Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Mikhael Gewati
Kompas.com - Selasa, 26 November 2019
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan GuruKOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAKetua DPR RI Puan Maharani saat di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pemerintah wajib meningkatkan kesejahteraan, kapasitas dan kompetensi guru.

Pasalnya, guru benar-benar menjadi tumpuan untuk menyukseskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang sedang gencar dikampanyekan pemerintah.

Guru adalah pondasi pembangunan SDM,” kata Puan menyambut hari Guru yang jatuh Senin (25/11/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/11/2019).\

Bukan tanpa sebab legislator dari Fraksi Partai PDI Perjuangan mengatakan seperti itu. Ini Karena beban kerja guru selama ini belum sebanding dengan tingkat kesejahteraan hidupnya.

Menurutnya, masih banyak ditemui para guru di daerah berjuang dengan penghasilan yang minim dan status honorer.

Pengangkatan guru honorer

Maka dari itu, Puan menyerukan agar pemerintah segera mengangkat para guru honorer yang dinyatakan lulus tes pada Februari 2019 sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Masalah ini sudah pernah dibahas dalam Raker Komisi II DPR. Mereka sudah meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera menangani persoalan ini,” ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V ini.

Sejauh ini, BKN masih terkendala dengan regulasi, sedangkan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sebagai pembuat regulasi belum mengeluarkan keputusan tersebut.

Salah seorang guru SMPN 3 Waigete yang sedang mengajar, Senin (1/4/2019). Sembilan guru di SMP ini merupakan guru honorer dengan gaji Rp 85.000 per bulan. KOMPAS.com/NANSIANUS TARIS Salah seorang guru SMPN 3 Waigete yang sedang mengajar, Senin (1/4/2019). Sembilan guru di SMP ini merupakan guru honorer dengan gaji Rp 85.000 per bulan.

Di sisi lain, Puan mengimbau pemerintah meningkatkan kompetensi dan kapasitas guru. Peningkatan kemampuan guru penting agar kemampuan siswa sejajar dengan negara-negara lain.

Apalagi, anggaran pendidikan di Indonesia dan negara-negara Asean sudah sama. Contohnya Vietnam yang anggaran pendidikannya mencapai 20 persen dari APBN-nya.

Meski sama, Puan mengatakan mengapa skor Programme for International Student Assesment (PISA) pelajar Indonesia kalah jauh dari Vietnam. 

Baca juga: Skor PISA Rendah, Ini Usulan Sabda Zenius ke Presiden Jokowi

Terutama skor terkait literasi membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains yang diperuntukkan bagi siswa berusia 15 tahun.

Untuk itu, Puan berharap, para guru mengembangkan sistem belajar yang kreatif dan interaktif. Salah satunya dengan mengajak para siswa aktif berdiskusi.

"Metode pembelajaran seperti ini pernah diterapkan Bung Karno ketika mengajar sebagai guru sejarah dan ilmu pasti di Yayasan Ksatrian milik Dr. Setiabudi alias Douwes Deker di Bandung," kata Puan.

PenulisMikhael Gewati
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
DPR
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
DPR
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
DPR
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
DPR
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
DPR
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
DPR
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
DPR
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
DPR
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
DPR
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
DPR
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR