Dukung Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Usulkan Formasi Guru

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Jumat, 26 Maret 2021
Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin dalam salah satu kesempatan.DOK. Humas DPR RI Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin dalam salah satu kesempatan.

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) M Azis Syamsuddin mengatakan, pihaknya meminta pemerintah daerah ( pemda) aktif mengusulkan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kepada pemetinah pusat.

Aziz menegaskan, DPR ingin guru- guru honorer yang telah mengabdi dapat diikutsertakan dalam program rekrutmen satu juta guru.

"Perlu kami tegaskan, DPR tetap berkomitmen mendorong pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) tanpa melalui sistem rekrutmen” ujarnya Jumat (26/3/2021).

Dia menyebut, banyak guru honorer di Indonesia yang telah mengabdi hingga puluhan tahun tetapi belum mendapatkan apresiasi yang layak atas pengabdiannya.

Oleh karena itu, dia juga meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memberikan informasi secara transparan dan seluas-luasnya terkait pengadaan calon pegawai negeri sipil dan PPPK.

Baca juga: Berkomitmen Hasilkan UU Aspiratif, DPR Terima Masukan Rakyat secara Terbuka

Dengan transparansi yang disampaikan, dia berharap hal tersebut mampu menjawab keraguan pemda dalam mengusulkan formasi guru PPPK.

Selain itu, Aziz juga berharap, Kemenpan-RB dan BKN memprioritaskan tenaga honorer kategori 2 (THK2) dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021.

Menurutnya, hal tersebut dapat mewujudkan ketersediaan formasi satu juta guru, termasuk di dalamnya alokasi formasi untuk guru honorer.

"Jelaskan secara gamblang dan transparan. Ini penting, agar tidak menimbulkan kerancuan dan keraguan pemda. Khususnya sistem penggajian guru PPPK,” sebutnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (26/3/2021).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II ini menilai, adanya kepastian tidak akan membuat pemda merasa ragu untuk mengusulkan guru PPPK.

Baca juga: DPR Harap Pemerintah Kesampingkan Ego Sektoral dalam Prolegnas 2021

Dalam formasi tersebut nantinya, lanjut Aziz, DPR juga meminta pemda jeli terhadap kebutuhan guru, khususnya yang berada di daerah terpencil maupun perbatasan wilayah RI.

"Jangan hanya fokus di pusat kota. Kebutuhan utama adalah tenaga pendidi di wilayah terpencil, sehingga ada pemerataan, kesetaraan, dan keseimbangan," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu pun meminta, pemerintah pusat dan daerah meningkatkan layanan posko pengaduan di setiap kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah.

Hal itu penting agar masyarakat dapat menerima informasi yang utuh terkait rekrutmen.

"Sekali lagi, informasi rekrutmen ini jangan sampai bias, sebarkan. Sampaikan ke publik secara utuh. Ingat bahwa kebutuhan guru sangat mendesak," tegasnya menyikapi polemik yang muncul.

Baca juga: Saat DPR Desak Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
Soal Pembayaran THR dengan Dicicil, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Timbulkan Polemik
Soal Pembayaran THR dengan Dicicil, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Timbulkan Polemik
DPR
Respons Bom Bunuh Diri, Gus AMI Yakin Kebhinekaan Indonesia Makin Kuat
Respons Bom Bunuh Diri, Gus AMI Yakin Kebhinekaan Indonesia Makin Kuat
DPR
Wakil DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Lahan Tidur BUMN untuk Hadapi Krisis Pangan
Wakil DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Lahan Tidur BUMN untuk Hadapi Krisis Pangan
DPR
Wakil DPR Azis Imbau Masyarakat untuk Tidak Mengunggah Peristiwa Terorisme di Medsos
Wakil DPR Azis Imbau Masyarakat untuk Tidak Mengunggah Peristiwa Terorisme di Medsos
DPR
Utang Luar Negeri RI Naik Rp 128 Triliun, Wakil Ketua DPR: Pemerintah Jangan Hanya Andalkan APBN
Utang Luar Negeri RI Naik Rp 128 Triliun, Wakil Ketua DPR: Pemerintah Jangan Hanya Andalkan APBN
DPR
Tak Ingin Penunggakan Insentif Nakes Terulang, DPR Berikan Peringatan kepada Kemenkes
Tak Ingin Penunggakan Insentif Nakes Terulang, DPR Berikan Peringatan kepada Kemenkes
DPR
Dukung Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Usulkan Formasi Guru
Dukung Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Usulkan Formasi Guru
DPR
Berkomitmen Hasilkan UU Aspiratif, DPR Terima Masukan Rakyat secara Terbuka
Berkomitmen Hasilkan UU Aspiratif, DPR Terima Masukan Rakyat secara Terbuka
DPR
Masih Banyak Warga Tolak Vaksin Covid-19, DPR Minta Pemda Gencarkan Sosialisasi
Masih Banyak Warga Tolak Vaksin Covid-19, DPR Minta Pemda Gencarkan Sosialisasi
DPR
Tak Hanya Benteng Agama, Gus AMI Sebut Pesantren sebagai Kekuatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
Tak Hanya Benteng Agama, Gus AMI Sebut Pesantren sebagai Kekuatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
DPR
KWP Gelar Lomba Jurnalistik, Puan: Temanya Relevan dengan Kinerja DPR di Masa Pandemi
KWP Gelar Lomba Jurnalistik, Puan: Temanya Relevan dengan Kinerja DPR di Masa Pandemi
DPR
Setahun Pandemi, Puan Ajak Kader HIPMI Optimistis Hadapi Kondisi Ekonomi
Setahun Pandemi, Puan Ajak Kader HIPMI Optimistis Hadapi Kondisi Ekonomi
DPR
DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas, Fraksi Demokrat: Tidak Semua Bisa Diselesaikan
DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas, Fraksi Demokrat: Tidak Semua Bisa Diselesaikan
DPR
Sangsi dengan Anggaran BNPB, Komisi III DPR: Dana Iklan untuk Nyalon atau Apa?
Sangsi dengan Anggaran BNPB, Komisi III DPR: Dana Iklan untuk Nyalon atau Apa?
DPR
Puan Yakin Potensi Ekonomi Syariah Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Puan Yakin Potensi Ekonomi Syariah Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
DPR