Puan Yakin Potensi Ekonomi Syariah Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan, pengurus baru Masyarakat Ekonomi Syariah harus mampu mengubah potensi ekonomi syariah menjadi kekuatan riil untuk sektor usaha rakyat.

“Masyarakat Ekonomi Syariah harus mampu memajukan ekonomi umat dalam konteks kerakyatan dan kebangsaan,” ujarnya usai menghadiri acara Pelantikan Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah 2021–2024 di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (22/3/2021).

Dia mengatakan itu karena ekonomi syariah memiliki potensi yang besar, sehingga harus dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian nasional.

Bahkan, politisi dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) tersebut pun yakin potensi ekonomi syariah dapat menjadi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Terutama untuk pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi karena kita ingin tahun 2021 sebagai tahun pemulihan Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (23/3/2021).

Baca juga: Puan Maharani: Perilaku Anggota DPR Jadi Cerminan Proses Kaderisasi Parpol

Oleh karena itu, Puan pun menyambut gembira merger bank-bank syariah milik BUMN menjadi satu holding Bank Syariah Indonesia.

“Ini modal bagus agar bank syariah mampu melakukan penetrasi pasar, menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dengan kemampuan manajemennya dapat memperbaiki kualitas pelayanan nasabah dengan prinsip-prinsip syariah,” jelasnya.

Puan juga berpesan kepada pengurus baru Masyarakat Ekonomi Syariah agar mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan ekonomi syariah.

Hambatan itu, pertama adalah marketshare ekonomi dan keuangan syariah relatif masih rendah sehingga harus ditingkatkan.

“Proporsi total aset keuangan syariah harus dinaikkan untuk mengejar total keuangan konvensional Harus ditingkatkan,” terangnya.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Siapkan Naskah Akademik Revisi UU ITE

Kedua, literasi keuangan syariah saat ini masih rendah. Sebab, indeks literasi dan inklusi syariah masing-masing hanya sebesar 8,93 persen-9,1 persen.

Sementara itu, tingkat literasi dan inklusi keuangan lembaga keuangan konvensional sudah mencapai 38,03 persen sampai 76,19 persen.

"Harus ada sosialisasi dan edukasi pada umat masyarakat syariah di daerah-daerah,” ujar perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.

Puan juga meminta pengurus baru Masyarakat Ekonomi Syariah memikirkan diferensiasi model bisnis atau produk syariah yang masih terbatas.

Produk syariah tersebut, seperti saham syariah, sukuk korporasi, reksadana syariah, surat berharga negara, asuransi syariah, dan pembiayaan syariah. Sebab, lembaga keuangan konvensional dinilai mempunyai produk yang lebih lengkap.

Baca juga: Libatkan Perajin UMKM, Produksi Sajadah Pelindung Covid-19 Diapresiasi Puan

Lebih lanjut, Puan turut meminta Masyarakat Ekonomi Syariah segera menerapkan penggunaan teknologi digital, terutama untuk lembaga-lembaga keuangan syariah.

“Ini tentu saja membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang andal. Karena itu pengembangan SDM mutlak diperlukan,” kata mantan Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.

Dengan langkah-langkah itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut berharap masyarakat ekonomi Syariah Indonesia bisa menjadi barometer ekonomi Syariah dunia.

Adapun, Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah dilantik Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia.

Baca juga: Erick Thohir Tak Mau Ada Dikotomi antara Sektor Keuangan dan Perbankan Syariah

Dalam struktur kepengurusan pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, Puan menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina. Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah dijabat Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Tohir.