KOMPAS.com – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana berharap pemulihan atas dampak Covid-19, khususnya di sektor wisata, dilakukan lebih cepat.
Dia mengatakan itu saat merespon prediksi Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) yang menyebut sektor pariwisata akan pulih pada 2022.
Untuk itu, Putu pun meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, agar segera menyiapkan strategi tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi.
“Sehingga, ketika wabah Covid-19 berakhir, pariwisata Indonesia dapat kembali bergeliat,” jelasnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (27/04/2020).
Baca juga: RDPU dengan DPR, Ketua Umum HIPPI Usul Perubahan Judul RUU Cipta Kerja
Politisi daerah pemilihan (dapil) Bali pun mencontohkan, Bali yang merupakan salah satu kunci ekonomi Indonesia dalam sektor wisata kini mengalami perubahan yang sangat drastis.
“Contohnya Bali, yang Pendapatan Domestik Bruto (PDB)-nya bergantung besar dari pariwisata, memiliki potensi kerugian yang bernilai 9 miliar dollar AS atau Rp 139 triliun,” jelasnya.
Maka dari itu, dia berharap agar pandemi ini ditangani dengan serius. Sebab selain kesehatan yang terancam, juga berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia, termasuk Bali.
Selain itu, Putu juga meminta pemerintah memberi jaminan kepada pekerja agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca juga: DPR Punya Waktu 90 Hari untuk Tentukan Sikap atas Perppu Covid-19
Putu menjelaskan Provinsi Bali saat ini mempunyai fokus untuk menangani Covid-19 terlebih dulu.
Setelah itu, baru akan dilakukan tindakan pemulihan keadaan dengan mendatangkan wisatawan lagi saat pandemi Covid-19 berakhir.
Beragam bantuan dari berbagai kalangan juga telah dilakukan untuk Bali. Putu pun termasuk salah seorang yang menggalang semangat solidaritas bersama Relawan Semeton PSR Menyama Braya.
Relawan ini memberikan bantuan berupa sembako dan peralatan kesehatan seperti masker dan penyanitasi tangan di Kelurahan Serangan beberapa waktu lalu.
Putu pun berpesan, penanganan Covid-19 tidak lepas dari peran penting masyarakat selain pemerintah.
Baca juga: Puan: Penanganan Covid-19 Tidak Hanya Tugas Pemerintah dan DPR Saja
“Jaga jarak, bekerja dan belajar di rumah menjadi poin-poin untuk para stakeholders, termasuk masyarakat, perusahaan, dan organisasi lainnya dalam membantu mengimplementasikan tindakan-tindakan pemerintah, apalagi mengingat kasus yang tiap harinya semakin meningkat,” tandasnya.