Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pertemuan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/5/2020)KOMPAS.com – Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Lawan coronavirus disease 2019 ( Covid-19) DPR RI yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa new normal dapat dilakukan dengan baik dalam waktu dekat.
Hal itu ia sampaikan saat memimpin kunjungan Satgas Lawan Covid-19 DPR RI ke Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kamis (28/5/2020).
Menurut Dasco, keyakinannya new normal dapat dilakukan dengan baik itu adalah karena data yang disiapkan dan dipaparkan telah akurat.
Data itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto. Berdasarkan data yang ada, terkait epidemiologinya, beberapa daerah sudah siap menerapkan new normal.
Baca juga: Syarat WHO dan Bappenas Sebelum Longgarkan PSBB Memasuki New Normal
Seluruh data bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dihitung kembali oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Sudah dipaparkan dengan baik mengenai jangka panjang dan jangka pendek new normal di berbagai sektor. Itu detail daerah per daerah. Namun, secara umum kami menilai sudah cukup baik mendekati sempurna,” kata Dasco dalam keterangan tertulis.
Selain itu, kunjungan itu juga dilakukan untuk membahas dan menyelaraskan visi baru penerapan new normal, khususnya tentang protokol kesehatan.
Upaya itu tak hanya dilakukan dengan kunjungan ke Kemenko Bidang Perekonomian saja, melainkan juga di Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca juga: Kemendagri Minta Daerah Sosialisasikan Persiapan New Normal
Salah satu sektor yang masih perlu dirinci lebih dalam, menurut Dasco, adalah pendidikan. Perincian itu, seperti tentang pengaturan sistem sekolah saat new normal.
"Sektor pendidikan yang masih harus lebih didetilkan karena menyangkut berbagai aspek terutama bagaimana pengaturan sekolah maupun pesantren,” ujar Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu.
