Komisi V Imbau BMKG, Basarna, dan BPWS Berkoordinasi dengan DPR RI

Anggara Wikan Prasetya
Kompas.com - Rabu, 20 November 2019
Komisi V Imbau BMKG, Basarna, dan BPWS Berkoordinasi dengan DPR RIDok. DPR RIWakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie

KOMPAS.com – Komisi V DPR meminta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG), Badan SAR Nasional ( Basarnas), dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) berkoordinasi dengan DPR RI.

“Jadi, kalau bapak-ibu melakukan tugas ke daerah, koordinasi ke DPR yang sesuai dapilnya agar hubungan dan komunikasi tetap terjaga,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie dalam keterangan tertulisnya.

Pernyataan itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG, Basarnas, dan BPWS di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Komisi II DPR Akan Bentuk Panja ASN Guna Awasi Seleksi CPNS

Rapat tersebut membahas penyampaian Renstra dan Program Kerja Pemerintah 5 tahun ke depan, evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian atau Lembaga Tahun 2019, serta Program Legislasi Nasional.

Syarif melanjutkan, imbauan tersebut ia sampaikan sebagai salah satu tugas fungsinya sebagai anggota dewan.

“Ini pesan konstitusi, BMKG dan Basarnas harus berhubungan erat dalam menjalankan tugas ke depan. Terlebih, wilayah Indonesia adalah kawasan rawan bencana” imbuh dia.

Oleh karena itu, pihaknya ingin agar segala kekurangan pada periode sebelumnya bisa diperbaiki bersama-sama.

Dorong sinergi BMKG, Basarnas, dan BPWS

Tak cuma itu, Komisi V DPR RI juga mendorong upaya sinergi, kerja sama, dan penguatan koordinasi antara BMKG, Basarnas, dan BPWS.

Hal tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan lima agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Kelima agenda itu adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta transformasi ekonomi,” kata Syarif.

Ia melanjutkan, penerapan upaya sinergi, kerja sama, dan penguatan koordinasi tersebut merupakan hal sulit.

Baca juga: Cegah Karhutla Pada 2020, Komisi IV DPR RI Usulkan Beberapa Cara

Menurut legislator daerah pemilihan Kalimantan Barat I itu, ego antarsektor masih terbawa di lapangan.

“Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan kerja sama dan koordinasi itu menjadi titik tekan kepada kita semua dalam periode 2019-2024,” ujar Syarif.

PenulisAnggara Wikan Prasetya
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
DPR