Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Kamis, 21 November 2019
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di KepolisianDOK. Humas DPR RIAnggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim saat mengikuti Rapat Kerja dengan Kapolri dan Kapolda di gedung DPR, Rabu, 20 November 2019.

KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Luqman Hakim ingin penggunaan skuter listrik terintegrasi atau terdaftar di kepolisian dan dibuatkan regulasi.

Hal tersebut ia ungkapkan seiring meningkatnya penggunaan skuter listrik di tempat umum, khususnya di kalangan anak muda di Jakarta.

“Oleh karena itu, mumpung belum berkembang terlalu masif, Polri harus menginisiasi regulasi terkait penggunaan skuter listrik di tempat umum,” ujarnya saat Rapat Kerja Komisi III dengan Kapolri dan seluruh Kapolda di Gedung DPR, Rabu, 20 November 2019.

Luqman mengungkapkan, skuter listrik berbasis mesin dan listrik sehingga masuk dalam kategori kendaraan bermotor. Untuk itu, penggunaannya pun harus di jalan raya dan terdaftar di kepolisian.

Baca juga: Grab Bakal Tempatkan Petugas agar Skuter GrabWheel Tak Naik JPO

Regulasi tersebut juga termasuk mendata seluruh skuter yang disewakan oleh jasa penyedia, seperti Grab.

Lebih lanjut, Luqman mencontohkan regulasi penggunaan skuter listrik di beberapa negara, misalnya, Singapura dan Inggris. Di kedua negara tersebut, skuter listrik dilarang melaju di jalan raya, trotoar, dan wajib menggunakan alat keselamatan.

Di Singapura skuter listrik didaftarkan kepada otoritas terkait. Di Inggris tidak ada kewajiban mendaftarkan. Di Jepang, skuter listrik boleh dipakai di jalan raya, tetapi juga wajib didaftarkan.

Sebaliknya, saat ini di Indonesia jalur yang digunakan justru trotoar, jalur pejalan kaki, bahkan di jembatan penyeberangan orang (JPO).

Menurutnya, hal tersebut mengganggu pejalan kaki. Sementara itu, penggunaan di jalan raya juga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Baca juga: Sejumlah Regulasi yang Akan Mengikat Pengguna Skuter Listrik...

Apalagi, kata Luqman, pekan lalu telah terjadi kecelakaan antara pengguna skuter listrik dan mobil yang menyebabkan dua pengendara skuter meninggal.

“Jangan sampai terlambat terlalu jauh (dalam membuat regulasinya),” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Luqman menambahkan, selain masalah regulasi, sosialisasi terkait penggunaan alat keselamatan saat berkendara juga harus diintensifkan.

Kepala Kepolisian RI Idham Aziz mengatakan jajarannya telah melakukan tindakan secara profesional.

“Terkait kecelakaan skuter listrik, Polda Metro Jaya telah menahan tersangka. Ke depan (terkait regulasi), Polri akan mendiskusikannya dengan stakeholders yang membidani,” ujar Kapolri.

Baca juga: [VIDEO] Demam Skuter Listrik

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
DPR
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
DPR
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
DPR
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
DPR
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
DPR
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
DPR
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
DPR
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
DPR
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
DPR
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
DPR
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR