Terapkan Program Smart Kampung, Pemkab Banyuwangi Dipuji Ketua DPR

Amalia Purnama Sari
Kompas.com - Selasa, 2 Maret 2021
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani saat kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (1/3/2021).DOK. Eno/Man (dpr.go.id) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani saat kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (1/3/2021).

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani memuji langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam menerapkan program "Smart Kampung".

Pasalnya lewat program tersebut, Pemkab Banyuwangi memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan sejumlah urusan kependudukan.

“Saya melihat teknologi bisa didayagunakan untuk memudahkan aparat melayani warga. Saya mengapresiasi program dari Pemkab Banyuwangi ini. Jika ada penyelewengan, bisa diantisipasi sejak dini,” kata Puan dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (1/3/2021).

Perlu diketahui, program Smart Kampung bertujuan mendekatkan pelayanan publik hingga ke tingkat desa.

Lewat program tersebut, masyarakat kurang mampu mendapatkan akses untuk mengurus administrasi kependudukan, seperti pembuatan surat pernyataan miskin (SPM) untuk mendapatkan layanan sehat gratis.

Baca juga: Puan Tegaskan Pentingnya Kerja Sama Internasional Atasi Pandemi Covid-19

Didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Puan Maharani juga melakukan inspeksi pelayanan publik yang terintegrasi secara digital di longue pelayanan publik Pemkab Banyuwangi.

Puan mengawasi bagaimana aparat desa melayani kebutuhan masyarakat dengan menggunakan aplikasi "Sekawan" di Balai Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari.

Ia mengatakan, penggunaan teknologi informasi di setiap lini pelayanan publik berguna untuk memantau penggunaan dana desa setempat. Ia pun berharap Sekawan bisa menggerakan ekonomi lokal.

“Pengawasan program juga dilakukan melalui sistem lengkap dengan titik koordinat dan gambar perkembangan proyek pembangunan. Ini akan menutup celah proyek ganda atau fiktif,” kata Puan.

Baca juga: Puan Maharani Sebut IPU Penting untuk Kemitraan Global di Masa Pandemi

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Sukojati Untung Suripno menjelaskan, aplikasi Sekawan memiliki 24 jenis pelayanan, termasuk di antaranya pengurusan akta lahir dan akta kematian.

Selain itu, aplikasi itu juga mampu mengkalkulasi jumlah warga miskin dan data warga yang sudah mendapatkan bantuan sosial (bansos) secara real time.

“Semua fitur dalam pelayanan Sekawan bisa meringkas pekerjaan dengan hanya memakan waktu lima menit saja,” terang Untung.

PenulisAmalia Purnama Sari
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Soal Pembayaran THR dengan Dicicil, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Timbulkan Polemik
Soal Pembayaran THR dengan Dicicil, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Timbulkan Polemik
DPR
Respons Bom Bunuh Diri, Gus AMI Yakin Kebhinekaan Indonesia Makin Kuat
Respons Bom Bunuh Diri, Gus AMI Yakin Kebhinekaan Indonesia Makin Kuat
DPR
Wakil DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Lahan Tidur BUMN untuk Hadapi Krisis Pangan
Wakil DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Lahan Tidur BUMN untuk Hadapi Krisis Pangan
DPR
Wakil DPR Azis Imbau Masyarakat untuk Tidak Mengunggah Peristiwa Terorisme di Medsos
Wakil DPR Azis Imbau Masyarakat untuk Tidak Mengunggah Peristiwa Terorisme di Medsos
DPR
Utang Luar Negeri RI Naik Rp 128 Triliun, Wakil Ketua DPR: Pemerintah Jangan Hanya Andalkan APBN
Utang Luar Negeri RI Naik Rp 128 Triliun, Wakil Ketua DPR: Pemerintah Jangan Hanya Andalkan APBN
DPR
Tak Ingin Penunggakan Insentif Nakes Terulang, DPR Berikan Peringatan kepada Kemenkes
Tak Ingin Penunggakan Insentif Nakes Terulang, DPR Berikan Peringatan kepada Kemenkes
DPR
Dukung Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Usulkan Formasi Guru
Dukung Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Usulkan Formasi Guru
DPR
Berkomitmen Hasilkan UU Aspiratif, DPR Terima Masukan Rakyat secara Terbuka
Berkomitmen Hasilkan UU Aspiratif, DPR Terima Masukan Rakyat secara Terbuka
DPR
Masih Banyak Warga Tolak Vaksin Covid-19, DPR Minta Pemda Gencarkan Sosialisasi
Masih Banyak Warga Tolak Vaksin Covid-19, DPR Minta Pemda Gencarkan Sosialisasi
DPR
Tak Hanya Benteng Agama, Gus AMI Sebut Pesantren sebagai Kekuatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
Tak Hanya Benteng Agama, Gus AMI Sebut Pesantren sebagai Kekuatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
DPR
KWP Gelar Lomba Jurnalistik, Puan: Temanya Relevan dengan Kinerja DPR di Masa Pandemi
KWP Gelar Lomba Jurnalistik, Puan: Temanya Relevan dengan Kinerja DPR di Masa Pandemi
DPR
Setahun Pandemi, Puan Ajak Kader HIPMI Optimistis Hadapi Kondisi Ekonomi
Setahun Pandemi, Puan Ajak Kader HIPMI Optimistis Hadapi Kondisi Ekonomi
DPR
DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas, Fraksi Demokrat: Tidak Semua Bisa Diselesaikan
DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas, Fraksi Demokrat: Tidak Semua Bisa Diselesaikan
DPR
Sangsi dengan Anggaran BNPB, Komisi III DPR: Dana Iklan untuk Nyalon atau Apa?
Sangsi dengan Anggaran BNPB, Komisi III DPR: Dana Iklan untuk Nyalon atau Apa?
DPR
Puan Yakin Potensi Ekonomi Syariah Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Puan Yakin Potensi Ekonomi Syariah Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
DPR