Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif

Kompas.com - 29/11/2019, 18:45 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Ketua DPR RI Puan Maharani usai menerima laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil evaluasi Pemilu 2019, Kamis (28/11/2019).DOK. Humas DPR RI Ketua DPR RI Puan Maharani usai menerima laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil evaluasi Pemilu 2019, Kamis (28/11/2019).

KOMPAS.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, sebaiknya waktu kampanye Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) 2020 diperpendek untuk meningkatkan efektivitas elektoral.

Hal tersebut ia sampaikan usai menerima laporan dari Komisi Pemilihan Umum ( KPU) terkait hasil evaluasi Pemilu 2019, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

“Saya sudah meminta sebaiknya agenda kampanye ini bisa dipendekkan ya waktunya. Monggo itu nanti bisa ditanyakan kepada Komisi II dan KPU ya untuk lebih jelasnya,” tutur Puan, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Sebab, lanjut Puan, semua pihak paham bahwa panjangnya durasi kampanye dan penyelenggaraan pilkada yang berbulan-bulan itu akan menguras energi, bukan hanya peserta tapi juga penyelenggaranya.

KPU sendiri sudah melaporkan, agenda kampanye Pilkada 2020 akan berlangsung paling lama yaitu 70 hari. Selain itu, rangkaian agenda Pilkada 2020 sudah akan dimulai sejak Desember 2019 nanti.

Baca juga: Dukung Revisi UU Pilkada dan Pemilu, Bawaslu Serahkan Daftar Persoalan ke DPR

Adapun, usulan tersebut mengacu pada agenda pemilu sebelumnya yang menurut Puan tak luput dari masalah dan memiliki banyak hal yang perlu dievaluasi.

Terkait Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan serentak itu, Puan berharap ada perbaikan tata kelola penyelenggaraan dan sosialisasi pemilu di tiap daerah.

“Sehingga, sosialisasi KPU kepada masyarakat dan partai politiknya, bukan hanya kemudian memberikan alat-alat atribut, namun juga bisa memberikan sosialisasi terkait substansi mengenai pilkadanya kepada masyarakat dan partai politik” jelasnya.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke