Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran

Kompas.com - 26/11/2019, 12:23 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB. Ace Hasan Syadzily.DOK. DPR RI Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB. Ace Hasan Syadzily.

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB. Ace Hasan Syadzily mengatakan, Komisi VIII DPR RI mendorong agar kebijakan terkait kesejahteraan sosial berpihak pada kelompok yang membutuhkan atau tepat sasaran.

“Seperti anak-anak, fakir miskin, juga lanjut usia (lansia), semuanya harus dilindungi negara. Terutama anak-anak panti, mereka harus mendapatkan haknya dalam mengenyam pendidikan di sekolah,” kata Ace, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut diungkapkan Ace saat memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi VIII, ke Panti Asuhan Ummul Iman di Limboto Gorontalo, Minggu (24/11/2019).

Menurut Ace, semua anak-anak panti harus sudah mendapat manfaat dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Mereka juga harus mendapat kebebasan biaya sekolah.

Perihal kesejahteraan sosial sebenarnya telah diatur pada Undang-Undang (UU). Pasal 4 UU nomor 11 tahun 2019 menyatakan, pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, tak terkecuali bagi anak-anak yang berada di panti asuhan.

Baca juga: Mendikbud Nadiem dan Mensos Juliari Sepakat Integrasi Data KIP, Ini Alasannya

Masyarakat sipil Gorontalo yang turut hadir dan berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan anak-anak panti asuhan mendapat apresiasi dari Ace dan Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI Asep Sasa Purnama.

“Kami mohon maaf kalau Kementerian Sosial (Kemensos) pernah membantu, tapi belum ada apa-apanya. Mudah-mudahan kepedulian seperti ini terus dikembangkan,” ucap Asep.

Ace pun mendorong panti asuhan memiliki kejelasan status di mata hukum agar memiliki anggaran yang jelas. Ini penting agar panti asuhan bisa di-support pemerintah kabupaten/kota, provinsi, bahkan pusat,

Sementara itu, untuk kesejahteraan lansia, Ace menyatakan pihaknya sedang mencoba mengusulkan UU tentang kesejahteraan lansia.

“Ada yang namanya lansia potensial, mereka harus didorong untuk tetap produktif dan berusahan,” kata Ace.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke