.

Di sisi lain, BUMN, Kementan, Kementerian Perdagangan, hingga pemda juga diuntungkan dengan ketersediaan stok dan menahan lonjakan harga.

"Skema ini bisa kita tiru dari negara serumpun kita Malaysia. Kendali pengembangan lahan BUMN-nya dilakukan Federal Land Development Authority (FELDA). Lembaga ini menjadi semacam bapak angkat bagi masyarakat Malaysia dalam mengelola lahannya," tukasnya.