Meski Oposisi, PKS Tetap Kawal dan Jaga Pemerintahan Presiden Jokowi

Anggara Wikan Prasetya
Kompas.com - Senin, 4 Mei 2020
Meski Oposisi, PKS Tetap Kawal dan Jaga Pemerintahan Presiden JokowiDok. DPR RIAnggota DPR RI Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah (paling kanan)

KOMPAS.comPartai Keadilan Sejahtera ( PKS) saat ini merupakan partai oposisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Meski demikian PKS tetap akan selalu mengawal dan menjaga pemerintahan Presiden Jokowi agar suses, amanah, dan adil dalam menyejahterakan bangsa dan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan salah satu anggota DPR RI Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah.

“Tidak ada sedikit pun kami mau menjatuhkan atau benci kepada Pak Jokowi sebagai Presiden RI. Malah, kami mengawalnya secara konstitusional sampai habis masa jabatannya,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Ketua DPP PKS Desak Pemerintah Hentikan PHK Buruh Akibat Covid-19

Ia melanjutkan, hal itu juga ditujukan agar tidak ada masalah hukum dan sosial yang menerpa Jokowi, baik saat menjabat atau setelah penisun.

PKS pun akan tetap mengapresiasi kinerja pemerintah yang sudah bagus. Sebaliknya, kritik dan masukan akan disampaikan jika ada kinerja yang kurang baik.

Oposisi sebagai penyeimbang

Achmad melanjutkan, oposisi yang berada di luar pemerintahan memang berfungsi sebagai penyeimbang.

“Bukan untuk menjatuhkan. Kami juga bukan yes man atau ABS (asal bapak senang). Kami mendukung, menguatkan, dan mengapresiasi jika rencana, program, dan aksi presiden bagus,” kata dia.

Meski demikian, pihaknya akan menegur jika ada sesuatu yang salah dan merugikan bangsa dan negara.

“Intinya, kami mengawal agar Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dalam memimpin negeri ini tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” ujar anggota DPR RI fraksi PKS itu.

Baca juga: Politisi PKS Minta Pemprov DKI Tingkatkan Pengawasan Selama PSBB di Kawasan Padat Penduduk

Semua itu murni sebagai bentuk kawalan oposisi terhadap pemerintah agar bisa melakukan cheks and balance.

Menurut Achmad, kekuasaan presiden sebagai kepala negara sangat kuat, sehingga ada kemungkinan terjadinya abuse of power dan misleading saat menjabat.

Oleh karena itu, imbuh dia, PKS perlu membantu Presiden Jokowi dari luar pemerintahan sebagai oposisi.

“Bila NKRI rusak dan hancur, semua akan rugi dan menyesal, baik koalisi atau oposisi. Bila itu terjadi, sangat sulit dan lama untuk comeback,” kata Achmad.

Itulah yang membuat PKS sebagai oposisi sangat wajib untuk terus mengawal pemerintah yang sedang berkuasa saat ini.

Dukungan secara mandiri

Dalam bertugas, PKS melakukannya secara mandiri. Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufry yang menjabat sebagai pimpinan Persatuan Ulama Dunia juga selalu mendoakan bangsa dan negara, termasuk para pemimpinnya.

Hal itu rutin dilakukan melalui pengajian Majelis Selasa setiap Selasa di kediamannya dan ketika berdakwah di seluruh penjuru Tanah Air atau dunia internasional.

Kepedulian kepada pemerintah pun ditunjukkan Presiden PKS Sohibul Iman yang selalu memberi masukan tertulis secara langsung kepada Presiden Jokowi.

Selain itu, PKS juga terus berkomunikasi secara intensif dengan semua pihak di parlemen dan para stakeholder, serta membuka jejaring aspirasi masyarakat (jaring asmara).

Baca juga: May Day, Ketua DPR Puan Maharani Minta Pengusaha Tak PHK Buruh

“Serta menerima publik yang merasa dirugikan oleh kebijakan penguasa atau perusahaan, termasuk keluhan petugas yang merasa tidak dapat keadilan dan kesejahteraan,” imbuh Achmad.

Ia kembali menegaskan bahwa apa yang dilakukan PKS bertujuan agar Indonesia segera maju dan sejahtera, sesuai perjuangan para ulama dan syuhada yang telah berjuang memerdekaan RI dari penjajah.

“Bila kami ke depan berkuasa, insyaallah Indonesia maju bukan hanya mimpi. Semoga kami diberi kesempatan memajukan bangsa dan negara ini. Namun, kami juga berharap Indonesia segera maju, meski sedang berada di luar pemerintahan,” ujar Achmad.

PenulisAnggara Wikan Prasetya
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
DPR
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR