Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Jumat, 29 November 2019
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar EfektifDOK. Humas DPR RIKetua DPR RI Puan Maharani usai menerima laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil evaluasi Pemilu 2019, Kamis (28/11/2019).

KOMPAS.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, sebaiknya waktu kampanye Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) 2020 diperpendek untuk meningkatkan efektivitas elektoral.

Hal tersebut ia sampaikan usai menerima laporan dari Komisi Pemilihan Umum ( KPU) terkait hasil evaluasi Pemilu 2019, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

“Saya sudah meminta sebaiknya agenda kampanye ini bisa dipendekkan ya waktunya. Monggo itu nanti bisa ditanyakan kepada Komisi II dan KPU ya untuk lebih jelasnya,” tutur Puan, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Sebab, lanjut Puan, semua pihak paham bahwa panjangnya durasi kampanye dan penyelenggaraan pilkada yang berbulan-bulan itu akan menguras energi, bukan hanya peserta tapi juga penyelenggaranya.

KPU sendiri sudah melaporkan, agenda kampanye Pilkada 2020 akan berlangsung paling lama yaitu 70 hari. Selain itu, rangkaian agenda Pilkada 2020 sudah akan dimulai sejak Desember 2019 nanti.

Baca juga: Dukung Revisi UU Pilkada dan Pemilu, Bawaslu Serahkan Daftar Persoalan ke DPR

Adapun, usulan tersebut mengacu pada agenda pemilu sebelumnya yang menurut Puan tak luput dari masalah dan memiliki banyak hal yang perlu dievaluasi.

Terkait Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan serentak itu, Puan berharap ada perbaikan tata kelola penyelenggaraan dan sosialisasi pemilu di tiap daerah.

“Sehingga, sosialisasi KPU kepada masyarakat dan partai politiknya, bukan hanya kemudian memberikan alat-alat atribut, namun juga bisa memberikan sosialisasi terkait substansi mengenai pilkadanya kepada masyarakat dan partai politik” jelasnya.

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
DPR
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
DPR
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
DPR
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
DPR
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
DPR
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
DPR
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
DPR
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
DPR
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
DPR
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
DPR
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR