Anggota Komisi IX DPR Minta Wacana Relaksasi PSBB Dikaji Matang

Kompas.com - 04/05/2020, 10:45 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Sejumlah petugas menyekat akses masuk ke pusat perbelanjaan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penyekatan akan terus ditingkatkan seiring dengan pemberlakukan PSBB parsial di Cianjur yang akan mulai dilaksanakan Rabu (6/5/2020).Istimewa Sejumlah petugas menyekat akses masuk ke pusat perbelanjaan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penyekatan akan terus ditingkatkan seiring dengan pemberlakukan PSBB parsial di Cianjur yang akan mulai dilaksanakan Rabu (6/5/2020).

KOMPAS.com – Saat ini pemerintah sedang mengkaji relaksasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak merasa stres dan terkekang.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen, meminta pemerintah mengkaji relaksasi PSSB secara matang. Pasalnya, pemerintah harus tetap menjaga nyawa, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

“PSBB memang memperlambat perekonomian. Ini yang harus dikaji, bagaimana mengelola ketahanan pangan, pendapatan warga, sekaligus penanganan medis,” kata Nabil, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Nabil menambahkan, jika PSBB akhirnya tetap diberlakukan, harus ada peraturan ketat terkait penggunaan masker, physical distancing, dan social distancing.

Baca juga: Penerapan PSBB secara Maksimal Dinilai Efektif Tekan Penyebaran Covid-19

“Warga harus diberitahu kita berada dalam kehidupan dengan pola baru, dengan mengutamakan kesehatan,” kata Nabil.

Nabil pun berpesan, masyarakat jangan terprovokasi teori konspirasi coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang saat ini banyak beredar.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke