Soal Polemik All England, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Lakukan Komunikasi Diplomatik dengan Inggris

Kompas.com - 19/03/2021, 12:44 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sufmi Dasco Ahmad DOK. Humas DPR RI Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sufmi Dasco Ahmad

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sufmi Dasco Ahmad meminta Pemerintah Indonesia untuk melakukan komunikasi diplomatik dengan Inggris, serta pihak penyelenggara  ajang All England 2021.

Adapun Pemerintah Indonesia yang dimaksud adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

“Saya minta pemerintah mengambil langkah-langkah tepat agar polemik yang terjadi di ajang tersebut tidak berlarut-larut, serta tidak berdampak negatif terhadap citra bulutangkis internasional,” ujar Sufmi, dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (19/3/2021).

Seperti diketahui, tim bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari pertandingan All England 2021.

Baca juga: Soal Tim Bulu Tangkis Indonesia di All England, Dubes Inggris Koordinasi dengan Otoritas Setempat

Dilansir dari Kompas.com, Kamis (18/03/2021), otoritas kesehatan Inggris mengatakan ada penumpang yang dinyatakan positif Covid-19 dalam penerbangan yang sama dengan tim Indonesia.

Sesuai dengan regulasi Pemerintah Inggris, seluruh tim yang berada pada satu pesawat tersebut diharuskan menjalani isolasi selama 10 hari hingga Selasa (23/3/2021) di Crowne Plaza Birmingham City Centre.

Pengumuman ditarik mundurnya tim dari Indonesia juga disampaikan Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) melalui postingan di Instagram.

Merespon postingan BWF, Sufmi mengaku, menghormati kebijakan dari pemerintah Inggris dalam penanganan Covid-19 di negara tersebut.

Baca juga: Polemik All England, RI Usul Opsi Penghentian Sementara hingga Protes ke BWF

“Namun demikian, kami juga sangat menyayangkan terhadap badan BWF serta panitia penyelenggara yang seolah tidak cermat dan tidak siap dalam melaksanakan All England 2021 di tengah pandemi Covid-19,” ucapnya.

Menurut Sufmi, pihak penyelenggara harus mempunyai solusi alternatif atas berbagai kemungkinan yang terjadi dalam event turnamen bulutangkis tersebut.

“Termasuk solusi terhadap tim nasional (timnas) Indonesia. Pasalnya, mereka sudah jauh hari melakukan vaksin Covid-19 dan test swab yang menunjukan hasil negatif,” imbuhnya.

Respon pemerintah Indonesia

Menanggapi polemik pemaksaan walk out (WO) tim Indonesia dari All England 2021, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menilai BWF selaku penanggung jawab turnamen bersikap tidak adil.

Hal ini karena pemain tunggal putri Turki, Neslihan Yigit, tetap berkiprah di All England walau satu pesawat dengan kontingen Indonesia.

Adapun pemain tersebut yaitu pemain tunggal putri, Neslihan Yigit. Ia tetap bermain pada babak pertama sekaligus lolos ke fase selanjutnya usai mengalahkan wakil Perancis, Marie Batomene.

"Kalau benar berita soal pemain lain yang satu pesawat dengan tim kami, tetapi tetap diperbolehkan main, maka ini tidak adil," kata Zainudin, seperti dilansir dari Kompas.com, Kamis.

Baca juga: Menpora Minta BWF Adil kepada Tim Indonesia di All England 2021

Untuk menangani masalah tersebut, Menpora pun telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London dan PBSI.

Zainudin menjelaskan, KBRI secara khusus akan berupaya untuk mengintervensi pemerintah dan otoritas kesehatan Inggris (NHS), serta BWF demi memperjelas apa yang sebenarnya terjadi.

Ia berharap, hasil koordinasi dapat menjadi jawaban publik bahwa tim Indonesia mundur bukan karena dicurangi.

"Jangan sampai ada spekulasi yang muncul karena Indonesia begitu diperhitungkan dalam cabang olahraga (cabor) bulutangkis. Kemudian ada cara-cara tidak fair yang telah dilakukan kepada tim kami," ujar Zainudin.

Baca juga: Tim Indonesia Dipaksa Mundur dari All England, Menpora Minta BWF Obyektif

"Saya harap ini benar-benar soal aturan di sana dan harusnya panitia sudah mempelajari. Sehingga meski ada karantina, hal itu tidak merugikan negara-negara peserta," sambungnya.

Sebagai informasi, pada pertemuan KBRI dengan pihak-pihak terkait di ajang All England 2021, Kamis (18/3/2021) bertujuan untuk membuat tim Indonesia tetap tampil di turnamen tersebut.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke