Puan: Penanganan Covid-19 Tidak Hanya Tugas Pemerintah dan DPR Saja

Kompas.com - 24/04/2020, 13:29 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Baleg Tunda RUU Omnibus Law Klaster KetenagakerjaanDok. DPR Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Baleg Tunda RUU Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan

KOMPAS.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, kerja penanganan Covid-19 tidak menjadi domain pemerintah dan DPR RI saja.

Menurutnya, saat ini perlu ada gotong royong bersama untuk melawan virus yang berasal dari Wuhan, China ini.

“Perlu ada sinergi yang baik antara masyarakat dengan masyarakat,” ujar Puan saat konferensi pers usai penyerahan bantuan sembako kepada karyawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4/2020).

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini juga menerangkan, pihaknya terus bergotong royong dengan mitra kerjanya untuk penanganan Covid-19.

“Kami di DPR pun juga bergotong royong dengan Bank Bukopin untuk memberikan sembako bagi yang kerja di lingkungan DPR RI seperti cleaning service, office boy, supir, pekerja taman, pemadam kebakaran serta ojek online,” terangnya.

Baca juga: Puan: Jangan Mudik karena Memperbesar Risiko Penularan Covid-19

DPR tetap bekerja

Lebih lanjut, Puan menegaskan DPR RI tetap bekerja menjalankan tugas konstitusionalnya di tengah pandemi covid-19. Tugas yang dimaksud adalah menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Dia menjelaskan, saat ini DPR RI tengah fokus dalam penanganan Covid-19 di berbagai daerah dengan rutin melakukan rapat kerja. Rapat digelar antara komisi dengan mitra kerja terkait realokasi anggaran.

“Anggota DPR yang rapat tetap dilaksanakan dengan protokoler Covid-19 di setiap komisi. Jadi semua tugas di komisi dilakukan dengan protap waspada Covid-19,” tuturnya.

Puan mengatakan, protokoler anggota dewan diperlukan guna mencegah penyebaran Covid-19, namun tetap tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya.

Baca juga: Puan Maharani: Sejak Awal DPR Imbau Tes Corona Harus Masif

Dengan begitu, lanjutnya, meski tidak bekerja secara penuh di kantor, beberapa anggota dewan banyak yang melakukan rapat secara virtual.

“Kerja terkait penanganan Covid-19 tetap dijalankan di komisi masing-masing agar apa yang dilakukan di DPR ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dan bersinergi dengan eksekutif menjalankan tugasnya," papar politisi PDI-Perjuangan ini.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke