KOMPAS.com – Beredarnya isu rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) per 1 Januari 2020 di media massa menimbulkan banyak pertanyaan dan keluhan dari masyarakat kepada Komisi VII DPR RI.
Terlebih, saat ini masyarakat tengah dibebankan dengan kenaikan premi BPJS kesehatan.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (27/11/2019).
“Dari pemaparan pak menteri, belum disinggung wacana yang sering saya dengar dan lihat dari media massa, terkait rencana kenaikan tarif dasar listrik per 1 Januari mendatang,” kata Mulyanto, seperti dalam keterangan tertulisnya.
Baca juga: Muncul Isu Tarif Dasar Listrik Naik, Menteri Jonan Pastikan Hoaks
Pada kesempatan tersebut, Mulyanto mempertanyakan kebenaran isu kenaikan TDL langsung kepada Arifin. Ia membutuhkan penjelasan tersebut karena merasa memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat.
“Ini sejatinya memang domain dari eksekutif, kami legislatif hanya mengawasi. Di sisi lain, kami memiliki tanggung jawab yang besar terhadap konstituen kami,” kata Mulyanto.
Mulyanto meminta penjelasan apakah kenaikan TDL hanya untuk golongan R1 yaitu rumah tangga 900 VA yang termasuk kategori Rumah Tangga Mampu (RTM), atau seluruh R1-900 VA yang termasuk Rumah Tangga Tidak Mampu (RTTM).
“Kami ingin tahu data detail terkait hal ini, dan apa benar hal tersebut disebabkan adanya rencana pencabutan subsidi listrik,” kata Mulyanto.