Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Rabu, 27 November 2019
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos PerilakunyaDok. Humas MPR RIAnggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Sodik Mujahid dan Syarief Abdullah Alkadrie dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (15/7/2019).

KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Partai Gerindra Sodik Mujahid mengatakan orientasi seksual dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender ( LGBT) bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Nilai pancasila yang dimaksud terutama sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Meski begitu, Sodik menyatakan LGBT bisa mendapat semua haknya sebagai warga negara Indonesia.

"Satu-satunya hak yang tidak mereka peroleh adalah hak untuk mengekspos dan mengembangkan perilakunya bersama kepada masyarakat umum,” ungkapnya, Rabu (27/11/2019).

Pernyataan Sodik muncul untuk menyikapi keputusan Kejaksaan Agung ( Kejagung) yang menolak calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status LGBT.

Sodik menyebut Kejagung memiliki dasar hukum atas penolakan ini.

Baca juga: Kejaksaan Agung Klaim Punya Landasan Hukum Larang LGBT Jadi Peserta CPNS 2019

Menurutnya, beberapa dasar hukum yang mengaturnya di antaranya Permen, Perpres, PP, UU, sampai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila.

“Ini harus jadi pedoman dan pegangan semua lembaga negara dalam penerimaan CPNS,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menambahkan, semua warga negara memang punya hak dan kewajiban yang sama.

Salah satu kewajiban dasar kaum LGBT adalah menghormati dan mengikuti hukum serta nilai tertinggi di Indonesia, yaitu nilai dan norma Pancasila.

Baca juga: Kelompok Minoritas Seksual Protes Larangan LGBT Daftar CPNS Kejagung

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
DPR
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
DPR
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
DPR
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
DPR
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
DPR
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
DPR
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
DPR
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
DPR
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
DPR
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
DPR
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR