Komisi V Imbau BMKG, Basarna, dan BPWS Berkoordinasi dengan DPR RI

Anggara Wikan Prasetya
Kompas.com - Rabu, 20 November 2019
Komisi V Imbau BMKG, Basarna, dan BPWS Berkoordinasi dengan DPR RIDok. DPR RIWakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie

KOMPAS.com – Komisi V DPR meminta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG), Badan SAR Nasional ( Basarnas), dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) berkoordinasi dengan DPR RI.

“Jadi, kalau bapak-ibu melakukan tugas ke daerah, koordinasi ke DPR yang sesuai dapilnya agar hubungan dan komunikasi tetap terjaga,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie dalam keterangan tertulisnya.

Pernyataan itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG, Basarnas, dan BPWS di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Komisi II DPR Akan Bentuk Panja ASN Guna Awasi Seleksi CPNS

Rapat tersebut membahas penyampaian Renstra dan Program Kerja Pemerintah 5 tahun ke depan, evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian atau Lembaga Tahun 2019, serta Program Legislasi Nasional.

Syarif melanjutkan, imbauan tersebut ia sampaikan sebagai salah satu tugas fungsinya sebagai anggota dewan.

“Ini pesan konstitusi, BMKG dan Basarnas harus berhubungan erat dalam menjalankan tugas ke depan. Terlebih, wilayah Indonesia adalah kawasan rawan bencana” imbuh dia.

Oleh karena itu, pihaknya ingin agar segala kekurangan pada periode sebelumnya bisa diperbaiki bersama-sama.

Dorong sinergi BMKG, Basarnas, dan BPWS

Tak cuma itu, Komisi V DPR RI juga mendorong upaya sinergi, kerja sama, dan penguatan koordinasi antara BMKG, Basarnas, dan BPWS.

Hal tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan lima agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Kelima agenda itu adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta transformasi ekonomi,” kata Syarif.

Ia melanjutkan, penerapan upaya sinergi, kerja sama, dan penguatan koordinasi tersebut merupakan hal sulit.

Baca juga: Cegah Karhutla Pada 2020, Komisi IV DPR RI Usulkan Beberapa Cara

Menurut legislator daerah pemilihan Kalimantan Barat I itu, ego antarsektor masih terbawa di lapangan.

“Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan kerja sama dan koordinasi itu menjadi titik tekan kepada kita semua dalam periode 2019-2024,” ujar Syarif.

PenulisAnggara Wikan Prasetya
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
DPR
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
DPR
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
DPR
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
DPR
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
DPR
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
DPR
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
DPR
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
DPR
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
DPR
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
DPR
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR