Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran

Inadha Rahma Nidya
Kompas.com - Selasa, 26 November 2019
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat SasaranDOK. DPR RIWakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB. Ace Hasan Syadzily.

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB. Ace Hasan Syadzily mengatakan, Komisi VIII DPR RI mendorong agar kebijakan terkait kesejahteraan sosial berpihak pada kelompok yang membutuhkan atau tepat sasaran.

“Seperti anak-anak, fakir miskin, juga lanjut usia (lansia), semuanya harus dilindungi negara. Terutama anak-anak panti, mereka harus mendapatkan haknya dalam mengenyam pendidikan di sekolah,” kata Ace, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut diungkapkan Ace saat memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi VIII, ke Panti Asuhan Ummul Iman di Limboto Gorontalo, Minggu (24/11/2019).

Menurut Ace, semua anak-anak panti harus sudah mendapat manfaat dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Mereka juga harus mendapat kebebasan biaya sekolah.

Perihal kesejahteraan sosial sebenarnya telah diatur pada Undang-Undang (UU). Pasal 4 UU nomor 11 tahun 2019 menyatakan, pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, tak terkecuali bagi anak-anak yang berada di panti asuhan.

Baca juga: Mendikbud Nadiem dan Mensos Juliari Sepakat Integrasi Data KIP, Ini Alasannya

Masyarakat sipil Gorontalo yang turut hadir dan berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan anak-anak panti asuhan mendapat apresiasi dari Ace dan Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI Asep Sasa Purnama.

“Kami mohon maaf kalau Kementerian Sosial (Kemensos) pernah membantu, tapi belum ada apa-apanya. Mudah-mudahan kepedulian seperti ini terus dikembangkan,” ucap Asep.

Ace pun mendorong panti asuhan memiliki kejelasan status di mata hukum agar memiliki anggaran yang jelas. Ini penting agar panti asuhan bisa di-support pemerintah kabupaten/kota, provinsi, bahkan pusat,

Sementara itu, untuk kesejahteraan lansia, Ace menyatakan pihaknya sedang mencoba mengusulkan UU tentang kesejahteraan lansia.

“Ada yang namanya lansia potensial, mereka harus didorong untuk tetap produktif dan berusahan,” kata Ace.

PenulisInadha Rahma Nidya
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Anggota DPR: Persoalan Covid-19 adalah Masalah Hidup dan Mati Bangsa Indonesia
Anggota DPR: Persoalan Covid-19 adalah Masalah Hidup dan Mati Bangsa Indonesia
DPR
Puan: DPR Akan Bahas RUU Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020
Puan: DPR Akan Bahas RUU Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020
DPR
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif
DPR
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona
DPR
Tanggulangi Covid-19, Banggar DPR Rekomendasikan Pemerintah Terbitkan 3 Perppu
Tanggulangi Covid-19, Banggar DPR Rekomendasikan Pemerintah Terbitkan 3 Perppu
DPR
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
DPR
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
DPR
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
DPR
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
DPR
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
DPR
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
DPR
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
DPR
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
DPR
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
DPR