Soal Polemik All England, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Lakukan Komunikasi Diplomatik dengan Inggris

Kompas.com - 19/03/2021, 12:44 WIB
DWN,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sufmi Dasco Ahmad meminta Pemerintah Indonesia untuk melakukan komunikasi diplomatik dengan Inggris, serta pihak penyelenggara  ajang All England 2021.

Adapun Pemerintah Indonesia yang dimaksud adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

“Saya minta pemerintah mengambil langkah-langkah tepat agar polemik yang terjadi di ajang tersebut tidak berlarut-larut, serta tidak berdampak negatif terhadap citra bulutangkis internasional,” ujar Sufmi, dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (19/3/2021).

Seperti diketahui, tim bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari pertandingan All England 2021.

Baca juga: Soal Tim Bulu Tangkis Indonesia di All England, Dubes Inggris Koordinasi dengan Otoritas Setempat

Dilansir dari Kompas.com, Kamis (18/03/2021), otoritas kesehatan Inggris mengatakan ada penumpang yang dinyatakan positif Covid-19 dalam penerbangan yang sama dengan tim Indonesia.

Sesuai dengan regulasi Pemerintah Inggris, seluruh tim yang berada pada satu pesawat tersebut diharuskan menjalani isolasi selama 10 hari hingga Selasa (23/3/2021) di Crowne Plaza Birmingham City Centre.

Pengumuman ditarik mundurnya tim dari Indonesia juga disampaikan Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) melalui postingan di Instagram.

Merespon postingan BWF, Sufmi mengaku, menghormati kebijakan dari pemerintah Inggris dalam penanganan Covid-19 di negara tersebut.

Baca juga: Polemik All England, RI Usul Opsi Penghentian Sementara hingga Protes ke BWF

“Namun demikian, kami juga sangat menyayangkan terhadap badan BWF serta panitia penyelenggara yang seolah tidak cermat dan tidak siap dalam melaksanakan All England 2021 di tengah pandemi Covid-19,” ucapnya.

Menurut Sufmi, pihak penyelenggara harus mempunyai solusi alternatif atas berbagai kemungkinan yang terjadi dalam event turnamen bulutangkis tersebut.

“Termasuk solusi terhadap tim nasional (timnas) Indonesia. Pasalnya, mereka sudah jauh hari melakukan vaksin Covid-19 dan test swab yang menunjukan hasil negatif,” imbuhnya.

Respon pemerintah Indonesia

Menanggapi polemik pemaksaan walk out (WO) tim Indonesia dari All England 2021, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menilai BWF selaku penanggung jawab turnamen bersikap tidak adil.

Hal ini karena pemain tunggal putri Turki, Neslihan Yigit, tetap berkiprah di All England walau satu pesawat dengan kontingen Indonesia.

Adapun pemain tersebut yaitu pemain tunggal putri, Neslihan Yigit. Ia tetap bermain pada babak pertama sekaligus lolos ke fase selanjutnya usai mengalahkan wakil Perancis, Marie Batomene.

"Kalau benar berita soal pemain lain yang satu pesawat dengan tim kami, tetapi tetap diperbolehkan main, maka ini tidak adil," kata Zainudin, seperti dilansir dari Kompas.com, Kamis.

Baca juga: Menpora Minta BWF Adil kepada Tim Indonesia di All England 2021

Untuk menangani masalah tersebut, Menpora pun telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London dan PBSI.

Zainudin menjelaskan, KBRI secara khusus akan berupaya untuk mengintervensi pemerintah dan otoritas kesehatan Inggris (NHS), serta BWF demi memperjelas apa yang sebenarnya terjadi.

Ia berharap, hasil koordinasi dapat menjadi jawaban publik bahwa tim Indonesia mundur bukan karena dicurangi.

"Jangan sampai ada spekulasi yang muncul karena Indonesia begitu diperhitungkan dalam cabang olahraga (cabor) bulutangkis. Kemudian ada cara-cara tidak fair yang telah dilakukan kepada tim kami," ujar Zainudin.

Baca juga: Tim Indonesia Dipaksa Mundur dari All England, Menpora Minta BWF Obyektif

"Saya harap ini benar-benar soal aturan di sana dan harusnya panitia sudah mempelajari. Sehingga meski ada karantina, hal itu tidak merugikan negara-negara peserta," sambungnya.

Sebagai informasi, pada pertemuan KBRI dengan pihak-pihak terkait di ajang All England 2021, Kamis (18/3/2021) bertujuan untuk membuat tim Indonesia tetap tampil di turnamen tersebut.

Terkini Lainnya
Anggota DPR Aceh Bantah Klaim Pemulihan Listrik 97 Persen, Desak Menteri ESDM Percepat Penanganan

Anggota DPR Aceh Bantah Klaim Pemulihan Listrik 97 Persen, Desak Menteri ESDM Percepat Penanganan

DPR
Komisi X Desak Pemerintah Jamin Hak Pendidikan Anak Terdampak Bencana

Komisi X Desak Pemerintah Jamin Hak Pendidikan Anak Terdampak Bencana

DPR
Kunker ke Semarang, Komisi VI DPR Soroti Serapan Gula Rakyat oleh Pabrik

Kunker ke Semarang, Komisi VI DPR Soroti Serapan Gula Rakyat oleh Pabrik

DPR
Peringati Hati Antikorupsi Sedunia, Puan Maharani: Perempuan Harus Jadi Benteng Awal Melawan Korupsi

Peringati Hati Antikorupsi Sedunia, Puan Maharani: Perempuan Harus Jadi Benteng Awal Melawan Korupsi

DPR
Titiek Soeharto: Perempuan  Punya Peran Penting untuk Mencegah Korupsi

Titiek Soeharto: Perempuan Punya Peran Penting untuk Mencegah Korupsi

DPR
Tingkatkan Daya Saing Global, Komisi VII DPR RI Dorong Transformasi Digital PT PAL

Tingkatkan Daya Saing Global, Komisi VII DPR RI Dorong Transformasi Digital PT PAL

DPR
Sampaikan Hasil Kerja DPR, Puan Pastikan Anggota DPR Bakal Kawal Aspirasi Rakyat

Sampaikan Hasil Kerja DPR, Puan Pastikan Anggota DPR Bakal Kawal Aspirasi Rakyat

DPR
DPR RI Resmi Sahkan RUU Penyesuaian Pidana Jadi UU

DPR RI Resmi Sahkan RUU Penyesuaian Pidana Jadi UU

DPR
Resmi, DPR Tetapkan Pansus RUU Desain Industri dan Pansus RUU Hukum Perdata Internasional

Resmi, DPR Tetapkan Pansus RUU Desain Industri dan Pansus RUU Hukum Perdata Internasional

DPR
Bangun Ikatan Emosional, DPR dan Jurnalis Parlemen Perkuat Komitmen

Bangun Ikatan Emosional, DPR dan Jurnalis Parlemen Perkuat Komitmen "Open Parliament"

DPR
Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China

Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China

DPR
DPR RI–Parlemen Hungaria Bahas Kerja Sama di Bidang Pendidikan hingga Keamanan Siber

DPR RI–Parlemen Hungaria Bahas Kerja Sama di Bidang Pendidikan hingga Keamanan Siber

DPR
Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar

Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar

DPR
Tetapkan Pedoman Pengelolaan TVR Parlemen, DPR Perkuat Kualitas Penyiaran untuk Transparansi Informasi Publik

Tetapkan Pedoman Pengelolaan TVR Parlemen, DPR Perkuat Kualitas Penyiaran untuk Transparansi Informasi Publik

DPR
Sampaikan Duka Cita, Adies Kadir Ajak Dunia Usaha Perkuat Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Sampaikan Duka Cita, Adies Kadir Ajak Dunia Usaha Perkuat Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com